Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

16 Daerah tak Taat Aturan, Padang, Agam dan Pasaman Tepat Waktu Serahkan LRFK APBD


Jumat, 22 November 2013

16 Daerah tak Taat Aturan, Padang, Agam dan Pasaman Tepat Waktu Serahkan LRFK APBD -
duakotopas.com (Padang) – Sejumlah pemerintah daerah di Sumbar dinilai lalai me­la­porkan realisasi anggaran. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, hanya tiga dae­rah tepat waktu menyerah­kan laporan realisasi fisik dan ke­uangan APBD setiap bulan pada Tim Evaluasi Pe­nga­wasan dan Penyerapan Ang­garan (TEP­PA) Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pem­ba­ngu­nan (UKP4).

Adapun tiga daerah itu, Padang, Agam dan Pasaman. Sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya, sering mangkir. ”Sesuai instruksi TEPPA UKP4, setiap kabupaten/kota dan provinsi, wajib melaporkan realisasi ke­uangan dan fisik setiap bulan. Paling lambat tanggal 10, data tersebut sudah dilaporkan ke sistem informasi manajemen daerah. Namun, lebih dari se­pa­ruh tak menaati aturan itu,” ujar Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi, Muhammad Yani ke­pada Padang Ekspres, kemarin (21/11).

Yani mengatakan, kategori patuh bila pemerintah daerah melaporkan kegiatan fisik dan keuangan sesuai jadwal. Kate­gori kurang patuh bila pemda sering bolong menyerahkan la­poran. Kategori tidak patuh, tak sekalipun memberikan laporan. ”Kota Solok, Sawahlunto dan Padangpariaman, tidak pernah sekalipun memberikan laporan realisasi keuangan dan fisik,” ujarnya.

Kota Payakumbuh termasuk yang kurang tertib. Untuk la­po­ran realisasi fisik, sejak Januari–Oktober, tidak pernah dibe­ri­kan. Begitu juga Pariaman, tak tertib memberikan laporan. ”Misal­nya Januari-Maret tidak mem­berikan laporan realisasi ke­uangan. Pada April sampai Juni menyerahkan laporan. Setelah itu, Juli tak lagi men­yerahkan laporan,” ujarnya.

Padangpanjang juga tak tertib memberikan laporan. Sebab, tak pernah memberikan laporan realisasi keuangan dan fisik sejak Januari sampai Okto­ber. Bukittinggi juga tidak tertib. Pemkab Tanah­datar, Kabupaten Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Mentawai, Dharmasraya, dan Sawahlunto, juga demikian.

”Saya diperintahkan TEPPA UKP4 agar memerintahkan pejabat penghubung TEPPA kabupaten/kota segera mela­kukan proses entry laporan realisasi bulanan melalui sistem monitoring TEPPA (Sismontep) dan menyampaikan hasil la­po­rannya pada gubernur melalui Biro Administrasi Pem­ba­ngu­nan dan Kerja Sama Rantau,” katanya.

TEPPA UKP4 juga me­me­rin­­tahkan gubernur me­ne­gur bu­pati dan wali kota yang tak pa­tuh memberikan laporan ke­uangan dan fisik. ”Gubernur ha­rus mem­buat teguran ini,” ujar­nya.

Pengamat ekonomi, Syaf­rizal Chan menyebutkan, data serapan anggaran merupakan salah satu instrumen untuk melakukan kontrol terhadap serapan anggaran tahun ber­jalan. Dari laporan serapan APBD tersebut, dapat diketahui persentase penggunaan dana ABPD yang telah dimanfaatkan.

”Gubernur harus mem­per­tan­yakan ini. Apa alasannya serapan APBD tak diserahkan. Jika belum dibelanjakan, ini merugikan masyarakat. Tapi jika telah dibelanjakan, tapi tak bisa membuat pelaporan. Ini me­nan­dakan sistem pelaporan kinerja daerah yang kurang baik,” ucapnya. (ayu)


Berita Sumbar - padangekspres.co.id

Postkan Komentar:

Latest Update