Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

HMI Pasbar Kembali Demo Mapolres, Usut Tuntas Kasus Pemulukan Aktivis


Selasa, 04 Maret 2014

HMI Pasbar Kembali Demo Mapolres, Usut Tuntas Kasus Pemulukan Aktivis -
duakotopas.com (Simpang Ampek) – Puluhan aktivis Himpunan Maha­siswa Islam (HMI) Cabang Pasaman Barat (Pasbar) kembali berunjuk rasa ke Mapolres Pasbar, kemarin (3/3). Mereka mendesak institusi kepolisian meng­usut tuntas kasus dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap aktivis mahasiswa saat demo, Kamis (27/2) lalu.

Koordinator aksi, Idenfi Susanto dalam orasinya mengatakan, HMI Pasbar siap memberikan duku­ngan kepada pihak kepolisian untuk bekerja sesuai atu­ran yang ada.

Pihaknya ingin semua orang disamakan statusnya di mata hukum.

Sedangkan anggota polisi yang bersalah harus diusut se­hingga tidak ada kesan polisi tebang pilih dalam menangani suatu masalah. “Termasuk me­nindak tegas oknum polisi yang telah melakukan kekerasan terhadap Ketua HMI Pasbar, Indra Oloan, saat melakukan orasi,” ujarnya.

HMI Pasbar, katanya, juga menginginkan agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak dihalang-halangi dan tidak di­ber­lakukan secara kasar. Apa­lagi sampai memukul pe­ngun­juk rasa.

Sebagaimana diberitakan, pada Kamis (27/2) lalu saat aksi unjuk rasa HMI di Polres sem­pat ricuh dan membuat Ketua HMI Pasbar terluka, hingga akhirnya dibawa ke rumah sa­kit. “Kami ingin Kapolres Pasbar AKBP Sofyan Hidayat meng­usut anggotanya yang bersalah dan memberikan hukuman sesuai aturan yang ada,” tegas Idenfi Susanto.

Kapolres Pasbar AKBP Sof­yan Hidayat saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan pihaknya mengapresiasi HMI Pasbar yang mendukung pihak kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum.

Pantauan Padang Ekspres, orasi mahasiswa berlangsung aman dan tertib. Mobil polisi juga terlihat mengawal aksi itu. Ketika datang sekitar 12.00 ma­hasiswa langsung berorasi. Be­berapa menit kemudian, Ka­pol­res Pasbar AKBP Sofyan Hi­dayat datang dan menyalami semua mahasiswa dan mem­berikan tanggapan terkait tun­tutan mahasiswa. Dan berbe­rapa waktu kemudian, saling salam dan massa pun mem­bubarkan diri.

Kapolres menegaskan di­rinya akan menindak tegas se­tiap anggota yang bersalah dan melanggar aturan. Terkait kasus dugaan kekerasan ter­hadap aktivis HMI saat berunjuk rasa pekan lalu, menurut kapolres hal itu sudah ditangani Propam. “Kini bagian Propam sedang menyelidiki permasalahan itu. Jika terbukti ada anggota ber­salah, maka akan ditindak,” tegasnya.

Kapolres juga meng­ung­kap­kan keprihatinannya ter­hadap mahasiswa yang dibawa ke rumah sakit akibat bentrok saat demo pekan lalu. Dia me­nyatakan komitmen Polres Pas­bar membantu biaya pengo­batan di rumah sakit.  Dia me­nilai, ke depan harus ada saling komunikasi dan koordinasi da­lam penegakan supremasi hu­kum di Pasbar.

Dinilai Refresif
Di sisi lain, Ketua Badan Pengurus Wilayah Perhim­pu­nan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar, Firdaus me­nga­takan, berdasarkan fakta yang mereka temukan di lapa­ngan, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa anggota Polres Pasbar telah melakukan tindakan represif dalam pem­bubaran unjuk rasa Kamis (27/2) lalu.

Selain itu petugas juga meng­intimidasi pengunjuk ra­sa. Intimidasi dilakukan kepada peserta demonstrasi untuk mem­bubarkan secara paksa.

Selain itu, dalam upaya pem­bubaran aksi demonstrasi, ang­gota Polres Pasbar mela­kukan tindakan kekerasan be­ru­pa pemukulan terhadap be­berapa orang mahasiswa se­hing­ga mengalami luka. Salah satunya Indra Oloan harus dira­wat di rumah sakit.

Berdasarkan fakta di lapa­ngan, kata Firdaus, maka pem­bubaran aksi demonstrasi ma­hasiswa HMI Pasbar berten­tangan dengan UU yang me­ngatur tentang hak menyam­paikan pendapat. Apalagi me­nyampaikan pendapat di muka umum adalah hak semua warga negara yang dijamin UUD 45 Pasal 28 E ayat (3), UU No. 39/199 tentang HAM, UU No. 9/1999 tentang tata cara menyam­paikan pendapat di muka umum. Kemudian, UU No 12/2005 tentang pengesahan kove­nan Hak Sipil dan Politik. Lalu UU No 9/1999 Pasal 1, menya­takan bahwa kemerdekaan me­nyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menya­m­paikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Lalu, tindakan inti­mi­datif dan kekerasan berten­tangan dengan semangat de­mok­rasi dan HAM.

Tindakan tersebut ber­ten­tangan dengan UU, di mana setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana diatur Pasal 28G UUD, Pasal 5 UU 39/2009 dan UU 12/2005 tentang kovenan Hak Sipil dan Politik. Kemudian, tindakan yang dila­kukan oknum anggota Polres Pasbar bertentangan dengan UU No. 09/1999 dan Perkapolri No. 09/2008 dimana kewajiban Polri dalam kegiatan unjuk rasa adalah memberikan keamanan bagi pengunjuk rasa, bukan sebaliknya melakukan tindakan kekerasan. “Kita mengutuk ke­ras tindakan anggota polisi itu. Patut diduga telah terjadi pe­langgaran HAM. PBHI me­min­ta Komnas HAM proaktif men­dalami kasus tersebut. Dan meminta Polda Sumbar meng­usut tuntas kasus ini serta meng­evaluasi jajarannya. Agar tidak kembali terulang di masa mendatang,” sebut Firdaus.

Darurat Kekerasan
Menyikapi pembubaran ak­si demonstrasi mahasiswa HMI dengan cara kekerasan oleh anggota Polres Pasaman Barat pekan lalu, dinilai LBH Padang melanggar Pasal 28G UUD, Pa­sal 5 UU 39/1999 dan UU 12/2005 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik yang mengatur se­tiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat mar­tabat manusia.

“Tindakan oknum anggota Pol­res Pasbar juga berten­ta­ngan dengan Perkapolri No 09/2008 dan UU 9/1998, yang me­nekankan Polri dalam setiap kegiatan penyampaian pen­dapat di muka umum, mem­berikan jaminan keamanan. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan kekerasan,” kata Di­rek­tur Eksekutif LBH Padang, Vino Oktavia didampingi  Koor­dinator Divisi Pembaharuan Hukum & Peradilan M Nurul Fajril kepada Padang Ekspres, kemarin.

Dari catatan LBH Padang, sepanjang tahun 2013 dan 2014, terjadi 19 kasus kekerasan apa­rat dan penyiksaan. Pada tahun 2013 berjumlah 16 kasus yang pelakunya hampir 80% dilaku­kan oleh angota kepolsian. Se­dangkan tahun 2014 mulai Ja­nuari hingga Februari 2014, ter­catat 3 kasus yang kuat du­gaan dilakukan oknum polisi.

Untuk itu, LBH Padang me­minta Komnas HAM segera menyelidiki kasus kekerasan dan mendesak Polda Sumbar mengusut tuntas tindakan re­presif oknum anggota Polres Pasbar dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku. “Kami juga mendesak Kapolri segera melakukan pembenahan dan reformasi mendasar di tubuh Polri dan segera mengim­ple­men­tasikan prinsip HAM da­lam menjalankan tugas.  Kepa­da Kapolda Sumbar, agar me­nin­jau jabatan Kapolres Pasbar,” kata Vino. (roy)


Berita Pasaman Barat - padek

Postkan Komentar:

Latest Update