Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

18 Provinsi Langgar Deadline UMP


Minggu, 03 November 2013

18 Provinsi Langgar Deadline UMP -
duakotopas.com (Jakarta) – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2014 digedok Jumat malam pukul 24.00 WIB (1/11). Hingga ditutup, ada 18 provinsi yang tidak mematuhi atau melanggar deadline penetapan UMP. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berharap urusan UMP itu segera tuntas.

Seperti diberitakan kemarin, sudah ada 12 provinsi yang sudah menetapkan UMP. Kemudian hingga penutupan batas akhir penetapan UMP, Kemenakertrans merekapitulasi ada 16 provinsi yang sudah menetapkan UMP. Provinsi tambahan itu adalah Kepulauan Riau dengan UMP Rp 1.665.000, Riau (Rp 1,7 juta), Kalimantan Timur (Rp 1.886.315), dan Sumatera Utara (1.505.850).

Pemprov Sumbar sendiri menetapkan kenaikan UMP 2014 sebesar Rp 1,49 juta atau naik sebesar 10,37 persen dari UMP 2013 (Rp 1,35 juta, red). Keputusan yang diambil melalui rapat dewan pengupahan provinsi itu, dituangkan dalam surat keputusan (SK) gubernur tertanggal 29 Oktober lalu. Besaran UMP Sumbar ini melebihi kebutuhan hidup layak (KHL) dipatok Rp 1.260.000

Menakertrans Muhaimin Iskandar memberikan penghargaan tinggi kepada para gubernur yang telah menetapkan UMP tepat waktu, yakni pada 1 November 2013. Merujuk hasil rekapitulasi itu, Kemenakertrans menetapkan ada 18 provinsi yang belum menentukan besaran UMP-nya.

Meskipun masih banyak provinsi yang belum menetapkan UMP, Muhaimin mengatakan, capaian tahun ini lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Pada penetapan UMP 2013 yang digedok pada 3 November 2012 lalu, hanya ada enam provinsi yang menetapkan UMP. Yaitu Provinsi Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

”Melalui penetapan UMP secara tepat waktu, berarti memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha di daerah masing-masing,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut Muhaimin, penetapan UMP yang masih alot di sejumlah provinsi perlu didorong. Sebab penetapan UMP adalah urusan strategis dan diperlukan kehati-hatian.

Meskipun begitu Muhaimin mendukung provinsi yang menetapkan UMP tepat waktu. Sebab bisa segera diterapkan dan berlaku efektif dan dipenuhi oleh semua pihak, terutama pengusaha. Muhaimin menegaskan bagi provinsi yang belum menetapkan UMP, diminta segera mempercepat pembahasannya. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Sementara itu, pihak istana belum bersedia berbicara banyak terkait tuntutan kenaikan UMP oleh buruh. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah hanya menuturkan bahwa hingga saat ini, sudah ada solusi konkret bagi sebagian persoalan tuntutan kenaikan upah tersebut. ”Sampai hari ini sudah ada kemajuan di mana sudah 12 provinsi (data baru 14 provinsi) telah tetapkan UMP 2014,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Firmanzah memaparkan, sebenarnya presiden telah mengeluarkan Inpres No.9 Tahun 2013 tentang penetapan UMP. Inpres tersebut memberikan panduan dan kejelasan peran bagi segenap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah, mulai dari menteri, gubernur dan bupati/wali kota. Penetapan UMP tersebut, lanjutnya, berdasarkan keberlangsungan usaha, produktivitas dan juga peningkatan kesejahteraan.

”UMP didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) yg trlah disepakati dan Dewan Pengupahan Daerah juga melakukan survei berkala. Anggota Dewan Pengupahan juga ada komponen dan serikat pekerja,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menperin MS Hidayat menuturkan, sejauh ini tuntutan kenaikan UMP tersebut belum berdampak pada industri. Namun, hal tersebut bisa menimbulkan persoalan, jika pengusaha tidak sepakat dengan kenaikan UMP. ”Dia akan melakukan PHK, itu yang saya jaga,” katanya.

Karena itu, Hidayat melanjutkan, pihaknya berniat menerbitkan aturan baru. Aturan tersebut nantinya mengatur pemberian insentif kepada pihak industri. ”Untuk mendorong cash flow, supaya tetap positif untuk membayar karyawannya. Supaya tidak di-PHK,” ujarnya.

Namun, Hidayat menyesalkan aksi demo besar-besaran berupa mogok nasional yang berujung bentrokan. Dia menuturkan, seharusnya kaum buruh memanfaatkan forum bipartit. ”Melalui cara ini tidak akan bentrokan fisik. Tapi mereka tidak mau diajak berdialog, diajak di forum dewan pengupahan mereka tidak datang. Padahal, kita meminta mereka ikut dalam dialog dan ikut memutuskan,” imbuhnya. (wan/ken/jpnn)

Berita UMP Nasional - padangekspres

Postkan Komentar:

Latest Update