Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Kapolda Sumbar: Polisi Harus Pahami HAM


Sabtu, 14 Desember 2013

Kapolda Sumbar: Polisi Harus Pahami HAM -
duakotopas.com (Padang) – Pelanggaran hak sipil yang didominasi oknum aparat, terutama kepolisian, ditanggapi serius korps Bhayangkara.

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Nur Ali meng­instruksikan polres se-Sumbar untuk mem­pelajari dan memahami tentang HAM dari berbagai referensi. “Temuan-temuan tersebut akan dijadikan masukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas ke depan,” kata Nur.

Namun, Kapolda mengaku belum mengetahui secara detail pelanggaran hak-hak sipil yang dipublikasi LBH Padang. “Prinsipnya, kita hormati hasil kerja dan temuan tersebut dan dijadikan pembelajaran,” ujar jenderal bintang satu ini.

Kapolda menyerukan segenap jajarannya menjalankan tugas secara profesional sehingga tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat, apalagi sampai merusak citra korps kepolisian.

“Personel harus memahami apa itu HAM sehingga tidak terjadi gejolak jika menjalankan tugas di tengah masyarakat,” terangnya.

Dia menilai dalam menegakkan hukum personel harus tegas namun tetap humanis.

Jika ada oknum kepolisian yang berbuat semena-mena di luar batas kewajaran dan melanggar hukum dan un­dang-undang yang berlaku, Polda tidak segan-segan me­ng­ambil tindakan. Bisa jadi diambil tindakan hukum serta tindakan sanksi disiplin ter­gantung seberapa besar ke­salahan yang dilakukan.

Data LBH Padang selama tahun 2013,  tercatat 18 kasus pelanggaran hak sipil,  12 kasus pelakunya oknum po­lisi. Bentuk pelanggaran ter­se­but beragam, mulai dari pe­ngancaman, penyiksaan, pe­nga­niayaan, penyekapan dan pe­nahanan sewenang-wenang.

Data yang dihimpun dari 2010 sampai 2013, tercatat 63 kasus kekerasan nyang dila­kukan oknum aparat dengan korban sebanyak 246 orang.

Aktor Kekerasan

Sementara itu, Koor­di­nator Police Watch Sumbar Ilhamdi Taufik mengatakan, seandainya data yang dirilis LBH terkait dugaan pelang­garan dan kekerasan yang dilakukan kepolisian itu be­nar, maka itu harus jadi cam­buk dan perhatian serius po­lisi.  

“Tentunya kebenaran data perlu diuji. Jika benar polisi dari sekarang harus meng­ambil sikap,” ujar Ilhamdi.

Dalam Peraturan Polri tentang Penanggulangan Ke­ru­suhan dan sebagainya, poli­si tetap diharuskan men­jaga dan tidak melanggar HAM agar tidak sewenang-wenang. Namun jika terbukti ada ang­gota kepolisian telah melang­gar hukum, unsur pimpinan harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi sehingga ada efek jera. “Tidak hanya hukum disiplin saja, hukum pidana juga ha­rus diterapkan,” tegas Il­hamdi.

Untuk itu, kepolisian tidak boleh menjadi orang-orang yang bersifat antagonis, kare­na tugas utama polisi itu adalah menjaga dan menjadi partner masyarakat. (wn)


Berita Sumbar - padangekspres.co.id

Postkan Komentar:

Latest Update