Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Serikat Pekerja Indonesia Berunjuk Rasa ke DPRD Pasaman Barat


Rabu, 24 September 2014

Serikat Pekerja Indonesia Berunjuk Rasa ke DPRD Pasaman Barat  -
duakotopas.com (Lubuk Sikaping) – Sekitar seratus orang anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasaman Barat melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD setempat terkait banyaknya persoalan sengketan tanah di daerah itu.
"Ini adalah aksi nyata dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Pasaman Barat dan didukung oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumbar," kata Ketua DPC SPI Pasaman Barat, Januardi di Simpang Ampek, Rabu.

Ia mengatakan aksi yang dilakukan merupakan aksi serentak memperingati hari kelahiran UU Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria tahun 1960.

Ia menyatakan dalam UU tersebut jelas diatur hak dan kewajiban kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran petani.

"Namum kenyataannya di Pasaman Barat pelaksanaan UU tersebut jauh dari apa yang diaharapkan. Petani tetap terpinggirkan dan tanah dan kebun dikuasai oleh perusaan yang bermodal. Konflik agraria terus terjadi, harga kelapa sawit selalu ditekan," sebutnya.

Ia menilai di Pasaman Barat keberadaan kebun kelapa sawit yang mencapai ratusan ribu hektare tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, memicu terjadinya konflik agraria.

Ia mencontohkan konflik yang terjadi seperti konflik agraria SPJ basis Batang Lambau dengan perusahaan kelapa sawit PTP VI, SPI Basis Koja dengan PT LIN, konflik SPI Basis Rantau Panjang dengan PT GMP dan SPI Basis Basuang Condong dengan PT GMP.

"Hingga saat ini konflik tersebut belum ada titik temu dan petani selalu jadi korban. Dimana realisasi UU tersebut dan kami meminta DPRD bisa berpihak pada petani," katanya.

Ia menjelaskan untuk memperjuangkan hak petani maka DPC SPI Pasaman Barat menyatakan sikap kepada DPRD untuk diperjuangkan hak-hak petani.

Pertama, bagikan tanah terlantar dan kembalikan tanah yang dirampas perusahaan kepada petani sebagi bentuk dari pelaksanaan pembaruan agraria.

Kedua, menjalankan model pertanian rakyat untuk kedaulatan pangan. Ketiga, hentikan kriminalitas terhadap petani dan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik tanah di Pasaman Barat.

Keempat, menangguhkan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan yang bersengketa dengan petani dan kelima melaksanakan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, UU Nomor 21 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Salah seorang petani di Kinali Pasaman Batat, Kasmotiharjo mengatakan DPRD harus bisa memperjuangkan hak-hak petani.

"DPRD harus bisa menyelesaikan berbagai konflik tanah dan kebun di Pasaman Barat. Jangan biarkan tanah masyarakat dirampas perusahaan dan perjuangkan harga kelapa sawit yang selalu ditekan perusahaan," harapnya.

Sementara itu Ketua DPW SPI Sumbar, Irwan Hamid mengatakan dipilihnya Pasaman Barat sebagai tempat aksi unjuk rasa di Sumbar karena konflik agraria cukup tinggi dan masih banyak yang belum selesai.
"Melalui aksi ini tentunya tertumpang harapan rakyat kepada DPRD dan Pemkab Pasaman Barat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang selalu merugikan rakyat," sebutnya.

Ia menginginkan agar hak tanah petani yang terlantar bisa dikembalikan. Perjuangkan hak petani dan perjuangkan harga kelapa sawit.

Meskipun semua anggota DPRD tidak berada ditempat dan sedang melakukan kunjungan kerja ke Bali, ia berharap aspirasi ini bisa disampaikan nanti oleh para staf ke pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat.

"Ini adalah agenda pokok perjuangan di dalam mewujudkan reformasi agraria sebagai dasar terwujudnya kedaulatan dan kemandirian bangsa dibidang pangan," jelasnya.

Usai menyampaikan orasi yang mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan Satuan Polisi pamong Praja (Satpol) PP, SPI Pasaman Barat menyerahkan berkas tuntutannya secara tertulis kepada staf DPRD yang ada. (*/alt)

Berita Pasaman - ANTARA Sumbar

Postkan Komentar:

Latest Update