Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Boediono Diperiksa Delapan Jam Terkait Dugaan Korupsi FPJP


Minggu, 24 November 2013

Boediono Diperiksa Delapan Jam Terkait Dugaan Korupsi FPJP -
duakotopas.com (Jakarta) – Wakil Presiden Boediono akhirnya diperiksa penyidik KPK terkait dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun, lembaga antikorupsi itu terkesan mengistimewakan Boediono.

 Dia diperiksa secara diam-diam di kantornya kemarin.
Disebut demikian karena pihak lembaga antikorupsi itu tidak ada yang mau buka mulut soal pemeriksaan itu. Jubir KPK Johan Budi S.P malah sempat mengaku tidak tahu kalau ada penyidik yang memeriksa Boediono di kantornya. Belakangan dia baru mengabarkan kalau pimpinan akan menjelaskan semuanya.

”Berkaitan dengan informasi pemeriksaan Pak Boediono sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya), akan dijelaskan secara lengkap Senin (25/11). Menunggu keterangan resmi pimpinan,” ucapnya.
Sementara, Wapres Boediono sekitar delapan jam Boediono dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK.

 ’’Banyak sekali (pertanyaan penyidik. Ini pemeriksaan dari jam 10 dan baru saja selesai sekarang (kemarin malam),’’ jelas Boediono seusai diperiksa KPK, di kantor Wapres, tadi malam (23/11).

Dia menuturkan, pihaknya tidak bisa mengungkap materi pemeriksaan karena dapat menganggu jalannya penyidikan. Namun, dia bersedia memaparkan penjelasan yang diberikan kepada penyidik KPK.

’’Fokusnya mengenai FPJP(Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) , pertanyaannya banyak, saya upayakan jawaban saya berikan setuntas mungkin. Proses dari awal sampai masa setelah bail out,’’ jelasnya.

Mantan Gubernur BI itu melanjutkan, pada akhir 2008, kondisi krisis sudah mengancam perekonomian nasional. Kegagalan dari sebuah institusi keuangan, meski sangat kecil, bisa memberikan dampak domino yang sistemik. Karena itu, beberapa negara menerapkan kebijakan blanket guarantee, yakni kebijakan yang menjamin semua deposit di semua bank.

’’Kita diputuskan tidak menerapkan kebijakan itu. Oleh sebab itu, satu-satunya cara kita mengamankan bank jangan sampai jatuh dan menimbulkan systemic risk, saya Gubernur BI dan rekan-rekan saya di Dewan Gubernur berkeyakinan bawah instrumen utama untuk menangkal systemic risk adalah FPJP,’’ jelasnya.

Boediono mengakui, saat itu pihaknya menetapkan bahwa Bank Century adalah bank gagal yang berpotensi memicu dampak sistemik. Karena itu, Dewan Gubernur mengambil kebijakan memberikan FPJP.

Soal dana bail out yang membengkak dari yang awalnya Rp 650 miliar hingga menjadi Rp 6,7 triliun, Boediono menuturkan hal tersebut terjadi setelah Bank Century diputuskan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga, secara tidak langsung dia menyebut bahwa pembengkakan dana bail out berada di bawah kewenangan LPS dan pengawas bank.

’’Itu terjadi setelah diputuskan diambil alih. LPS yang menyelamat dan pemegang sahamnya. Setelah itu yang terjadi LPS dan pengawas bank. Jadi prosesnya setelah diambil alih oleh LPS dan mandat diserahkan oleh KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan) itu adalah bahwa ini menjadi bank milik LPS,’’ tegasnya.

Mantan Menkeu tersebut menguraikan, setelah bank Century diambil alih oleh LPS pada 21 November dan diputuskan oleh KSSK, terjadi sejumlah perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dikawal dan dipantau oleh pengawas bank yang berada di bawah BI.

’’Jadi kalau ada hal-hal seperti kekurangan modal, CAR-nya itu semua dihitung bersama-sama. Jadi seperti juga bank-bank lain. Itu diselesaikan berdua (LPS dan pengawas bank). Itu ada data-datanya. Jadi, saya tidak lagi menangani itu,’’ tegasnya.

Sebagai informasi, pengucuran dana penyelamatan Bank Century dilakukan dalam beberapa tahap. Rapat pada 21 November 2008 memutuskan penyelamatan dilakukan dengan penggelontoran Rp 632 miliar. Namun, dana tersebut saat dikucurkan pada 23 November 2008 membengkak hingga lebih dari Rp 2 triliun dan berlanjut mencapai Rp 6,7 triliun hingga Juli 2009.

Bantah Diistimewakan
Sementara itu, terkait lokasi pemeriksaan yang bertempat di Kantor Wapres, Boediono menegaskan bahwa dirinya tidak diistimewakan. Dia menguraikan pemilihan locus pemeriksaan telah disepakati pihaknya dan pihak KPK. Pertimbangannya, jika pemeriksaan dilakukan di KPK dipastikan akan lebih merepotkan.

’’Pertimbangannya adalah persoalan logistik. Kalau saya datang ke KPK, protokol keamanan mengharuskan Paspampres melakukan strelisisasi dan sebagainya. Dan ini akan sangat menganggu suasana di KPK. Ini akan merepotkan dan jangan-jangan malah menimbulkan kesan ada intervensi,’’ imbuhnya
Terpisah, pemeriksaan terhadap Boediono yang terkesan diam-diam itu makin janggal karena Ketua KPK Abraham Samad mengaku tidak tahu. Ditemui di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, kemarin (22/11), tidak memberikan keterangan pasti.

’’Saya belum tahu persis kesiapan Satgas (Century). Jadwal pemeriksaan saya belum tahu persis,’’ ujar Samad usai menjadi pemateri. Abraham menyatakan, dirinya belum mendapat laporan dari Deputi penindakan. Namun, Abraham menilai, Jadwal pemeriksaan saksi terkadang ditandatangani langsung oleh bidang penindakan.

Tidak semua surat KPK terkait pemeriksaan kepada pihak dalam proses pengembangan kasus, diketahui oleh pimpinan KPK. ’’Kadang-kadang kalau penyidik memanggil, tidak pernah ditandatangani pimpinan (KPK). Beda halnya jika surat itu terkait pencekalan ataupun penahanan,’’ katanya.

Menurutnya, itu dilakukan agar roda birokrasi di KPK bisa tetap berjalan tanpa ketergantungan terhadap pimpinan. Samad melanjutkan, jika pemeriksaan itu benar, masalah tempat tidak perlu menjadi persoalan. Dia menyatakan, yang penting adalah substansi dari persoalan yang diperiksa.

Dia lantas memberi contoh pemeriksaan terhadap Sri Mulyani yang dilakukan di Amerika Serikat. ’’Ketika pemeriksaan pak Jusuf Kalla, dikasih pilihan apakah di rumah atau di kantor KPK. Beliau usulkan agar pemeriksaan tetap di KPK,’’ ujarnya.

Posisi Boediono, menurut Samad, seperti halnya saksi lain dalam kasus Century. Di mata KPK, ujar Samad, posisi Wapres adalah biasa-biasa saja. Pria asal Makassar itu juga memastikan jika memang belum diperiksa, pada saatnya nanti Boediono akan diperiksa. ’’Pasti diperiksa sebagai saksi, sebagai mantan Gubenur BI,’’ tegasnya.

Di samping itu, dia kembali menegaskan kalau penahanan Budi Mulya bukanlah akhir dari drama kasus Century. Budi Mulya merupakan awal untuk mengungkap kasus yang merugikan negara senilai Rp 6,7 triliun itu. ’’Saat dua alat bukti cukup kuat, KPK tidak akan ragu menetapkan tersangka orang berkuasa di negeri ini,’’ tandasnya.

Tidak diperiksanya Boediono seperti saksi-saksi lainnya mematik reaksi inisiator hak angket kasus Bank
Century M Misbakhun. Menurutnya, pemeriksaan Wapres Boediono oleh KPK di istana Wapres adalah sebuah upaya dan strategi menggunakan jabatan sebagai tempat berlindung jerat hukum.

Wapres, lanjutnya, terkesan menggunakan simbol-simbol informal kenegaraan untuk itu. ’’Seharusnya Pak Boediono menghindari penggunaan fasilitas negara terkait kasus masa lalu yang membeli dirinya,’’ ujarnya.

Menurut dia, perlu diingat bahwa keterlibatan Pak Boediono tidak kaitannya dengan jabatan Wakil Presiden. Kasus Century adalah terkait dengan Jabatan Pak Boediono saat menjadi Gubernur Bank Indonesia.

’’Kenapa kemudian tiba-tiba fasilitas Istana Wakil Presiden digunakan sebagai tempat pemeriksaan Wapres Boediono? Ini perlu dicermati dengan seksama,’’ ujar politikus Partai Golongan Karya itu.

Penggunaan Istana Wapres untuk berlindung dari jerat hukum ini, tidak boleh menyurutkan keberanian dan langkah KPK dalam mengusut dugaan keterlibatan Pak Boediono dalam kasus Century.

Setiap langkah KPK untuk mengusut keterlibatan Pak Boediono dalam dugaan keterlibatnnya dalam kasus Century  harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

’’Saya yakin KPK akan mencatat sejarah, sebuah keberanian baru, akan ada Wakil presiden ditetapkan sebagai tersangka. Jabatan yang sangat tinggi sebagai tersangka,’’ tandasnya. (ken/dim/bay/jpnn)

Berita Nasional - padangekspres.co.id

Postkan Komentar:

Latest Update