Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Awasi Ujian CPNS Sumbar


Sabtu, 19 Oktober 2013

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Awasi Ujian CPNS Sumbar -
duakotopas.com (Padang) – Deputi Bi­dang Polsoskam BPKP RI, Binsar Simajuntak meng­ingat­kan Pemprov Sumbar agar transparan, jujur dan tidak bermain dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). BPKP telah ditunjuk sebagai pengawas dalam pe­laksanaan ujian CPNS.

“Selama 80 ta­hun, anggaran ne­gara akan tersedot un­tuk membiayai CPNS yang akan di­rek­rut tahun ini. Ka­lau salah me­rekrut CPNS, maka akan melahirkan generasi yang tidak pro­fesional. Makanya, sejak awal ini harus jadi perhatian. Sudah tak zamannya ada pungutan,” ujarnya saat Semiloka Pence­gahan Korupsi KPK dan BPKP di Gubernuran Sumbar, Kamis (17/10).

Menanggapi itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meng­klaim telah melakukan sejum­lah langkah pencegahan. Se­per­ti membuat Pergub No 24 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja. Dia optimistis tahun 2015 mendatang, pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumbar telah 100 persen.

Tahun 2013 ini, ia menilai reformasi birokrasi telah men­capai angka 70 persen. “Berdasarkan penilaian kinerja ini dilakukan mutasi dan rotasi pegawai. Kami juga telah me­metakan potensi PNS. Dalam perek­ru­tan CPNS tahun ini, dijamin tidak ada peluang sedikit pun mela­kukan kecurangan. Lagi pula BPKP juga melakukan penga­wasan perekrutan CPNS,” ujar­­nya.

Di sisi lain, Binsar Sima­juntak memaparkan, dari 521 pemerintah daerah di Indonesia, 117 pemerintah daerah telah mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 22,33 persen.

“Boleh saja daerah  yang telah mengantongi WTP berbangga diri. Tapi ingat, itu bukan jaminan bebas korupsi.  Mahkamah Konstitusi saja, sudah tujuh tahun berturut-turut mengantongi opini WTP dalam laporan keuangannya. Namun siapa sangka, justru yang terjadi di top leader-nya,” ujar Binsar Simajuntak.

Di Sumbar ada  6 daerah yang telah mengantongi WTP: Pemprov Sumbar, Tanahdatar, Padangpanjang, Kota Solok, Pariaman dan Padang. Se­dangkan 14 daerah mengan­tongi opini Wajar Dengan Pe­ngecualian (WDP): Agam, Li­ma­puluh Kota, Mentawai, Pa­dangpariaman, Pesisir Se­latan, Sijunjung, Solok, Bu­kittinggi, Payakumbuh, Sa­wah­lunto, Pa­saman Barat, Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

“Jadi masih banyak kota dan kabupaten di Sumbar yang belum mengantongi WTP. Dilihat dari segi jumlahnya, telah ada peningkatan daerah yang mengantomgi WTP,” ujarnya.

Sejauh ini, katanya, akun­tabilitas pengelolaan keuangan daerah masih jauh dari hara­pan. Proses penetapan APBD terlambat rata-rata 36 persen, penyerapan APBD belum optimal (tren silpa 2006-2012 naik), lemahnya sistem pe­ngendalian internal dan ka­pasitas SDM APIP (Peran Auditor  Internal), penyim­pangan pengadaan barang/jasa, porsi belanja modal masih rendah, rencana kerja dan RPJM be­lum menjadi dasar penyu­sunan rencana kerja tahunan, disharmonisasi RPJMD dan RPJMN, indikator kinerja dalam DPA belum rasional dan objektif, serta perlu pening­katan kinerja penyelenggaraan pemerintah untuk beda kate­gori sedang dan rendah.

Dia mengungkapkan, ma­sih banyak kota dan kabu­paten yang belum tertib dalam pe­nyu­sunan APBD. Pada APBD tahun 2013, sedikitnya 334 pemerintah daerah telah tepat waktu dalam menetapkan APBD dan sisanya 190 pe­merintah daerah tidak tepat waktu menetapkan APBD 2013. Khusus di Sumbar, seba­nyak 13 pemda telah menye­lesaikan APBD tepat waktu. Sedangkan 7 daerah, tidak menyelesaikan penetapan APBD tepat waktu, yaitu Lima­puluh Kota, Mentawai, Pa­dang­panjang, Pariaman, Dhar­masraya dan Solok Selatan.

Silpa terjadi karena peren­canaan penganggaran yang kurang tepat, program ke­giatan tidak terlaksana pada tahun anggaran, sehingga ma­sya­rakat tidak menerima man­faat. Keterlambatan pemba­hasan APBD dengan DPRD, pengeluaran yang belum bisa di-SPJ-kan sampai akhir ta­hun. (ayu)

Berita Sumatra Barat - padangekspres

Postkan Komentar:

Latest Update