Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sudah Beroperasi di Seluruh Provinsi Indonesia


Selasa, 07 Januari 2014

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sudah Beroperasi di Seluruh Provinsi Indonesia -
duakotopas.com (Jakarta) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sudah bekerja dan beroperasi di seluruh Provinsi Indonesia.

Dia katakan kantor OJK sudah beroperasi mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura untuk mengawasi kegiatan perbankan.

"Tadi kami melaporkan OJK sudah bekerja operasional secara baik, lancar. Transisi (dari Bank Indonesia/BI ke OJK) yang sudah kita siapkan bersama OJK dengan BI juga sudah berjalan baik. Kami sudah mengecek," ujar Muliaman di Kantor Presiden, usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (7/1/2014).

Dia jelaskan pula, saat ini OJK masih berkantor bersama di Kantor BI pada setiap Provinsi Indonesia.
"Sehingga kita berharap kelangsungan kegiatan pengawasan tetap berjalan secara baik. Dan kita tetap berharap tetap menumbahkan confidence kepada siapa saja, khususnya penggiat dunia Perbankan," ujarnya.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter.

Bertempat di gedung Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (31/12/2014), penandatanganan Berita Acara Serah Terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah digelar.

Dalam sambutannya, Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan OJK dibutuhkan pada saat tepat karena perbankan di Indonesia terus berkembang. Di sisi lain, menurut Gubernur BI, perekonomian Indonesia sedang menghadapi berbagai rintangan akibat dampak dari gejolak ekonomi global.

Dalam situasi tersebut, dibutuhkan lembaga independen seperti OJK yang dapat bekerjasama dengan BI dan pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama menjaga bahkan meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Tahun 2013 adalah tahun yang penuh ujian bagi kita semua. Tahun yang telah menguji resiliency dan kesabaran kita dalam mengelola ekonomi makro dan sistem keuangan, gejolak dan ketidakpastian global, seakan-akan sebuah dimensi konstan yang terus menerus mengikuti langkah kita," kata Gubernur BI Agus Martowardojo.

"Meskipun demikian Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya mampu tumbuh stabil dengan rata-rata 5,9 persen dengan stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terpelihara,” ujarnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo menegaskan, BI dan pemerintah berharap OJK mampu mengelola perbankan di tanah air menjadi lebih baik kedepannya nanti, melalui kebijakan yang dikeluarkan OJK agar ekonomi Indonesia terus tumbuh.

“Sektor perbankan kita terus didukung permodalan yang kuat dan stabil serta kondisi likuiditas dan profitabilitasnya terjaga, kita dapat membentuk industri perbankan yang well manage, well capitalizes dan profitable, struktur fundamental perbankan Indonesia saat ini dinilai kuat ,total asset perbankan tumbuh sangat pesat mencapai lebih dari 300 persen,” ujar Gubernur BI.

“OJK tentu saja akan strict nantinya pada peraturan-peraturan yang ada, sebab semua itu juga sudah ada di dalam berbagai macam aturan yang selama ini juga sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia,” kata Muliaman Hadad, Ketua OJK kepada pers.

Muliaman Hadad menambahkan, dalam melakukan tugas pengawasan bank, OJK akan memprioritaskan menangani bank-bank yang mengalami kesulitan modal bahkan berpotensi menjadi bank yang berdampak sistemik.

“Hal yang terkait dengan bank yang berdampak sistemik di sini, nanti OJK dan bank sentral - dalam hal ini Bank Indonesia - harus bekerja erat karena memang bank yang ditengarai berdampak sistemik ini tentu saja dia tidak hanya punya kepentingan mikro sebagai semacam lembaga perbankan, tetapi dia juga punya potensi menggangu stabilitas sistem keuangan, dua aspek ini lah makro dan mikro kemudian perlu mekanisme pengawasan yang lebih,” kata Muliaman Hadad.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK juga melebur ke dalam OJK. Tugas Bapepam hanya sebagai pembuat regulasi, sedangkan tugas pengawasan terhadap Lembaga Keuangan diambil alih OJK.

Undang-undang tentang OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.

Selain itu keberadaan OJK juga diharapkan mampu melindungi masyarakat jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh jasa keuangan seperti diantaranya asuransi dan pasar modal.

Anggaran OJK bersumber dari APBN serta pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan.

Berita Ekonomi - tribunnews.com

Postkan Komentar:

Latest Update