Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Praktik "Perbudakan" Diduga Terjadi di Pasaman Barat


Kamis, 16 Januari 2014

Praktik "Perbudakan" Diduga Terjadi di Pasaman Barat -
duakotopas.com (Pasaman Barat) – Dizaman canggih seperti saat ini ternyata masih berlaku sistim perbudakan, meski dengan cara yang berbeda. Seperti yang terjadi di kabupaten Pasaman Barat, Sebuah Perusahaan kontraktor yang sedang mengerjakan proyek jalan bernilai milyaran rupiah, selain pelaksanaan melewati jadwal yang ditentukan, juga diduga melakukan perbudakan karena tidak memperhatikan hak karyawan.

Laporan :  Zoelnasti
Seperti diatur dalam UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, Hak-hak buruh tersebut diantaranya adalah, Hak Atas Upah Layak (Manusiawi), Hak Atas Jaminan Sosial, Hak Atas Tunjangan, Hak Waktu Istirahat dan Cuti, Hak Untuk Menikmati Hari Libur dan Uang Lembur, Hak Atas K3(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan beberapa hak lainnya.

Namun apa yang diamanatkan oleh UU tersebut tidak dirasakan oleh pekerja di sebuah Perusahaan konstruksi "nakal" tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu mantan pegawai yang tidak mau disebutkan namanya, menyebutkan, gaji yang diterima tidak sesuai dengan kerja yang dilaksanakan dan jauh dari Upah Minimum Regional (UMR), Upah tidak dibayar sesuai jadwal, serta tidak mendapatkan hak atas K3.

“Kami kecewa, kesehatan tidak diperhatikan, gaji sering molor, meminta dengan agak keras malah dipecat,"ungkapnya kepada wartawan, Rabu malam (15/1).

Disebutkan, hal tersebut hampir dialami oleh sebagian besar pekerja di perusahaan tersebut. mereka bekerja 30 hari namun serasa bekerja 60 hari, karena beban kerja tidak hanya pada siang hari, tetapi juga sampai larut malam, namun dihitung satu hari.

"Siang kerja, malam juga kerja, namun uang lembur tidak ada,"jelasnya. disebutkan gaji pokok Rp.700 ribu, uang makan Rp.30 ribu tanpa perhitungan lembur.

Untuk melaporkan kepada pihak terkait, pekerja merasa takut karena kalau ketahuan pekerja dapat kehilangan mata pencaharian, karena dipecat. "Minta gaji agak keras saja dipecat, apalagi ketahuan melaporkan,"katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosnakertrans Pemkab Pasbar, Rumzi menyebutkan, jika ada keluhan pekerja terkait adanya gaji, kesehatan dan lainnya tidak diperhatikan, harus segera melaporkan, agar segera ditindaklanjuti. Selain itu pihak perusahaan kalau beraktivitas di Pasbar, juga harus melaporkan profil perusahaan, termasuk jumlah karyawan atau pekerjanya.

"Sehingga kalau ada masalah lebih mudah untuk menindaklanjutinya,"sebutnya.

Dan mengenai gaji pokok seharusnya dibayarkan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumbar Rp 1.450.000. Sedangkan sistem pembayaran gaji harian harus ada kesepakatan tertulis antara pekerja dengan pihak perusahaan. Setiap perusahaan  itu harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya mulai dari gaji, kesehatan dan lainnya. Karena pekerja itu termasuk aset penting yang harus dipelihara perusahaan.

“Kalau terbukti ada pelanggaran tentang ketenagakerjaan, maka perusahaan bisa dituntut dengan hukum yang berlaku,”tegas Rumzi.

Hal serupa juga disampaikan, Ketua Serikat Buruh Indonesia (SBI) Kabupaten Pasbar, Abdul Hamid. Dia menyarankan buruh untuk segera melaporkan,  dan pihaknya siap untuk membantu buruh yang dianggap terzholimi. Karena perbuatan itu jelas melanggar aturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Dalam aturan itu jelas diatur jam kerja, lembur, waktu istirahat dan lainnya,” timpal Abdul Hamid, mahasiswa Fakultas Hukum di Yappas Pasbar ini.

Terpisah, Pelaksana Perusahaan konstruksi yang disebut, Umar ketika dikonfirmasi membantah tuduhan yang disampaikan oleh pekerja tersebut. Karena semua gaji pekerja itu telah dibayarkan. “Siapa pekerja yang mengeluh itu silahkan sampaikan kepada kami dan itu semua fitnah,”kata Umar.[]

Berita Pasbar - suluah.com

Postkan Komentar:

Latest Update