Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

4 Pilihan Bentuk Nagari, Bila UU Desa Diberlakukan


Jumat, 17 Januari 2014

4 Pilihan Bentuk Nagari, Bila UU Desa Diberlakukan -
duakotopas.com (Padang) – DPR bersama pemerintah telah mengesahkan UU Desa sejak 18 Desember 2013 lalu. Hingga Kamis (16/1/2014), belum diperoleh informasi tentang penomoran dan pengundangan undang-undang tersebut.

Namun, melihat substansi yang diatur dalam undang-undang yang memuat 122 pasal tersebut, dosen hukum adat dan agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas Kurniawarman sudah bisa memperkirakan dampak pemberlakuannya.

"Bila UU ini diterapkan, setidaknya akan terdapat empat bentuk nagari di Sumatra Barat (Sumbar)," katanya dalam perbincangan dengan ranahberita.com, Rabu (15/1/2014).

Berbeda dengan LKAAM yang menolak UU Desa (baca: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tolak UU Desa), Kurniawarman justru menyebutkan undang-undang tersebut jauh lebih baik dibanding UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi rujukan aturan nagari saat ini, apalagi UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan pemerintahan terendah di seluruh Indonesia menjadi desa.

Hal ini sebelumnya juga disampaikan Kurniawarman dalam diskusi UU Desa yang diadakan Perkumpulan Qbar dan HuMa yang menghadirkan LKAAM dan anggota DPR. (Baca: Debat UU Desa dengan DPR, Kritik LKAAM Belum Sentuh Substansi).

"UU Desa memberikan peluang kepada tiap daerah di Indonesia untuk membentuk sistem pemerintahan di tingkat masyarakat paling bawah sesuai dengan adat dan hak asal-usul," kata doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Gadjah Mada pada 2009 itu.

Di Sumatera Barat, menurut Kurniawarman, undang-undang ini bahkan memberi peluang untuk kembali ke sistem nagari asli sesuai Adat Minangkabau, yang selama beratus tahun sudah tergerus oleh berbagai peraturan negara.

Empat bentuk nagari yang bisa dipilih oleh masyarakat tersebut yakni, nagari (adat), dua varian nagari (administratif) dan desa.

Bentuk pertama, nagari (adat) dimungkinkan dibentuk dengan UU Desa merujuk pada pasal 96 hingga 111 yang terdapat dalam ketentuan Bab XIII tentang Ketentuan Khusus Desa Adat dalam UU tersebut.

Sebanyak 26 pasal dalam UU Desa itu pada intinya mengatur pengakuan negara dan penataan desa adat atau umumnya di Sumbar disebut dengan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bentuk pertama ini, bila masyarakat nagari sepakat kembali ke aturan nagari asli sesuai adat Minangkabau dan kemudian ditetapkan dengan Perda di tingkat Kabupaten/Kota," kata Kurniawarman yang juga Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Ciri khas bentuk nagari (adat), menurut Kurniawarman, menyatunya adat dengan urusan administrasi pemerintahan negara.

"Tidak terpisah seperti pemerintahan desa di zaman orde baru dan bahkan hingga kini, setelah kembali ke nagari setelah reformasi."

Dalam nagari (adat), tokoh adat juga merupakan aktor pemerintahan nagari. "Para pangulu dan datuak tidak lagi menjadi penonton. Mereka yang menentukan kebijakan dan bahkan menentukan atau memilih wali nagari," jelasnya.

Menurut Kurniawarman, tidak ada sistem pemilihan langsung dalam demokrasi komunal Minangkabau di tingkat nagari. "Pemilihan langsung itu demokrasi liberal, yang mungkin hanya cocok diterapkan di tingkat organisasi negara. Sementara, adat Minangkabau menganut demokrasi komunal," paparnya.

Memilih tipe pemerintahan nagari (adat), kata Kurniawarman, akan mengembalikan sistem demokrasi komunal khas Minangkabau, apakah sistem Koto Piliang, Bodi Chaniago atau sistem campuran.

Di tingkat nagari, selain ada kepala nagari atau wali nagari akan ada kerapatan nagari, yang akan menjalankan fungsi legislatif dan juga peradilan adat.

UU Desa memungkinkan kembali ke bentuk aturan murni sesuai adat itu. "Tinggal masyarakat di tingkat nagari, apakah siap memanfaatan kesempatan itu. Ataukah masyarakat merasa sudah ada perubahan, sehingga merasa tidak cocok lagi diterapkan. Itu juga bisa dilakukan."

Selain itu, menurutnya, kembali ke nagari sesuai adat tersebut, akan tergantung juga pada keputusan Pemerintah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumbar.

Karena, desa adat (nagari adat) ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 98 UU Desa. Sementara, pasal 109 UU Desa menentukan, susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat (Wali Nagari adat) berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi.

"Makanya, ketentuan Perda yang mengatur ini nanti harus dikawal, agar jangan sampai menghalangi keinginan masyarakat nagari yang ingin memilih nagari adat."

Menjalankan nagari (adat), dengan sendirinya, menurut Kurniawarman, segala ketentuan adat tentang kewenangan nagari selama tidak bertentangan dengan aturan NKRI, juga akan diberlakukan.

"Ini akan mengembalikan kekayaan nagari, seperti aturan tentang bungo pasia, bungo karang, bungo ameh, bungo kayu dan lainnya."

Selain bentuk nagari (adat), dengan diberlakukannya UU Desa, juga bisa memilih bentuk kedua, ketiga dan keempat, yakni model nagari dan desa seperti yang dijalankan saat ini.

Bentuk kedua, nagari yang memiliki kerapatan adat nagari. Meski memiliki lembaga adat, tetapi pemerintahan dan adat dijalankan terpisah. "Ini tipe nagari yang paling banyak dipraktekkan di seluruh Sumbar saat ini."

Bentuk ketiga, nagari pemekaran, sehingga membuat tidak di setiap nagari ada kerapatan adat nagari. "Praktek model ini sudah terjadi di beberapa kabupaten seperti Pesisir Selatan dan Solok Selatan. Nagarinya dimekarkan jadi dua atau tiga nagari, tetapi KAN-nya tetap satu."

Bentuk keempat, disebut desa. "Model seperti ini, masih bisa ada lembaga adat, dan tentu pemerintahan dan adat dijalankan terpisah. Tipe seperti ini sekarang sebagian dipraktekkan di Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai," kata Kurniawarman.

Berbeda dengan tipe pertama yang merujuk ke Bab XIII UU Desa, untuk tiga tipe terakhir merujuk kepada aturan UU Desa selain Bab XIII.

Aturan terhadap desa di luar nagari adat, cukup rinci sejak dari pemerintahan, badan permusyawaratan, musyawarah, badan usaha, peraturan, pembangunan hingga keuangan dan aset.

Namun, UU ini masih memungkinkan masyarakat di tingkat desa atau nagari menentukan nama-nama lembaga sesuai dengan budaya, kearifan lokal dan kesepakatan masyarakat. (Hdm/Ed1)


Berita Nasional - ranahberita

Postkan Komentar:

Latest Update