Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Rapor Gubernur Sumbar Terancam Merah


Selasa, 24 September 2013

Rapor Gubernur Sumbar Terancam Merah
duakotopas.com (Padang) – Gubernur Sumbar Irwan Prayitno teran­cam mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), bila enam satuan kegiatan perang­kat daerah (SKPD) serapan dana APBD tidak mencapai target pada akhir tahun.

Hal ini sampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangu­nan dan Kerja Sama Rantau Muhammad Yani kepada se­jumlah wartawan usai rapat mo­nitoring APBD di auditorium Gubernuran Jalan Sudir­man, Padang, kemarin (23/9).

Per Agustus lalu, realisasi fisik APBD Sumbar mencapai 64 persen. Ini melebihi target yang dipatok 54 persen. “Kalau dilihat dari total target secara keseluruhan, realisasi fisik dan keuangan dalam penyerapan dana APBD, Sumbar telah mencapai target. Namun, ma­sih ada 6 SKPD yang realisasi penyerapan APBD untuk s­e­jumlah kegiatan tak sesuai target,” ujarnya.

Enam SKPD tersebut Di­nas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Pras­jal Tarkim), Dinas Perhu­bungan,
Informasi dan Te­lekomunikasi (Dishub & Infor­kom), Biro Bina Sosial, Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Biro Pemerintahan.
“Untuk satu kegiatan, bah­kan ada yang realisasinya 90 persen. Namun untuk kegiatan lainnya di SKPD, realisasinya  di bawah target 54 persen tadi. Ini yang kebanyakan terjadi di enam SKPD tadi,” ujarnya.

Ditekankannya, di Dinas Prasjal Tarkim Sumbar ada  24 kegiatan yang perlu percepa­tan. Demikian juga di Biro Pe­me­rintahan, ada 19 kegiatan yang perlu percepatan, Dinas Perhu­bungan & Inforkom 19 kegiatan. Kondisi yang sama juga terjadi pada Biro Bina Sosial, BPBD dan ESDM.

“Kalau persentase per ke­gia­tan di SKPD meningkat, maka serapan dana APBD di SKPD yang bersangkutan juga akan meningkat. Dengan begi­tu, total penyerapan dana APBD secara keseluruhan juga akan naik,” ujarnya.

“Kalau gubernur dapat rapor merah dari UKP4 ini tentu akan berimbas pada SKPD semua. Makanya, saya minta hal ini menjadi perha­tian bagi SKPD. Dengan waktu yang masih ter­sisa, diharapkan SKPD dapat meningkatkan persentase fisik dan keuangan di kegiatan yang masih rendah realisasinya,” sambungnya.

Terkait dengan kepatuhan kabupaten/kota dalam me­nye­rahkan laporan serapan APBD ke Tim Evaluasi Penga­wasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) UKP4, Muhammad Yani me­ngatakan, telah mulai membaik. “Kalau di awal-awal tahun lalu, memang banyak yang tidak tepat waktu. Kalau sekarang mereka sudah tepat waktu,” ujarnya.

Setiap daerah, sam­bung­nya, diwajibkan menyerahkan lapo­ran paling lambat tanggal 10 setelah bulan anggaran berjalan. TEPPA juga mela­kukan evaluasi terhadap pe­merintah kota/k­a­bu­paten dan pemerintah pro­vinsi yang ter­la­mbat dalam menyampaikan laporan­nya. Di­harapkan kabu­pa­ten/ko­ta me­matuhi deadline yang telah diberikan. Paling lambat penye­rahan data serapan APBD itu tanggal 10 bulan setelahnya.

“Untuk serapan anggaran bulan September, paling lam­bat tanggal 10 Oktober, data  sera­pan anggaran itu telah harus dikirimkan. Sebab mela­lui data serapan anggaran itu dapat dilakukan kontrol terha­dap  penyerapan angga­ran yang te­ngah berjalan,” tuturnya.

Ganti Kepala SKPD

Dihubungi terpisah, penga­mat ekonomi dan keuangan dari Unand Hefrizal Handra, men­duga ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pe­nye­rapan APBD di enam SKPD tersebut. Di antaranya, karena tidak matangnya perencanaan anggaran yang dilakukan, sulit­nya pembebasan tanah, masalah teknis karena kelemahan Sum­ber Daya Manusia (SDM), per­soalan politis, dan soal regulasi.

Untuk perencanaan, kata­nya, mestinya dilakukan lebih cepat agar penyerapan anggaran bisa cepat pula. “Sebenarnya mulai dari perencanaan ang­garan harus dipercepat. DIPA-nya juga harus lebih cepat. Selain itu harusnya kalau proyek-pro­yek besar solusinya multiyears saja,” ujarnya.

Kemudian soal dugaan per­soalan politis, menurutnya, bisa saja terjadi karena kini tahun politik. Gubernur harus meng­evaluasi kepala SKPD yang rendah penyerapan APBD. “Ka­lau rendahnya penyerapan enam SKPD itu karena faktor le­mah­nya manajemen, Guber­nur ha­rus memberi sanksi tegas kepada kepala SKPD bersang­kutan. Mestinya Gubernur harus ada kontrak kinerja dengan setiap SKPD. Yang tidak bisa mencapai target, kepala SKPD harus diganti,” tutur alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Soal penyerapan anggaran yang rendah, cukup membuat Hefrizal heran. Pria yang pernah menamatkan S-2 di The University of Birmingham, melihat tren ini terjadi setiap tahunnya. “Kebanyakan pada triwulan terakhir baru serapan anggaran itu banyak. Yang jadi per­ta­nyaan, apakah selama ini Gu­bernur telah melakukan eva­luasi terutama kepada SKDP-SKPD yang dinilai lambat dalam pe­nyerapan anggaran ini,” tim­palnya.

Sedangkan soal regulasi, Alumnus Flinder University of South Australia ini, menam­bahkan bahwa saat ini legislatif belum menjalankan fungsinya selaku pengawas anggaran. Legislatif justru menurutnya terlalu ikut campur hingga ke detail anggaran. Hal ini mem­buat legislatif cenderung meng­intervensi anggaran untuk ke­pentingan partai dan konsti­tuennya.

Harusnya, kata dia, legislatif hanya berperan hingga ke detail kegiatan saja, tidak sampai ke detail anggaran. Dengan demi­kian, legislatif hanya bertugas mengawasai program dan ekse­kutif bisa lebih fleksibel men­jalankan kegiatan. Dengan kon­disi itu, saat terjadi peru­bahan kegiatan, tidak perlu dilakukan melalui pembahasan di legislatif. “Selama ini kan tidak, setiap perubahan kegiatan harus dila­kukan melalui legislatif. Aki­batnya waktu banyak tersita, sehingga serapan anggaran terganggu. Keleluasaan dinas melakukan perubahan anggaran mau tak mau harus melalui DPRD, berbeda pada saat se­belum reformasi,” pung­kas­nya. (bis)


Padangekspres.co.id

Postkan Komentar:

Latest Update