Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Dinas PU Pasbar dan Kontraktor Kangkangi Undang - undang


Jumat, 11 Oktober 2013

 Dinas PU Pasbar dan Kontraktor Kangkangi Undang - undang -
duakotopas.com (Pasaman Barat) – Akibat proyek yang mengejar jam tayang hingga harus berlari untuk menyelesaikan pekerjaan, Dinas PU dan Kontraktor PT. Ananda Pratama harus berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek yang berpagu dana Rp. 25 Milyar. Aliran Sungai Pulai (Batang Pulai) harus dikorbankan untuk ditimbun dan dibuatkan aliran baru selebar 5 meter pada saat pemindahan.
 
Hasil investigasi yang juga didokumentasikan warta-andalas.com pada tanggal 22 Agustus 2013 yang lalu, dinding tebing rakyat yang menjadi tumbukan arus aliran Batang Pulai Baru, longsor antara 2 - 5 centimeter perharinya hingga pada tanggal 4 September 2013 atau selama 14 hari, telah hilang tanah warga seluas 1 meter dengan rentang panjang seluas 4 - 5 meter.
 
Bisa dibayangkan, dengan waktu pekerjaan 180 hari maka tanah warga akan tergerus oleh aliran baru sekitar 12 - 15 meter, dikali panjang yang terancam 5 - 8 meter atau  total kerugian warga akibat proyek tersebut berkisar 120 meter persegi tanpa adanya ganti rugi pada warga.
 
Dari hal itu bisa diindakasikan bahwa warga yang terkecil dalam Negara Republik Indonesia ini tidak akan dipedulikan, karena Undang-Undang yang tertinggi tidak diacuhkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang menjadi Induk Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat juga tidak diacuhkan, apalagi rakyat. Yang jelas, kontraktor disini telah memberikan sinyal secara jelas dengan menantang kementrian PU karena UU-PR telah dikangkangi dan diabaikan demi pekerjaan yang kejar tayang ini.
 
Sesuai dengan Undang-Undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18 tahun 2009 tentang pedoman pengalihan alur sungai dan atau pemanfaatan ruas bekas sungai, maka Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat sudah benar-benar melanggar.
 
Pada BAB III di Perment PU dalam ketentuan teknis Pasal 5 ayat 2 Pengalihan alur sungai hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin berdasarkan rekomendasi teknis. Sedangkan pada BAB IV dalam kompensasi Pasal 7 ayat 1), Pengalihan alur sungai untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan kewajiban mengganti ruas sungai lama dengan ruas sungai baru. 
 
Sementara itu, Ayat 2) Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki luas yang sama atau lebih besar daripada ruas sungai lama. Pada BAB V dalam Perizinan dan Tata Laksana, ayat Pasal 9 menerangkan Pengalihan alur sungai dan/atau pemanfaatan ruas bekas sungai hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal.
 
Selain itu, Pasal 12 ayat 5) Apabila pelaksanaan konstruksi ruas sungai baru dan pengalihan aliran air sungai ke ruas sungai baru telah selesai, dilakukan uji coba aliran air sungai pada ruas sungai baru yang dilakukan oleh tim teknis kelaikan. Ayat 6) Tim teknis kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktur Jenderal
 
Sesuai dengan sosialisasi kementrian Pekerjaan Umum tentang penerapan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 yang terbaru dilakukan oleh Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak selaku Direktur Jendral Penataan ruang, Visi utama dari UU ini adalah untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan..
Saat ini terjadi pengalihan fungsi ruang berupa batang air (sungai) Pulai dikecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dimana sedang berlangsung pekerjaan jalan protokol.
 
Konfirmasi kepada kontraktor PT. Ananda Pratama yang mengerjakan ruas jalan protokol. ”Kami hanya mengerjakan ruas sebelah kanan jalan protokol dari kantor Bupati, karena berimbas pada pekerjaan kami kelaknya terhadap ruas sebelah kiri yang berada disisi sungai, pihak dinas PU memerintahkan untuk menimbun sungai dan membuat aliran baru yang telah dibebaskan lahannya sepanjang lebih kurang 1 KM dengan lebar 5 meter. 
 
“Walau tidak masuk dalam item pekerjaan, kami tetap mengerjakannya untuk kelancaran sisi ruas yang kami kerjakan,”terang Moelyadi. 
 
Padahal dalam UU-PR telah tertulis, untuk normalisasi sungai dianggarkan keAPBD.
Saat dikonfirmasi Bambang, selaku pengawas yang didampingi Basrial, Jumat, (23/08/2013) yang lalu mengatakan, perubahan bentang alam ini sudah ada dalam perencanaan pada tahun 2005 dan telah dibebaskan lahannya untuk pembuatan aliran sungai yang baru.
 
Menurut Bambang, sungai ini masuk kedalam RAB ruas jalur protokol dan memang harus ditimbun serta dibuatkan aliran baru.nSaat ditanya izin dalam Undang-undang 26 Penataan Ruang tahun 2006, pihak PU Pasbar terkesan tidak dapat menjawabnya.
 
“Kami sudah memberi tahu  BPN akan penimbunan aliran sungai tersebut,”kilahnya. (fahmi)
 
warta-andalas.com

Postkan Komentar:

Latest Update