Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Hari Ini, Tujuh Parpol Demo KPU Pasaman Barat


Senin, 28 April 2014

Hari Ini, Tujuh Parpol Demo KPU Pasaman Barat -
duakotopas.com (Simpang Ampek) – Koalisi lintas partai di Kabupaten Pasaman Barat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemilu ulang di kabupaten tersebut. Sebagai bentuk protes, koalisi ini, hari ini Senin (28/4), mere­ka beren­cana akan menggelar demo di kantor KPU se­tem­­pat.

Koalisi lintas partai ini terdiri dari tujuh partai yaitu, Nasdem, PPP, PKB, PBB, PAN, Golkar, dan PKPI.
Ketua  Lintas Partai Syafrizal Mandayu menga­takan, tuntutan yang dila­yang­kan tujuh partai ini menyangkut pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penye­leng­gara pemilu di Pasaman Barat di setiap tingkatan sampai kepada KPU Pasa­man Barat.

“Ada delapan tuntutan bagaimana pemilu di Pasa­man Barat bisa diulang.  Harga mati bagi kami tuntutan pemilu di Pasa­man Barat di ulang kem­bali,” tegasnya usai mela­porkan pelanggaran pemilu oleh KPU Pasbar ke Bawas­lu Sumbar, Ming­gu (27/4).

Aksi demo ini, tambah Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar Willy Aditya juga akan mengikutsertakan ribuan kader dari masing-masing partai. Selain adanya dugaan pelanggaran pemilu, sejumlah partai ini juga berpendapat ada pengge­lembungan suara di sejum­lah TPS.

“Langkah protes ini kami lakukan lantaran KPU sudah menzalimi kami saat pemilu dilakukan 9 April lalu,” kata Willy.

Selain aksi massa, upaya hukum melalui lembaga pengawas pemilu, baik Panwaslu Pasaman Barat, Bawaslu  Sumbar sampai Bawaslu Pusat, juga ditem­puh. Secara berjenjang, mereka telah memasukkan laporan secara tertulis. “Kami tidak akan berhenti sampai tuntutatan kami dikabulkan,” ungkap  Willy.

Dalam laporan ini terda­pat 10 poin yang disam­paikan. Dimulai dari for­mulir C1 yang tidak dibe­rikan ke saksi, dugaan C1, DA dan D1 direkayasa penyelenggara, tidak ada berita acara di tiap tingkatan dalam peng­hitungan suara, surat und­angan memilih (formulir C6) diberikan lebih dari satu lembar kepada satu pemilih, dugaan peng­gelembungan jumlah pe­milih, pencoblosan tanpa dihadiri saksi dan pengawas, serta pembukaan kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas di daerah Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.
Kemudian, KPU Pasbar juga dinilai melakukan tindakan arogansi menolak rekomendasi yang diberikan Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Pasbar.  Ketua KPUD Pasaman Barat  melakukan tindakan aro­gan­si dengan mencoret keberatan (CB 2) yang disampaikan oleh saksi partai politik.

“Dan terakhir ditemukan surat suara di Kantor Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman di dalam karung sebanyak 129 lembar. Bukti ini sudah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Pasbar,” imbuh Syafrizal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Sumbar Fetris Oktri Hardi, menyam­paikan bahwa tuntutan yang disampaikan lintas partai di Pasaman Barat itu, bukan menyangkut angka-angka perolehan suara atau duduk dan tidaknya calon.

“Tapi menyangkut keju­juran dan keadilan pelak­sanaan Pemilu 2014. Sejum­lah caleg yang diperkirakan lolos, pun ikut serta dalam menggugat pemilu Pasaman Barat,” katanya.

Atas dasar ini, koalisi lintas partai menyampaikan tujuh tuntutannya sewaktu mendatangani Bawaslu Sumbar. Diantaranya, me­nolak hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU Pasbar, menyatakan KPPS, PPS, PPK dan KPU Pasbar tidak independen, transparan, dan tidak

menjunjung asas jujur dan adil, meminta kepada Panwaslu Pasbar dan Ba­waslu Provinsi Sumbar untuk membatalkan hasil penghitungan dan reka­pitulasi perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Pas­bar dan meminta kepada KPU RI dan KPU Provinsi Sumbar untuk melakukan pemilu ulang di Pasbar.

Terpisah, Ketua KPU Pasbar Syafrinaldi menya­takan belum dapat kabar kalau ada dari beberapa partai peserta pemilu di Pasbar yang akan mendemo pihaknya.

“Untuk informasi soal demo itu kami belum dapat kabar. Kalau memang benar, tentunya kami akan minta bantuan pada Polres setempat untuk penga­manan,” jelasnya.

Terkait tuntutan demo yang akan disampaikan para pendemo, Syafrinaldi menya­takan silakan saja mela­porkannya ke Bawaslu. Meski begitu dia meminta partai yang merasa tidak puas dengan hasil rekap KPU Pasbar, agar me­nyalurkan ketidakpuasannya itu sesuai dengan ketentuan atau mekanisme yang ada.

“Kalau partai memang merasa kurang puas dengan hasil rekap itu, silakan saja mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Sebab seperti itu mekanisme yang ada,” pungkasnya.  (h/mg-rin/eni)


Berita Pasaman Barat - harian haluan

Postkan Komentar:

Latest Update