Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Data Tak Akurat, Nomor Induk Ke­pe­ndu­du­kan (NIK) bermasalah


Rabu, 13 November 2013

Data Tak Akurat, Nomor Induk Ke­pe­ndu­du­kan (NIK) bermasalah -
duakotopas.com (Padang) – Sejumlah pe­merintah kota dan ka­bu­paten di Sumbar mengkritik data Nomor Induk Ke­pe­du­du­kan (NIK) bermasalah dilansir  Komisi  Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, data KPU soal NIK tidak by name by address.

Data KPU hanya me­nam­pilkan data  panggilan pemilih, bukan nama lengkap. Selain itu, data dilansir KPU, ada warga daerah lain terdaftar sebagai  pemilih di daerah berbeda. KPU dinilai tidak berpedoman pada Daftar Pen­du­duk Potensial Pemilih (DP4) dalam penetapan daftar pe­mi­lih tetap (DPT).

“Hasil penelusuran se­men­tara, ketika data ini disan­di­ngkan dengan data dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK), ham­pir sebagian besar NIK ber­ma­salah ini tidak ditemukan,” ujar Kabid Dokumentasi dan In­formasi Dinas  Ke­pen­du­du­kan Pariaman, Syamsurizal, sa­at rapat koordinasi Dis­du­k­capil se-Sumbar di Gu­ber­nu­ran, kemarin (12/11). 

Di Kota Pariaman, katanya, data NIK invalid disandingkan dengan data di sistem SIAK, tidak satu pun data yang cocok. Artinya, nama dikemukan KPU tidak ditemukan dalam SIAK. Ada juga nama ada, tetapi tanggal lahir berbeda. Dari 2.671 NIK dianggap invalid setelah ditelusuri, tidak satu pun ditemukan. “Kami sudah cek, tak ada orangnya. Ya, kita tentu kembalikan data ini lagi pada  KPU,” ujarnya.

Pengakuan sama juga di­lontarkan Kepala Dinas Ke­pen­dudukan dan Pencatatan Sipil Padang, Vidal Triza. Dari data KPU yang diterimanya, ditemukan ada penduduk be­ra­lamat di Mentawai dan Solok Selatan harus ditelusuri.

“Orang datang bertamu ke rumah saudaranya di Padang, justru dihitung sebagai calon pemilih pada pemilihan le­gis­latif. Dari 800 ribu NIK ber­masalah di Kota Padang, kami telusuri tak ada datanya,” ujarnya.

Vidal juga mengaku ada permintaan  KPU agar pihak­nya menandatangi surat  per­nya­taan soal NIK bermasalah, serta melampirkan alasan NIK tersebut bermasalah. Namun, ia tidak bersedia  me­nan­da­tanganinya. “Datanya saja tidak jelas, siapa saja nama harus dicek tidak diberikan,” kata Vidal Triz

Kabid Pendaftaran Pen­dudukan Disdukcapil Agam, Nilawati mengatakan, dari uji petik dilakukan terhadap Na­gari Ampanggadang, dari 40 pemilih diberikan KPU, se­banyak 19 pemilih tidak dite­mu­kan, 21 pemilih ditemukan, dan sisanya ada NIK-nya tidak cocok, penulisan nama yang salah dan lainnya.

“Kami telah telusuri, dari 40 NIK bermasalah, sebanyak 19 pemilih tidak ditemukan. Lalu, sebanyak 21 pemilih   ditemukan, dan sisanya ada NIK tidak cocok,” ujarnya.

Kadis Disdukcapil Pesisir Selatan, Afrizal men­yam­pai­kan, dari 61.675 NIK invalid yang diberikan, setelah disin­kron­kan dengan DP4, dite­mu­kan sebanyak 31.892 pemilih memiliki NIK, sisanya 29.783 pemilih belum ditemukan NIK­-nya. “Karena data tidak le­ngkap atau terjadi kekeliruan seperti hanya melampirkan nama pendek,” katanya.

Melihat permasalahan ter­sebut, Biro Pemerintahan Set­prov Sumbar, Syafrizal me­nilai, KPU tidak mencermati DP4 sudah diberikan sebagai pedoman penyusunan DPT. Jika KPU mempedomani DP4, maka pemilih tidak memiliki NIK ini tidak akan ditemukan, karena DP4 sudah pasti me­miliki NIK.

“Kita pun sepakat meminta KPU konsisten menggunakan DP4. Kami juga meminta KPU membuat surat kepada bupati dan wali kota soal apa saja dibutuhkan untuk menye­lesai­kan permasalahan NIK invalid ini,” ujarnya.

Di sejumlah kota dan kabu­paten, tambahnya, KPU justru meminta  Disdukcapil  me­nan­datangi surat  pernyataan menerangkan bahwa  se­jum­lah NIK invalid dikemukan KPU  benar adanya, serta me­nyam­paikan alasan NIK ter­se­but bermasalah. Hal ini  dite­mukan di Agam, Padang dan Sijunjung. Namun daerah ini menolak menandatangani su­rat tersebut, karena data be­lum dilengkapi nama dan identitas lainnya.

Permasalahan lainnya ada­lah dana. Temuan NIK ber­ma­salah ini, nantinya akan dite­lusuri di kabupaten dan kota masing-masing. “Kami juga sudah minta KPU ikut me­nang­gulangi soal dana ini. Tak mungkin menggunakan dana SKPD di akhir tahun anggaran ini,” terang Syafrizal.

Kasubdit Perencanaan Ke­pen­dudukan Kementerian Da­lam Negeri, Benny Kamil me­nga­takan, Kementerian Dalam Ne­geri telah meminta jaja­rannya melakukan pene­lu­su­ran. Sebagai sampel, beberapa kabupaten dan kota diminta menelusuri data NIK ber­ma­salah. Di Sumbar, ada 7 ka­bu­paten dan kota yang akan dija­dikan sampel NIK sebanyak 121.422 pemilih.  Yaitu Ka­bu­paten Solok 43.487 orang, Pe­sisir Selatan 23.504, Ta­nah­datar 15.870, Padangpariaman 18.262 orang, Limapuluh Kota 11.007, Pasaman Barat 18.915 orang, dan Padang 1.394 orang.

“Meskipun hanya 7 kabu­paten dan kota diminta untuk mencermati. Kabupaten/kota lainnya juga diminta men­cer­mati. Karena ini sudah men­jadi permintaan gubernur dan bupati dan wali kota untuk menyelesaikan NIK ber­ma­sa­lah ini,” jelas Benny. (*)


Berita Sumbar - padangekspres

Postkan Komentar:

Latest Update