Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Tak Punya Standar Operasional Prosedur (SOP), 10 SKPD Provinsi Sumbar Dinilai " Raport Merah "


Jumat, 31 Januari 2014

Tak Punya Standar Operasional Prosedur (SOP), 10 SKPD Provinsi Sumbar Dinilai " Raport Merah " -
duakotopas.com (Padang) – Tingkat kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kota Padang masih rendah. Hasil ini terungkap dari penelitian Ombudsman Sumatera Barat. Ombudmans menilai, 10 SKPD di Pemprov dan 9 SKPD di Kota Padang berada di zona merah dalam pelayanan publik.

Hasil penelitian terhadap kepatuhan SKPD ini, setelah dirilis oleh ombudsman memperlihatkan di lingkungan pemprov dari 15 SKPD yang disampling tidak satupun yang berada di zona hijau. Sebanyak lima SKPD mendapat zona kuning dan sisanya 10 SKPD mendapat zona merah. Zona hijau berarti tingkat kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik masih tinggi, zona kuning berarti sedang, dan zona merah berarti masih rendah.

Empat SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar yang berada di zona kuning adalah RSJ HB Sanin, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, UPTD PTSP dan Penanam Modal, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Sementara yang berada di zona merah adalah Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPKD), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman.

Kemudian di Pemko Padang, dari 14 SKPD di lingkungan Pemko Padang yang diteliti, hanya satu SKPD saja yang mendapatkan zona hijau dan empat SKPD memperoleh zona kuning, dan 9 SKPD memperoleh zona merah. SKPD yang berada di zona hijau adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sementara yang berada di zona kuning adalah Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil, Dinas Perhubungan, RSUD dr Rasidin, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Padang.

Zona merah adalah Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaaan Umum.

Untuk menilai kepatuhan tersebut, digunakan beberapa variabel seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia, unit pengaduan. Lalu, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhnan khusus, visi, misi dan moto, sertifikat ISO 9000: 2009, atribut, dan sistem pelayanan terpadu.

Pengamat manajemen pelayanan publik dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dasman Lanin, yang ditanyakan oleh Ombudsman baru kulit luarnya saja, belum merambah substansi. Seperti apakah masing-masing SKPD menyediakan tempat pengaduan publik atau tidak.

“Ini baru kulit luarnya saja, sudah banyak yang tidak melakukan, bagaimana kalau substansinya. Fisiknya saja belum punya bagaimana yang lainnya. Ini terlihat dari sedikit sekali SKPD yang memajang secara tertulis visi misi lembaganya,” terang Dasman.

Melihat kondisi ini, Dasman pun menyarankan, dengan pelayanan seperti ini, masyarakat pun harus mendapatkan kompensasi. Misalnya saja, jika pelayanan publik tidak sesuai dengan SOP, mestinya masyarakat mendapatkan ganti rugi, misalnya berbentuk uang sebagai ganti rugi.

“Permasalahannya sekarang apakan pemerintah akan mengeluarkan perda dan perwako yang berisi SOP sekaligus kompensasinya. Ini butuh political will dari kepala daerah. Ini sudah empat tahun berjalan loh. Saya pun jadi curiga, jangan-jangan UU ini tidak disosialisasikan. Karena sampai saat ini, semuanya seperti cuek saja,” kata Dasman.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri, mengatakan, hasil penelitian Ombudsman ini akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar dan Pemko Padang. Kemudian akan dievaluasi kembali, apakah sudah ada perbaikan atau belum.

“Hal ini merupakan suatu langkah pencegahan terjadinya korupsi di lingkungan birokrat. Inilah fungsi kita. Berbeda dengan KPK, yang merupakan eksekutor,” terangnya.

Melihat kondisi ini, Yunafri pun menilai belum ada keseriusan dari pihak pemda untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Acuan pelaksanaan layanan publik itu sendiri sudah jelas dalam UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan sudah berjalan selama empat tahun.

“Inilah target kita. Pemerintah daerah harus memberikan layanan sesuai UU pelayanan publik tersebut,” pungkas Yunafri.[] ***


Berita Sumbar - suluah.com

Postkan Komentar:

Latest Update