Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Bupati Pasaman Barat Baharuddin Larang Keras Perangkat Pemerintah Lakukan Pungutan


Selasa, 04 Februari 2014

Bupati Pasaman Barat Baharuddin Larang Keras Perangkat Pemerintah Lakukan Pungutan -
duakotopas.com (Simpang Ampek) – Bupati Pasaman Barat, (Pasbar), Baharuddin melarang keras kepala jorong, wali nagari serta camat memungut biaya pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan kepada masyarakat yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Kalau ditemukan para perangkat pemerintah ini, masih melakukan pemungutan akan dikenakan sanksi tegas yakni pidana kurungan selama 6 tahun penjara atau deda sebanyak Rp 75 juta,” ujar Bupati Pasbar Bahruddin melalui Kadisdukcapil Syahnan didampingi Kabag Humas Setkab Pasbar Mujiman, Senin (3/2). 

Dikatakan Syhanan, terhitung 3 Februari 2014 Pemkab Pasbar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan layanan gratis pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan kepada masyarakat. 

“Mulai hari ini, semua urusan di Disdukcapil  gratis alias tak ada bayar. Surat edaran bupati soal biaya gratis itu, sudah kita sampaikan kepada Camat, walinagari, jorong, Puskesbas, IBI, se- Pasbar. Untuk itu, aparatur pemerintah dari kabupaten sampai ke jorong tak boleh memungutnya sepersen pun,” ujar Syahnan.

Gratisnya biaya layanan kependudukan itu, sebut Syahnan, adalah sebagai ujud dan bukti nyata pelayanan dan keberpihakan  pemerintah Pasbar terhadap masyarakatnya yang dipimpin Bupati Baharuddin. “Program ini perdana kita cetuskan di Sumbar, ini khabar gembira buat masyarakat kita,” tambah Syahnan.  

Disebutkan, sesuai dengan UU RI No24/2013 tentang Perubahan atas UU No 23 /2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79A, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasbar No 1 Tahun 2014 tentang pelayanan gratis pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan. 

“Artinya, kalau masih ditemukan oknum aparat yang melakukan pungutan maka akan dipidana 6 tahun penjara dan denda Rp75 juta. Sesuai dengan Pasal 95B yang berbunyi, setiap pejabat dan petugas pada desa/keluraha, kecamatan  UPT Instansi pelaksana yang memerintahkan atau memfasilitasi atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokume kependudukan  sebagaimana dimaksud Pasal 79A, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak Rp75 juta,” ujar Syahnan mengutip isi UU 24/2013 dimaksud. 

Adapun dokumen kependudukan yang digratiskan itu, kata Syahnan, ada sembilan item yakni  mengurus kartu keluarga (KK), KTP Elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, dan Surat Pindah Datang. 

“Untuk itu kita mengimbau warga mengurus langsung dokumen kependudukan itu, jangan melalui calo. Bahkan dalam waktu dekat Disdukcapil akan turun ke masyarakat jemput bola memberikan layanan kependudukan,” katanya. 

Khusus soal e-KTP,  berdasarkan data dari 309.202 warga Pasbar yang wajib e KTP, telah melakukan perekaman sebanyak 215.739, dan yang belum melakukan rekam sebanyak 93.463. 

“Terhadap yang belum melakukan rekam e KTP dihimbau untuk mendatangi kantor camat atau kantor Capil, begitu juga dokumen kependudukan lainnya,” tambahnya. (end)


Berita Pasbar - posmetropadang.com

Postkan Komentar:

Latest Update