Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

DAU Sumbar Terancam Dipotong, Mendagri Tegur Gubernur Sumbar


Minggu, 19 Januari 2014

DAU Sumbar Terancam Dipotong, Mendagri Tegur Gubernur Sumbar -
duakotopas.com (Jakarta) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menindak tegas pe­me­rin­tah provinsi (pemprov) yang belum menyerahkan APBD 20­14. Yakni dengan mencairkan da­na alokasi umum (DAU) ha­nya 75 persen dari total jatah ya­ng harus diterima pemprov tersebut.

Empat provinsi yang telat menyerahkan APBD 2014 itu adalah DKI Jakarta, Sumatera Ba­rat, Sumatera Utara, dan Pa­pua Barat. Gubernur empat provinsi tersebut juga telah di­tegur untuk segera men­ye­rah­kan APBD-nya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, keempat provinsi telah melewati batas waktu ideal penyerahan APBD 2014, yaitu 30 November tahun lalu. Meski demikian, Restuardy menyatakan, Kemendagri siap menunggu kepala daerah serta DPRD empat provinsi tersebut hingga akhir Januari ini untuk menetapkan APBD 2014.

Hal itu dijelaskan Restuardy se­bagaimana isi di dalam Pera­tu­ran Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang pe­ru­ba­han atas PP 56/2005. ”Setiap ta­hun berjalan seperti itu. Ide­al­nya 30 November, kemudian dia masih punya waktu sampai 31 Januari untuk menetapkan itu,” katanya kepada JPNN kemarin (18/1). Restuardy menjelaskan bah­wa hingga 31 Januari besok, Men­teri Dalam Negeri (Men­dagri) Gamawan Fauzi terus mem­berikan peringatan ke­pa­da kepala daerah dan DPRD untuk segera menetapkan ang­ga­rannya. ”Mendagri mem­berikan teguran atau semacam mengingatkan kepala daerah dan DPRD untuk segera men­ye­lesaikan itu,” ujar dia.

Restuardy menerangkan, apabila empat provinsi tersebut ter­nyata hingga 31 Januari be­lum menyerahkan APBD 2014, Kementerian Keuangan (Ke­men­keu) akan memberikan te­gu­ran tertulis.

”Teguran ter­tulis itu akan diberikan jika se­lam­bat-lam­batnya 15 hari sejak 31 Ja­nuari belum juga dise­le­sai­kan,” te­gasnya.
Pemerintah, lanjut Res­tuardy, akan menangguhkan pen­cairan DAU empat provinsi tersebut apabila setelah men­dapatkan teguran tertulis, me­reka belum juga menyelesaikan AP­BD-nya. Sementara DAU yang ditangguhkan tersebut sebesar 25 persen dari total kebutuhan daerah.

”Lima belas hari kemudian, jika belum menyelesaikan AP­BD 2014, akan dilakukan pe­nun­daan DAU sebesar 25 per­sen. Jadi, kalau punya 100 per­sen, hanya diberikan 75 per­sen,” terangnya.

Sementara itu, Gamawan Fauzi sebelumnya mengatakan bah­wa pemerintah bakal mem­berlakukan anggaran tahun sebelumnya terhadap empat provinsi tersebut. ”Kami jauh-ja­uh hari sudah ingatkan. De­sem­ber juga sudah diingatkan. Tugas gubernur dan DPRD ya itu. Lalu, kami berikan panduan anggaran jauh-jauh hari,” ujar Gamawan.

Sebelumnya Kemendagri merilis lima provinsi yang be­lum menyerahkan APBD 2014, yaitu empat provinsi yang telah disebutkan di atas ditambah Ke­pulauan Riau (Kepri). Na­mun, hingga memasuki 2014, hanya Provinsi Kepri yang telah men­yerahkan APBD 2014.
”Pro­­vinsi Kepri sudah, jadi ting­gal empat provinsi lagi,” ucap Gamawan.

Sementara Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno saat kon­firmasi via sms ke­marin me­nga­takan akan men­ye­le­sai­kan secepatnya pem­ba­hasan APBD Sumbar. Namun ke­tika ditanya seputar ancaman pe­mo­tongan DAU oleh Ke­men­dag­ri ia men­jawab  no coment.

Sesali jika Dipotong

Dihubungi terpisah terkait te­­rancamnya DAU Sumbar pa­da tahun anggaran 2014 ini, Ke­tua DPRD Sumbar Yultekhnil mengaku jelas dirinya kecewa. Pasalnya pemotongan DAU itu je­las berdampak pada kegiatan pem­bangunan yang ada di Sum­­bar melalui anggaran pu­sat.  “Terus terang, akan di­pang­kas­nya DAU Sumbar oleh Ke­men­dagri di 2014 ini, jelas-jelas sangat kita sayangkan bila itu memang terjadi. Namun mau diapakan lagi bila pengesahaan APBD Sumbar memang molor saat ini,” ujar Yultekhnil saat dihubungi malam tadi.

Meski saat ini pembahasan RAPBD Sumbar masih ber­la­ng­sung, Yulteknil berharap pe­nge­sehannya tidak melewati batas waktu yang ditentukan Ke­men­dagi, yakni Maret nanti. “Kita (DPRD dan Pemprov) sudah, te­tapi bila pengesahannya le­wat di bulan itu, sudah di­pas­tikan Pemprov Sumbar kena pi­nalti, dan ini sudah risiko yang be­rujung pada pemotongan DAU,” ulas kader Demokrat Sumbar itu.

Dirinya cukup memahami aturan yang diberlakukan Ke­men­dagri menyangkut tata cara penetapan anggaran. Sa­ya­ng­nya, sebut Yul, aturan men­yang­kut keuangan daerah itu se­ring berubah-ubah atau se­ring diperbarui oleh Ke­men­dag­ri tiap tahunnya.

“Akibatnya mem­bin­gu­ng­kan bagi daerah menyusun ang­­ga­rannya,” tegas Yultekhnil lagi. Di mencontohkan untuk masalah penganggaran dana Hibah dan Bansos. Bila tahun sebelumnya aturan penerima Hibah Bansos tidak seketat se­ka­rang. Di mana tahun ini bagi penerima bantuan itu harus punya data akurat. Di antaranya pihak penerima Hibah dan Ban­­sos harus tercatat by name by addres.

Sayangnya kata Yul, aturan itu belum sepenuhnya dipa­ha­mi Pemprov Sumbar yang me­ngang­garakan dana Hibah Ban­sos sebesar Rp 108 miliar un­tuk anggaran 2014.  Saat dalam pembahasan, data akurat pe­nerima Hibah Bansos itu yang belum diserahkan pemprov ke DPRD. Akibatnya pembahasan jadi a lot hingga saat ini,” sebut Yultekhnil. (zil/dod/c9/agm/jpnn)        


Berita Sumbar - padangekspres.co.id

Postkan Komentar:

Latest Update