Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

PKS Pasaman Barat Laporkan KPU Ke Panwaslu


Kamis, 10 April 2014

PKS Pasaman Barat Laporkan KPU Ke Panwaslu -
duakotopas.com (Simpang Ampek) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pasaman Barat kecewa terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan membuat laporan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.
"Dibandingkan pemilu sebelumnya cukup kacau karena mulai dari pendataan pemilih, daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus banyak warga yang tidak masuk. Bahkan, sampai pemilihan juga terlihat amburadul dengan adanya surat suara yang tertukar," kata Koordintor Advokasi DPD PKS Pasaman Barat, Fajri Yustian di Simpang Ampek, Kamis.

Ia mengatakan temuan PKS di lapangan dan menjadi bahan laporan ke Panwaslu. Pertama, tertukarnya surat suara untuk DPRD di daerah Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 87, 90 dan 91 dengan surat suara daerah pemilihan dua Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Sasak.

Akibatnya, katanya, lebih dari 1.000 orang tidak bisa melakukan pemilihan dan pencoblosan terpaksa diulang kembali.

"Ini adalah contoh tidak telitinya KPU dan jajarannya mendistribusikan logistik. Kami membuat laporan ke Panwaslu untuk dilakukan pemilihan ulang secepatnya," katanya.

Laporan kedua, katanya, terkait dengan tidak diperolehnya formulir berita acara model C1 khusus DPR RI dan DPD dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Gunung Tuleh.

Para petugas di KPPS beralasan formulir model C1 itu tidak ada tersedia di dalam kotak suara. Padahal petugas KPPS wajib memberikan berita acara itu kesemua saksi dan jika tidak bisa terancam pidana.

Ia menjelaskan sesuai pasal 228 Undang-Undang (UU) nomor tahun 8 tahun 2012 tentang pemilu dinyatakan bahwa setiap anggota KPPS wajib memberikan lembaran berita acara C1 k esemua partai politik (parpol) sebagaimana dimksud pasal 182 ayat 2 dan 3 bahwa setiap saksi partai yang menerima mandat berhak menerima salinan berita acara model C1.

Jika tidak melaksanakan sesuai pasal tersebut diberikan tindak pidana kurungan paling lama satu tahun denda paling banyak Rp12 juta.

"Hal ini harus menjadi perhatian karena jelas aturannya dan diancam pidana. Selain pidana juga ada indikasi kecurangan," tegasnya.

"Kami ingin nantinya mulai dari nagari, PPK sampai KPU, C plano dibuka khususnya untuk DPR RI, dan DPD karena dengan itu bisa memastikan suara yang benar," katanya.

Ketua KPU Pasaman Barat, Syafrinaldi mengatakan pihaknya memahami apa yang dilaporkan PKS. Namun pihaknya sudah bekerja sesuai aturan dan tahapan yang dilakukan.

"Itu adalah haknya PKS dan akan kami pelajari laporan tersebut," katanya.
Ia membenarkan bahwa formulir C1 memang kurang. Namun, sebelumnya sudah diberitahu bahwa jika C1 itu ditemukan kurang harus difoto copy sebelum dibagikan dan diisi.

"Apa yang terjadi dilapangan saya belum mengetahuinya secara pasti. Namun harusnya KPPS dan PPK harus memiliki inisiatif untuk memperbanyak dengan jalan memfoto copy," katanya.

Ketua Panwaslu Pasaman Barat, Elfi Sukaisih membenarkan adanya laporan PKS terkait hal tersebut. Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dan akan menindaklanjutinya.

"Jika pidana maka kami akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Jika administrasi maka koordinasi dengan KPU," katanya. (*/alt)

Berita Pasaman Barat - ANTARA Sumbar

Postkan Komentar:

Latest Update