Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Distamben & ESDM Pasaman, Kebutuhan atau Pemborosan???


Sabtu, 01 Februari 2014

Distamben & ESDM Pasaman, Kebutuhan atau Pemborosan???  -
duakotopas.com (Lubuk Sikaping) – Reformasi birokrasi dengan merampingkan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta revitalisasi anggaran yang menjadi strategi pembangunan Kabupaten Pasaman yang digencarkan Bupati Pasaman, H. Benny Utama, di era kepemimpinannya diakui banyak pihak sebagai langkah jitu dan taktis guna menyiasati minimnya anggaran daerah tersebut dalam menggerakkan lokomotif pembangunan yang berkesinambungan dan mensejahterakan.

Terbukti, sejumlah proyek-proyek bernilai puluhan miliaran bisa direalisasikannya dalam kurun waktu hampir 4 tahun kepemimpinannya. Padahal, bila dilihat dari jumlah penerimaan daerah yang termasuk kecil, angka yang diserap dalam pembangunan yang dilaksanakan tidaklah sebanding dan nyaris tidak mungkin bisa terealisasi kalau hanya mengandalkan anggaran yang berasal dari penerimaan daerah semata.

Keberanian dalam mengambil kebijakan yang tidak populer di mata elit birokrasi di Pasaman dengan mengaktualisasi garisan pemerintah pusat untuk menekan belanja pegawai, yang disejumlah daerah justru menjadi pemicu menurunnya loyalitas terhadap pemerintahan yang sah, ternyata bisa dilaksanakan dengan baik dan menjadi kunci sukses pembangunan Pasaman ditengah badai kritik dan tudingan dari berbagai pihak yang meragukan terobosan ini akan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Kini, daerah yang selama ini nyaris tak punya prestasi membanggakan dengan digit realisasi pembangunan yang relatif kecil dibanding daerah Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat, telah mampu bertransformasi menjadi daerah yang cukup terdepan dalam pelaksanaan pembangunan, prinsip Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah dengan daerah lain yang selalu digelorakan Bupati Benny Utama di setiap kesempatan, agaknya tinggal beberapa langkah lagi akan terealisasi baik dan menjadi semangat baru bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, ditengah suksesnya pembangunan yang digencarkan pemerintahan era Bupati Benny Utama, ada sedikit pertanyaan yang mengganjal di hati penulis. Pertanyaan ini muncul ketika adanya seruan pemerintah pusat dalam mewajibkan adanya Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) disamping beberapa badan yang wajib ada di setiap daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diketahui, di Pasaman BLH belum berdiri secara otonom dan urusan terkait lingkungan hidup masih melekat pada institusi multitasking yang dibentuk berdasarkan kedekatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi ) yang dianggap mampu bersinergi baik dan saling menunjang.

Dengan adanya keharusan untuk membentuk sejumlah badan baru, tentunya ini berarti akan ada beban keuangan tambahan bagi daerah, sementara daerah juga diharuskan untuk menekan belanja pegawai dibawah angka 50 persen dari total anggaran yang ada.

Berdasarkan pengamatan dan sejumlah diskusi yang dilakukan dengan narasumber yang dinilai penulis memiliki kompetensi dan kualitas SDM yang terukur, maka penulis berpendapat, bahwa Bupati Benny Utama diperkirakan akan tetap mempertahankan bargaining yang sudah baik ini dan di satu sisi harus menghadirkan badan baru yang digariskan pemerintah pusat tersebut dengan mengorbankan beberapa dinas/instansi untuk dikembalikan menjadi bidang yang melekat di insitusi multitasking lainnya yang memiliki karakterisitik sama dalam tupoksi.

Andaikata penulis ada di posisi pandang Bupati Benny Utama, maka penulis akan menjadikan Dinas Pertambangan & Energi Sumber Daya Mineral (Distamben & ESDM ) Kabupaten Pasaman sebagai pilihan utama untuk dibubarkan dan urusannya dilebur ke dinas/instansi dengan urusan yang hampir sama, tapi lebih bisa diberdayakan dalam menyumbang pemasukan kas daerah.

Secara geologis, Kabupaten Pasaman pada dasarnya kaya akan mineral, namun akibat bentang alam yang secara letak geografis termasuk kritis, sudah barang tentu potensi sumber daya alam yang ada akan sulit di eksploitasi. Terbukti, sejak berdirinya dinas ini, tak satupun potensi yang ada mampu dikelola karena gagalnya sejumlah rancangan kemitraan dengan pihak swasta baik lokal maupun nasional.

Sebut saja potensi biji besi di beberapa titik, energi listrik yang bersumber dari panas bumi dan arus sungai, serta sederet kegagalan lainnya terus dipersembahkan oleh dinas yang satu ini tanpa bisa dijelaskan secara gamblang oleh elit pimpinan pada dinas dimaksud terkait apa yang menjadi sebab utama gagalnya sejumlah peluang investasi dan mengapa investor yang ada tak kunjung memulai tahapan eksploitasi meskipun sudah mengantongi izin.

Penulis berpendapat, ketidakmampuan dalam berkoordinasi baik dengan pihak-pihak terkait serta kegagalan dalam membangun komunikasi dengan mitra kerja termasuk wartawan yang secara prinsip berfungsi sebagai pihak yang bertugas memberikan informasi kegiatan apapun di lembaga pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan hak mendapatkan informasi bagi masyarakat melalui media massa, adalah alasan utama penulis untuk membubarkan dinas ini, karena secara tupoksi, Distamben & ESDM Pasaman seyogyannya harus bisa lebih proaktif membangun kemitraan dengan pihak lain, termasuk dalam mensosialisasikan kebijakan energi serta pemanfaatan sumber daya mineral yang terkandung di bumi Pasaman dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Alasan penulis yang kedua adalah, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan, dinas ini lebih banyak mengurusi galian C, yang penarikan retribusinya justru dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pasaman, dengan kata lain urusannya hanya pelaksana administrasi belaka. Adalah suatu pemborosan ketika anggaran yang dikucurkan di dinas ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak prinsip dan nihil manfaat karena sudah dikerjakan oleh institusi lainnya.

Yang menjadi alasan ketiga penulis adalah, andaikata ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh investor, menurut penulis dinas ini juga tidak akan begitu sibuk karena yang menambang bukanlah pihak Distamben & ESDM Pasaman, paling banter dinas ini hanya mengurusi retribusi perizinan saja dan masih bisa dialihkan tugasnya ke pihak pelayanan satu pintu, seperti daerah lain.

Bahkan, berdasarkan penelusuran penulis, Kota Sawahlunto yang jelas-jelas merupakan daerah tambang, tidak menjadikan urusan tambang dikelola oleh sebuah dinas yang berdiri sendiri dan bisa menghemat keuangan daerah karena tidak perlu mengalokasikan dana yang besar untuk sebuah dinas yang nyaris tak bermanfaat.

Mungkin satu-satunya alasan bagi Distamben & ESDM Pasaman harus dipertahankan karena adanya program konversi minyak tanah ke bahan bakar gas yang sedang berjalan, menurut penulis urusan ini pun bisa didelegasikan ke pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, karena menyangkut jumlah pasokan ke depan dan pendistribusiannya kepada masyarakat., seperti sudah dilaksanakannya dalam mengawasi sejumlah distribusi barang yang menyangkut kebutuhan vital di masyarakat.

Teranglah sudah, bagaimana tidak bergunanya dinas ini dipertahankan, hanya buang-buang uang yang tentu saja menguntungkan bagi pimpinan dan staf dinas ini karena dikucuri anggaran cukup besar tanpa ada manfaat bagi masyarakat.

Demikianlah sekelumit kajian saya yang mungkin bisa menambah serta membuka cakrawala berpikir kita, bagaimanapun ini hanyalah pendapat yang disampaikan berdasarkan hak penulis selaku warga negara untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di negara Republik Indonesia.Wasalam.[]Rully Firmansyah

Berita Pasaman - suluah.com

Postkan Komentar:

Latest Update