Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Kronologis Keterlambatan APBD Sumbar


Jumat, 24 Januari 2014

Kronologis Keterlambatan APBD Sumbar -
duakotopas.com (Padang) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat 2014 terlambat. Inilah kronologis penyebabnya versi Fraksi Demokrat. Kronologis itu disampaikan saat rapat paripurna DPRD dan gubernur, Selasa (21/1) sesaat sebelum penetapan KUA-PPAS APBD 2014.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Nurnas mengatakan penjelasan tentang keterlambatan pengesahan APBD ini perlu disampaikan di dalam rapat paripurna juga penting disampaikan kepada masyarakat. Alasannya untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Agar semua lembaga dan masyarakat tahu keterlambatan bukan karena kesengajaan DPRD,” ujarnya.
Nurnas memaparkan kronologi awal bermula saat Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan rancangan awal KUA-PPAS pertama kali ke DPRD pada 23 Juli 2013. Namun rancangan itu ditarik dan diberikan kembali 29 Agustus 2013. Alhasil KUA-PPAS yang harusnya dibahas mulai Juli, terlambat hingga awal September.

Penyerahan KUA-PPAS yang sudah terlambat akhirnya semakin memperlambat proses pengesahan APBD karena ada perbedaan pendapat antara DPRD dan Pemprov tentang evaluasi penerima hibah Bansos.

Nurnas menjelaskan, ada yang berpendapat dalam KUA-PPAS daftar nama penerima, alamat dan jumlah bantuan yang diterima harus telah diverifikasi faktual. Yakni evaluasi yang benar-benar mengecek langsung ke lapangan untuk membuktikan kebenaran dan kelayakan penerima. Sementara itu ada pula yang berpendapat tak perlu ada verifikasi faktual. Namun, KUA-PPAS cukup dengan melampirkan jumlah total dana Bansos saja.
“Untuk masalah lampiran penerima hibah Bansos inilah yang paling lama. Beberapa kali buku rancangan KUA-PPAS APBD 2014 itu bolak balik dari DPRD ke Pemprov. Beberapa kali pula Pemprov mengembalikan buku tanpa ada perbaikan,” ujarnya.

Masalah lampiran hibah Bansos ini memakan waktu berbulan-bulan hingga Desember. Pernah DPRD memperbincangkan dengan gubernur tentang perbedaan pendapat evaluasi penerima, gubernur menyepakati untuk melampirkannya. Namun, menyerahkan semua teknis pada Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar.

Namun, lanjut Nurnas, setelah memperbincangkan dengan Sekda, ia mengakui ketidaksanggupan SKPD untuk menyampaikan lampiran penerima. Waktu yang dibutuhkan SKPD untuk penyusunan lampiran penerima yang sudah diverifikasi faktual memerlukan dua hingga tiga bulan.

“Waktu mendengar penjelasan Sekda itu kami semua (DPRD Sumbar,red) kaget. Jika menunggu lampiran ini APBD bisa sangat telat,” ujarnya.

Fraksi Demokrat, kata Nurnas, ingin memperjelas penganggaran hibah Bansos tidaklah serumit seperti yang terjadi pada penyusunan APBD 2014. Ia menjelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) 32 tahun 2011 dan No. 39 tahun 2012 serta Pergub No. 25 tahun 2013 dijelaskan evaluasi atau verifikasi bisa dilakukan dengan hanya mengecek kelengkapan persyaratan administrasi. Itu khusus untuk penyusunan KUA-PPAS.

“Jadi intinya tak perlu langsung evaluasi faktual, namun cukup dengan melampirkan nama dan alamat penerima secara lengkap,” ujarnya.

Terlambatnya APBD dikarenakan daftar lampiran penerima hibah Bansos itulah, kata dia, terpaksa dana hibah Bansos di-nolkan sesuai dengan peraturan Kemendagri. Dana itu akan dimasukkan kembali pada APBD Perubahan 2014. (403)

Berita Sumbar - hariansinggalang

Postkan Komentar:

Latest Update