Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Mengurai Benang Kusut UU Desa di Sumatra barat


Kamis, 09 Januari 2014

Mengurai Benang Kusut UU Desa di Sumatra barat -
duakotopas.com (Padang) – Pengesahan UU Desa pada tanggal 18 Desember 2013 memunculkan banyak perdebatan terutama di Sumatera Barat, mulai dari permasalahan keberadaan Nagari hingga politik anggaran desa.

Terkait itu, perkumpulan Qbar bekerjasama dengan HuMa mengambil insiatif untuk segera mengurai polemik-polemik tersebut. Berikut kajiannya dikutip ranahberita.com berdasarkan rilis yang dikirimkan Qbar pada redaksi hari ini (09/01/2013).

Walaupun UU Desa ini belum masuk dalam tahapan sosialisasi aturan dan belum diundangkan dalam lembaran negara. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Januari 2014, diskusi Publik “Membaca Undang-Undang Desa” yang difasilitasi oleh Perkumpulan Qbar dan HuMa menghadirkan empat bicara yakni Budiman Sudjatmiko (Pansus DPR RI tentang UU Desa), Bachtiar Abna, S.H, M.H (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat), Yando Zakaria (Akademisi dan Peniliti), Dr. Kurniawarman (Pakar Hukum Agraria Universitas). Diksusi ini difasilitatori oleh Rivai Lubis, S.H (Ketua Majelis Anggota Perkumpulan Qbar).

Bachtiar Abna dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pengaturan desa dalam Undang-Undang berbeda dengan prinsip Nagari di Sumatera Barat. Pemisahan antara Nagari dengan nagari pemerintahan menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat Nagari di Sumatera Barat, terutama antara pimpinan lembaga adat dengan pimpinan pemerintahan berkenaan dengan kewenangan mengurus dan mengatur masyarakat setempat, penguasaan aset nagari dan pemungutan retribusi.

Akui masyarakat hukum adat teritorial dan geneologis teritorial sebagai pelaksana pemerintahan dengan menambahkan kewenangan mereka dengan kewenanan pemerintahan, baik legislasi, aplikasi maupun yudikasi hukum, dan seharusnya peradilan adat yang ada di nagari menjadi bagia dari peradilan negara, ujar Bactiar Abna.

Warna kedaulatan masyarakat hukum adat semakin kental ketika Budiman Sudjatmiko memaparkan sejarah pertentangan Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU Desa.

Budiman menyampaikan bahwa pemerintah awalnya masuk berdasarkan Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 yakni dari kacamata pemerintahan. Ketika sudah masuk pembahasan kami dari DPR RI masuk dari Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, masuk sebagai satu kesatuan masyarakat adat, sehingga kami berhasil menomor dua kan pintu masuk Pasal 18 ayat 7 UUD 1945, yang menyepakati bahwa Desa menjadi kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Dalam Pasal 3 undang-undang ini terdapat asas Recognisi, yakni pengakuan atas hak asal usul.

Budiman menambahkan bahwa asas recognisi ini lebih radikal dari desentralisasi, artinya ada pengakuan bahwa NKRI berdiri diatas keberagaman.

Yando Zakaria mencoba mengurai desa adat yang diatur dalam UU Desa, senada denga Budiman Sudjatmiko, Yando Zakaria memandang bahwa asas Recognisi menjadi poin penting dalam UU Desa.

Selama ini tidak ada kejelasan tentang hak asal usul dari desa. UU Desa ingin mengakomodasi keberadaan mengenai apa yang disebut desa atau nama lain, desa adat atau nama lain. Ada satu bab khusus dalam UU Desa yakni Bab 13 khusus tentang Desa Adat. Misal, Pasal 103 mengenai kewenangan desa, disana diatur bahwa pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan pengurusan ulayat dan masyarakat.

Didalam undang-undang ini diakui kewenangan peradilan adat, tapi permasalahannya peradilan adat ini tidak dimasukkan kedalam sistem kekuasaan kehakiman. Artinya, ada inisiatif yang cukup besar, yakni menghidupkan kembali peradilan adat, ada MoU Pemerintah Daerah dan Kehakiman untuk mengakui putusan-putusan peradilan adat.

Disamping itu, UU Desa mencoba untuk menyelasaikan permasalahan pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat, akan tetapi UU Desa bukan undang-undang tentang pengakuan masyarkat hukum adat, tapi mengatur mengenai peran, hak untuk mengurus diri sendiri untuk mengatur menjalankan pemerintahan dan pembangunan, hal ini terdapat pada Pasal 96-97.

Selanjutnya, Dr. Kurniawarman menyampaikan kedudukan hukum Nagari dalam Undang-Undang Desa. Ada dua pilihan Nagari dalam menyikapi UU Desa ini. Pertama, Nagari menjadi desa, sehingga ada tiga varian nagari sebagai konsekuensi yakni pilihannya desa disebut Nagari, lalu dalam nagari itu dibentuk lembaga adat masing-masing, pilihan berikutnya nagari dan dimekarkan tapi KAN nya tidak dimekarkan.

Kemudian jika ingin di Sumatera Barat bisa memilih pilihan kedua yakni Desa Adat yang disebut dengan Pemerintahan Nagari, tapi untuk musyawarah adat dibentuk dari tokoh-tokoh adat yang tergabung dalam kerapatan nagari, tipe ini adalah tipe yang paling ideal karena niniak mamak ikut sebagai penyelenggara nagari. Pilihan-pilihan tersebut bergantung kepada kemandirian Nagari, yakni bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi.

Jadi kekayaan nagari menjadi sumber kemandirian nagari, sehingga justru mengembalikan kekayaan nagari merupakan pilihan tepat. Anggaran stimulus dari APBN bukanlah sebagai bentuk bantuan tapi menjadi bagian dari pengembalian hak yang diambil oleh pemerintah pusat dari desa/nagari.

Disisi lain, Mora Dingin (Pjs Direktur Qbar) menyampaikan bahwa diskusi ini ingin membuka paradigma dan ruang dialog yang lebih luas tentang UU Desa. Sumatera Barat masih kental akan nilai-nilai adat, dan diskusi ini membuktikan bahwa Sumatera Barat memiliki banyak warna dan banyak pilihan dalam menyikapi UU Desa. Kekhasan Nagari menjadi poin tersendiri ketika mendekatkan nilai-nilai adat serta bentuk pemerintahan yang ada dalam UU Desa. (Ril/Isan/Ed10)


Berita Sumbar - ranahberita

Postkan Komentar:

Latest Update