Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Sidang Paripurna, Sejumlah Anggota Dewan Kab Pasaman Mangkir Lagi


Kamis, 20 Februari 2014

Sidang Paripurna, Sejumlah Anggota Dewan Kab Pasaman Mangkir Lagi -
duakotopas.com (Lubuk Sikaping) – Sidang paripurna dengan agenda pembacaan tanggapan komisi –komisi tentang Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Pasaman, Selasa (18/02) kemarin, diwarnai mangkirnya sejumlah wakil rakyat yang dipercaya duduk di lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat tersebut.  Sementara itu, dari unsur pemerintah daerah, tampak hadir Wakil Bupati Pasaman,  Daniel Lubis, didampingi sejumlah pejabat institusi terkait.
 
Pantauan SULUAH.com, paripurna tersebut hanya dihadiri tak kurang hanya 15 orang termasuk pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Syahrizal Yusuf. Kejadian serupa bukanlah yang pertama kali dilakukan sejumlah anggota dewan tersebut, bahkan ada yang bertahun-tahun mangkir sidang.

Mangkirnya sebagian besar anggota dewan tersebut masih enggan dikomentari oleh unsur pimpinan DPRD, dan memilih bungkam ketika SULUAH.com mencoba mengkonfirmasikan tindakan tak disiplin yang dipertontonkan para wakil rakyat tersebut. 

Dalam sidang tersebut, tanggapan komisi A yang dibacakan oleh sekretaris komisinya,  Abdul Jamil, menegaskan bahwa terkait pelaksanaan pendidikan usia dini tersebut, agar menyesuaikan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2014 sehubungan dengan belum dicabutnya peraturan tersebut.

" Paud merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan sangat menentukan bagi perkembagan anak di kemudian hari, dalam hal ini peran orang tua sangat dominan sekali, " ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah merupakan fasilitator yang mengarahkan  serta mengoptimalkan peran bina keluarga sekaligus bisa membangun kepedulian masyarakat terhadap pos PAUD.

Sedangkan komisi B, pada kesempatan tersebut menyoroti tentangpenyelenggaraan kearsipan dalam melakukan penetapan kebijakan, pembinaan serta evaluasi kearsipan terhadap pencipta arsip daerah.

Komisi B berharap agar kantor kearsipan juga melihat pasal 56 ayat 1 yang berbunyi pejabat dan /atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12,13,14,15 dan pasal 21, agar dikenakan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.[] Yunefrizal


Berita Pasaman - suluah.com

Postkan Komentar:

Latest Update