Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Wabup Pasbar Dilaporkan ke Mabes


Sabtu, 19 Oktober 2013

duakotopas.com (Simpang Ampek) – Masih ingat kasus dugaan penggelapan uang plasma anggota Kelompok Tani Kampung Rambah, Kenagarian Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) hingga belasan miliar rupiah? Kasus yang men­yeret Wakil Bupati Pa­sa­man Barat itu kembali mencuat se­telah Ketua Kelompok Tani, Irfan Dt Bandaro melanjutkan laporan itu ke Mabes Polri dan Kompolnas.

“Saya sudah laporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Kom­polnas. Laporan itu juga saya tembuskan ke Presiden Re­publik Indonesia, Ketua DPR-RI, Ketua Mahkamah Agung, dan ke KPK,” kata Irfan Dt Bandaro kepada Padang Ek­s­pres, kemarin (7/11).

Dia berharap Mabes Polri dan Kompolnas mendesak Pol­da Sumbar mengusut tuntas kasus ini, yang dinilai lamban. Kasus dugaan penggelapan itu, kata Irfan, sudah dilaporkan ke Polda Sumbar awal 2009 de­ngan nomor laporan No Pol: LP/03/I 2009/Ditreskrim ter­tan­g­gal 28 Januari 2009. Namun, ka­sus tersebut terhenti. Barulah 15 Oktober 2012 lalu, Irfan melanjutkan laporan dugaan penggelapan itu ke Mabes Polri dan Kompolnas.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Adi Karya Tobing mengaku belum mengetahui perkem­bangan laporan dugaan pe­ng­gelapan tersebut. “Saya kan belum lama ini di sini. Laporan itu kan masuk pada 2009 lalu. Jadi, dalam waktu dekat saya akan melihat sejauh mana per­kem­bangan kasus itu,” kata Adi Karya Tobing kepada Padang Ekspres, kemarin (7/11).

Dugaan penggelapan uang plasma ini, kata Irfan, berawal dari penyerahan tanah ulayat kepada PT Primatama Mulya Jaya (PT PMJ) 6 Juni 1996 lalu oleh ninik mamak Desa Empat Koto dan Desa Mandiangin, Kinali selaku pemegang tanah ulayat adat seluas 7.150 hektare. Dalam perjanjian yang diketahui oleh bupati Pasaman (sebelum pemekaran) tersebut,  pihak perusahaan menjadikan se­pa­ruh dari tanah itu sebagai kebun plas­ma dari PT PMJ.

Perjalanan kasus ini, kata Irfan, cukup panjang. Pertama, adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Pasaman bernomor 188.­45/1111/BUP-2003 tentang na­ma-nama Kelompok Tani Kam­pung Rambah. Dalam surat tertanggal  30 Desember 2003 itu, bupati Pasaman mene­tap­kan nama-nama anggota plasma berjumlah 250 KK di lahan seluas 500 hektare di Ke­na­ga­rian Kinali. Nama-nama ke­lom­pok tersebut itu berada di nau­ngan KUD Dastra Kinali.

“Ketua KUD Dastra Kinali dijabat Syahrul Dt Marajo yang saat ini wakil bupati Pasbar sekaligus pembina utama KUD Dastra. Sedangkan sekretaris, Anwir Dt Bandaro. Usai SK itu keluar, kami membayar ad­ministrasi untuk menjadi ang­gota KUD Dastra Kinali dengan dua kali tahap. Tahap pertama, 24 Mei 2004 sebesar Rp 5 juta, dan tahap kedua,  8 Agustus 2004 sebesar Rp 7,5 juta,” im­buhnya.

Sebelum administrasi tahap ke­dua dibayar, sebut Irfan, KUD Dastra Kinali sempat mem­ba­yarkan hasil penjualan tandan buah segar sawit (TBS) kepada Keltan Kampung Rambah sebe­sar Rp 25 juta pada 1 Juli 2004. Pe­nerimaan tersebut ber­la­ng­su­ng hingga Juli 2006. “Sejak sa­at itu hingga sekarang, pem­ba­­yaran uang plasma kami tidak di­bayarkan oleh KUD Dastra. Bah­kan kalau ditotalkan jum­lah­nya hingga sekarang sudah Rp 18 miliar,” jelasnya.

Pemohonan tersebut ter­nyata dikabulkan bupati Pas­bar, sehingga 2007 bupati Pasbar menerbitkan SK bernomor 188­.45/483/BUP-Pasbar/2007, tertanggal 15 Agustus 2007, tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota Ke­lom­pok Tani Sejahtera Ram­bah Nagari Kinali sebanyak 250 KK, pada cadangan lahan seluas 500 hektare terletak di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali.

Plasma tersebut, kata Irfan, berada di objek yang sama, yaitu objek Keltan Kampung Rambah Nagari Kinali. Dalam SK ter­sebut, Kelompok Tani Sejah­tera Rambah Nagari Kinali, juga berada di bawah naungan KUD Dastra Kinali. Dan bupati mem­batalkan nama-nama Kel­tan Kampung Rambah yang sudah di-SK-kan pada 30 Desember 2003 lalu oleh bupati Pasaman.

Gugatan Irfan ke PTUN Padang tertanggal 25 Maret 2008 ternyata ditolak. Merasa tidak puas, sebut Irfan, akhirnya ia me­ngajukan banding ke PTUN Medan dengan nomor banding 43/BDG/2008. “Di tingkat ban­ding, kami dinya­takan menang. Kemudian pihak bupati Pasbar bersama Anwir mengajukan Kasasi ke Mahka­mah Agung. Tapi alham­du­llillah, upaya kasasi itu ditolak PTUN Padang dengan surat penolakan ber­nomor W.I.TUN3/444/AT.­02.05/IX/2008 tertanggal 19 September 2008. Kemudian 22 September 2008, putusan PT­UN Medan itu, dinyatakan in­k­racht oleh PTUN Padang,” be­bernya.

Kemudian akhir Desember 2008, bupati Pasbar mencabut SK Nomor 188.45/IIII/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Sejahtera Kam­puang Rambah. “Namun sa­yangnya, mesti SK itu telah dicabut, tapi uang plasma milik Kelompok Tani Kampung Ram­bah tidak diberikan oleh KUD Dastra kepada kelompok An­wir,” kata Irfan.

Wabup Membantah

Terpisah, Wakil Bupati Pas­bar Syahrul Dt Marajo mem­ban­tah melakukan penggelapan uang plasma milik Keltan Kam­pung Rambah. Sampai se­ka­rang, katanya, uang plasma itu masih tetap diberikan kepada Keltan Kampung Rambah. Na­mun bukan kepada Irfan, tapi kepada Anwir selaku ketua keltan. “Itu tidak benar, karena uang plasma itu hingga sekarang masih dibayarkan KUD Dastra ke kelompok tani. Tapi, hanya kepada Anwir, ketua Kelompok Sejahtera Rambah Nagari Kinali, bukan kepada Irfan,” ujarnya.

Sementara itu, Anwir me­nga­kui bahwa yang diakui KUD Dastra adalah Kelompok Tani Sejahtera Rambah Nagari Kinali. Ini setelah upaya kasasi ke Ma­hkamah Agung ditolak PT­UN Padang, sehingga ia melakukan fatwa ke Mahkamah Agung. Dari hasil fatwa dikeluarkan MA 9 Desember 2008 lalu itu, PTUN Padang tidak membenarkan dan tidak berwenang menguji atau­pun menilai bahwa permo­honan kasasi seseorang, dibolehkan atau tidak, karena itu kewe­we­nangan hakim agung. “Jadi, keputusan PTUN Medan itu, masih abu-abu. Jadi sampai sekarang, SK yang sah itu, SK Kelompok Tani Sejahtera Kam­pung Rambah, bukan SK Ke­lom­pok Tani Kampuang Ram­bah,” tuturnya. (rdi)

Berita Pasbar - padangekspres

Postkan Komentar:

Latest Update