Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Lemah, Proteksi Petani Sawit Sumbar Akibatkan Harga Tak Bervariasi


Jumat, 22 November 2013

Lemah, Proteksi Petani Sawit Akibatkan Harga Tak Bervariasi -
duakotopas.com (padang) – Ke­ber­pi­ha­kan pemerintah daerah di Sum­bar terhadap petani sawit, patut dipertanyakan. Sebab, hingga kini belum tampak kebijakan pemerintah di daerah ini, mem­pro­teksi perkebunan rakyat dalam menetapkan stan­dar­d­i­sa­si harga komoditi.  Akibatnya, nasib petani sawit di Dhar­mas­raya, Pasaman Barat, Solok Se­l­a­tan, Agam dan Pesisir Selatan, ber­beda karena harga tandan buah segar (TBS) bervariasi di mas­ing-masing daerah.

“Lihat di Jambi, Medan dan Riau, mereka memiliki harga TBS bersama di tingkat pro­vin­si,” kata Bendahara Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Kasriwandi kepada Padang Ekspres, sesaat me­ngu­kuhkan pengurus DPW Ap­kas­in­do Sumbar di Hotel Pangeran City, Rabu (20/11) malam.

Iwan—panggilan akrab Ka­s­ri­wandi—mengatakan, harga bersama ini dimaksudkan untuk menstabilkan harga. Sehingga, perusahaan kebun sawit tidak bisa seenaknya mengintervensi harga. Apalagi, dalam Peraturan Menteri Pertanian No 14/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun mengatur siapa saja yang bertanggung jawab dalam melakukan penentuan harga.

”Tujuan peraturan ini untuk mem­berikan perlindungan dal­am perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun. Selain itu, untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit,” sebutnya.

Iwan mengatakan Gubernur hendaknya menetapkan tim penetapan harga TBS. Anggota tim terdiri atas pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, dinas provinsi serta kabupaten/kota, perusahaan perkebunan, wakil pekebun (kelembagaan pekebun) dan instansi terkait lainnya.

”Tugas dari tim ini me­ru­mus­kan dan mengusulkan be­sar­nya indeks kepada Gubernur. Selain itu, memantau penerapan be­sar­nya indeks serta kom­po­nen lainnya yang terkait  dalam rumus harga pembelian TBS. Memantau pelaksanaan pe­ne­ra­pan penetapan rendemen mi­nyak sawit kasar (CPO)  dan inti sawit (PK). Memantau pel­ak­sa­naan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS,” sebut Iwan.

Selain itu, menyampaikan harga rata-rata penjualan CPO dan PK kepada perusahaan dan pekebun atau kelembagaan pekebun secara periodik. Bah­kan untuk menyelesaikan per­ma­salahan yang timbul antara perusahaan dan  pekebun atau kelembagaan pekebun.

”Dengan adanya persamaan harga di tingkat Provinsi tentu akan saling menguntungkan, baik perusahaan kebun sawit maupun petani. Jadi, semua lapisan tetap mendapatkan keuntungan. Petani menjual harga sawit dengan wajar dan perusahaan membelinya tanpa me­rugi ketika dijual nanti. Da­lam Permentan tersebut telah disusun rumusnya,” ungkapnya.

Ketua DPW Apkasindo Sum­­bar 2013-2018 Irman men­je­la­skan kalau dia akan me­la­ku­kan upa­ya dalam menjalankan ama­nah pada Permentan ini.“Kita memang memiliki konsep men­se­jahterakan petani. Untuk itu, dimulai dari penetapan harga. Selama ini kita melihat tidak ada persamaan harga meskipun dalam satu provinsi,” im­buh­nya.Terpilihnya Irman setelah dilakukan Muwil luar biasa di Hotel Pangeran City.

Tetapkan Harga

Menanggapi itu, Dinas Per­ke­bunan Sumbar mengklaim telah melakukan penetapan harga bersama. “Untuk Sumbar me­mang belum ada harga pro­vinsi, kita menetapkan per ka­bu­pa­ten yang memiliki lahan sa­wit,” ujar Kepala Dinas Per­ke­bunan Sumbar Fajarudin.

Fajarudin mengatakan hal ini telah dilakukan sejak 15 tahun lalu di Sumbar. Alasan mengapa masih per kabupaten, karena hasil atau produksi kelapa sawit di Sumbar masih belum sama. Maksudnya, ada yang ber­kua­litas bagus dan ada yang tidak. Tapi untuk wilayah kabupaten, bisa dikatakan sama kualitasnya.

Dia mencontohkan dengan hasil TBS yang di Pasaman Barat tentu berbeda dengan di Dhar­mas­raya. Jika disamakan har­ga­nya, tentu perusahaan kelapa sawit tidak bisa menerimanya. “Perusahaan tentu memiliki standar buah seperti apa yang harganya tinggi. Nah, agar tidak merugikan perusahaan, maka dilakukan perwilayah terlebih dahulu,” ujarnya. (*)


Berita Sumbar - padangekspres.co.id

Postkan Komentar:

Latest Update