Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Debat UU Desa dengan DPR, Kritik LKAAM Belum Sentuh Substansi


Sabtu, 11 Januari 2014

Debat UU Desa dengan DPR, Kritik LKAAM Belum Sentuh Substansi -
duakotopas.com (Padang) – Sudah hampir sebulan, UU Desa disahkan. Hingga Jumat (10/1/2013), UU yang disahkan dalam paripurna DPR pada 18 Desember 2013 tersebut, masih menunggu penomoran dan diundangkan di lembaran negara.

Sebelumnya, begitu disahkan, UU Desa sempat memantik polemik. Adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang mengkritisi UU tersebut, sehari setelah disahkan.

Dalam jumpa pers pada Kamis 19 Desember 2013 Ketua LKAAM Sumbar M. Sayuti Datuak Rajo Pangulu mengatakan, pihaknya menolak UU Desa yang baru disahkan tersebut.

Menurutnya, UU Desa tidak menghormati kearifan lokal dan keberagaman, serta memaksa Indonesia satu kultur.

"Undang-undang Desa itu hanya cocok dipakai untuk di Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya. Indonesia tidak hanya Jawa," kata Sayuti saat itu.
Ia meminta judul UU tersebut diubah menjadi UU Pemerintahan Terendah atau Pemerintahan Terdepan.

DPR merespons kritik itu. Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Desa ketika masih dibahas di DPR bersama Staf Ahli Pansus Yando Zakaria memenuhi undangan Perkumpulan Qbar dan Huma yang mengadakan diskusi tentang UU Desa  di Padang, Selasa (7/1/2014).

Budiman, sumando rang Minang itu, bersama Yando, putra Piaman yang terlibat membahas UU Desa sejak awal mengaku ingin langsung mendengarkan kritik LKAAM dan berdiskusi. Sebelumnya, di twitter, keduanya sudah terlebih dahulu merespons kritik itu.

Begitu datang di lokasi diskusi, mereka menanyakan kehadiran Ketua LKAAM. Sayangnya, Sayuti tak hadir dalam diskusi tersebut. LKAAM hanya diwakili Ketua Bidang Hukum Bachtiar Abna Datuak Rajo Sulaiman.

Bachtiar memaparkan lima kesimpulan LKAAM tentang UU Desa. Menurutnya, UU Desa sentralistik, sangat rinci mengatur desa dengan jumlah 96 pasal.

Kedua, tidak taat asas dan tidak konsisten karena meski hak asal-asul dan adat istiadat tetapi mengatur terlalu rinci tentang desa.

Ketiga, UU Desa disebut memisahkan antara desa/nagari adat dengan desa/nagari pemerintahan sehingga berpotensi memecah belah dan bisa menyebabkan terjadinya  konflik horizontal.

Keempat, UU Desa dinilai menempatkan desa dan nagari identik dengan udik alias ketinggalan zaman.

"Kelima, menganut faham legisme abad ke 19; bahwa hukum itu hanya peraturan perundangan, (UU Desa) alergi untuk mengakui hukum adat sebagai hukum khusus," kata Bachtiar dalam diskusi yang  dihadiri puluhan aktivisi, akademisi dan perwakilan tokoh adat.

Budiman Sudjatmiko membantah hal-hal yang disebutkan LKAAM ada dalam substansi UU Desa. "Bapak menyebutkan UU Desa 96 pasal. Padahal, yang disahkan itu 122 pasal. Saya menduga, yang dinilai LKAAM adalah draft RUU Desa yang diusulkan pemerintah, bukan yang sudah dibahas dan kemudian disahkan bersama DPR," jelasnya.

Menurut Budiman, draft RUU Desa dari pemerintah sudah 'dimutilasi' habis-habisan dalam pembahasan di DPR, sehingga ketika disahkan sudah berubah sama sekali.

Ia memaparkan, pengakuan UU Desa terhadap keragaman dan adat istiadat yang berbeda sudah terdapat sejak pasal 1 angka 1 UU itu.

Definisi desa, dalam UU ini mencakup desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan UU Desa, dipertegas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Budiman mengatakan, UU Desa malah sangat progresif. "Asas pertama dalam UU ini, rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Tidak ada presedennya di banyak negara lain. Ini lebih radikal dari desentralisasi," ujar Budiman.

Karena itu, UU Desa memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan apakah akan memilih desa atau desa adat.

Ia juga memaparkan, UU Desa memberikan pendekatan baru dalam pembangunan karena memberikan kesempatan desa membangun usaha mandiri dan anggaran yang pasti berdasarkan jumlah penduduk.

Staf Ahli RUU Desa Yando Zakaria menjelaskan, dengan penerapan UU Desa diharapkan tidak ada lagi penyeragaman terhadap desa seperti yang dilakukan sebelum UU ini.

"Silahkan masyarakat merembukkan, akan memilih desa atau desa adat. Di Sumbar, akan memilih nagari adat atau nagari seperti desa," ujarnya.

Menurut Yando, masukan LKAAM dan komponen masyarakat Sumbar dalam rapat dengar pendapat di DPR saat pembahasan RUU Desa sudah diakomodir UU Desa yang disahkan.

Kritik dari LKAAM setelah UU Desa disahkan, menurutnya, belum menyentuh substansi. "Masih sangat global."

Ia bertanya, aturan apa dalam UU Desa yang melanggar hak konstitusional masyarakat Sumbar dan Minangkabau.

"Soal judul UU akhirnya menjadi UU Desa, karena tak ada terminologi lain dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut desa. Kalau kita buat UU Pemerintahan Terendah atau Terdepan, menyempitkan arti desa atau nagari, hanya sebatas pemerintahan, padahal UU mengakuinya lebih dari itu termasuk hak asal usul dan hak tradisional.

Dosen Hukum Agraria dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas Kurniawarman yang juga jadi pembicara dalam diskusi itu menyoroti, dengan penerapan UU Desa mengembalikan hak-hak nagari yang sudah diatur oleh adat selama ini. "Pengembalian kekayaan nagari adat akan mebuat pembangunan akan dimulai dari nagari," tuturnya.

Menurut Kurniawarman, dengan diberlakukannya UU Desa, maka terbuka peluang terjadinya 'Kembali ke Nagari ketiga di Sumbar, setelah sebelumnya diatur di dalam Perda pada 2000 dan 2007.

Meski setelah diklarifikasi, draft UU Desa yang diulas LKAAM adalah draft lama, LKAAM tetap menilai UU yang telah disahkan mengandung masalah. LKAAM, menurut Bachtiar, akan mempelajarinya kembali dan bersiap mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. (Hdm/Ed1)

Berita Sumbar - ranahberita

Postkan Komentar:

Latest Update