Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Parpol mulai Konsultasi Dana Kampanye


Sabtu, 09 November 2013

Parpol mulai Konsultasi Dana Kampanye -
duakotopas.com (Padang) – Sejak KPU Sum­bar membuka ruang kon­sultasi pelaporan dana kampanye pada 29 Oktober lalu, sudah semua parpol memanfaatkannya. Namun, belum banyak calon anggota De­wan Perwakilan Daerah (DPD) yang datang ke sana. “Baru 13 dari 25 anggota calon DPD saja yang menanyakan soal pelaporan reke­ning kampanye itu, sedangkan parpol sudah semua. Dari 12 parpol itu, dua di antaranya masih tahap perbaikan rekening,” ungkap Ka­bag Hukum, Teknis dan Humas KPU Sumbar Agus Catur Rianto kepada Padang Ekspres, kemarin.

Pembuatan help desk itu, kata Catur, untuk memudahkan pem­buatan laporan dana kampanye bagi peserta pemilu. Ini dimak­sudkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para caleg dan parpol.

Parpol dan calon DPD lebih banyak menanyakan proses pengi­sian dana kampanye ke dalam form yang sudah disediakan KPU. Jum­lah form yang akan diisi parpol untuk pelaporan dana kampanye ada 13 macam, dari form DK-1 Parpol hingga DK-13 Parpol.

“Sedangkan form isian calon anggota DPD, tidak beda jauh dari parpol,” imbuh Catur.

Dia juga menegaskan, untuk penanggung jawab pelaporan dana kampanye itu adalah ketua dan bendahara parpol. Jika diketahui dalam pelaporan itu tidak benar dari hasil audit, kata Catur, keduanya disanksi pidana 1 tahun kurungan dan denda Rp 12 juta sesuai UU No.8/2012.

Penghubung Partai DPD PKP Indonesia Sumbar, Muham­mad Sardon mengatakan, pihak­nya sudah berkonsultasi dengan KPU seputar pelaporan dana kampanye. “Itu dilakukan agar dalam pelaksanaan kampanye nanti para caleg tidak berma­salah, terlebih dengan aspek hukum,” jelasnya.

Sementara calon anggota DPD, Davip Maldian yang hadir di kantor KPU Sumbar kemarin, menyatakan pelaporan dana kampanye itu penting bagi calon agar arus keuangan dana kam­panye menjadi jelas.

Sedangkan Komisioner KPU Sumbar Fikon menyebutkan sesuai Peraturan KPU Nomor 17/ 2013, peserta pemilu wajib mela­porkan dana kampanye. Calon legislatif melaporkan dana kam­pa­nyenya ke parpol, dan parpol melaporkannya ke KPU. “KPU nantinya menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye tersebut,” kata Fikon.

Kewalahan Tertibkan Atribut

Di sisi lain, Panwaslu Pasa­man Barat tidak bisa berbuat banyak menertibkan baliho, spanduk dan umbul-umbul calon legislatif dan partai peserta pe­milu 2014. Padahal telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Dari identifikasi petugas di lapangan masih ada ditemukan ratusan baliho, spanduk dan umbul-umbul yang dipasang caleg dan parpol. Pihaknya, hanya bisa membuat rekomendasi ke KPU agar menyurati partai politik terkait. 

Bila masih membang­kang, akan kembali disurati ke Pemkab Pasbar untuk mener­tibkan lewat Satpol PP. “Sebenar­nya sudah jelas diatur soal pe­lang­garan pemasangan atribut itu. Kita heran alat peraga kam­panye berupa spanduk dan lain­nya dianggap media yang mudah menyosialisasikan para caleg kepada masyarakat,” kata Ketua Panwaslu Pasbar Elvi Sukaisih. (zil/roy)


Berita Sumbar - padangekspres

Postkan Komentar:

Latest Update