Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Anggota DPRD Pasbar: Tidak Ada Alasan Lakukan Pungutan Liar Terhadap Sekolah


Selasa, 14 Oktober 2014

Anggota DPRD Pasbar: Tidak Ada Alasan Lakukan Pungutan Liar Terhadap Sekolah -
duakotopas.com (Simpang Ampek) – Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Anwir Dt Bandaro mengatakan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat harus bersikap tegas terhadap adanya dugaan pungutan liar (pungli) pada sejumlah sekolah mulai dari tingkatan SD sampai SLTA di daerah itu.
Ia mengatakan di Simpang Ampek, Senin, tidak ada alasan bagi sekolah untuk melakukan pungutan dengan alasan untuk pembangunan.

Sebab, anggaran pembangunan atau fisik sudah dianggarkan dalam APBD. Jika masih kurang, pihak sekolah bisa mengusulkan ke DPRD melalui Disdik.

"Jika memang benar maka sudah tidak wajar lagi dan aparat penegak hukum bisa turun tangan. Ini sudah memberatkan dan bisa diancam pidana," tegasnya.

Ia menyatakan sebagai atasan langsung dari sekolah, Disdik harus turun tangan dan melakukan pengawasan.
"Disdik jangan tutup mata dan kalau perlu diberikan sanksi bagi sekolah yang melakukan pungutan liar," sebutnya.

Ia menjelaskan plafon anggaran untuk Disdik Pasaman Barat cukup besar dibandingkan anggaran pada dinas lain karena lebih dari 20 persen sudah disediakan dalam APBD.

Ia menjelaskan apakah anggaran yang sudah besar itu masih kurang bagi Disdik Pasaman Barat dan sekolah yang ada.

"Jika masih kurang, sudah kewajiban Disdik mengajukan anggaran ke DPRD bukan malah melakukan pungutan meskipun katanya ada kesepakatan antara sekolah dengan orang tua murid," jelasnya.

Pihaknya akan menelusuri persoalan ini dan akan melakukan penyelidikan. Jika memang benar maka Disdik bisa dipanggil mengenai persoalan ini.

"Disdik harus turun tangan dan jangan biarkan ada pungutan liar bagi orang tua murid," tegasnya.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Insan Nagari Pasaman Barat menemukan adanya dugaan pungutan liar dengan alasan untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya pada sejumlah sekolah di daerah itu.

"Berdasarkan pantauan memang disinyalir banyak pungutan liar dengan alasan sudah kesepakatan komite dengan orang tua murid," katan Ketua LSM Forum Peduli Insan Nagari Pasaman Barat, Jasmir Sikumbang.
Ia mengatakan pada umumnya mereka beralasan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab sekolah dan orang tua.

Pungutan atau iuran itu berfariasi dari Rp100 ribu sampai Rp400 ribu per siswa.
"Suatu cara yang keliru dalam menafsirkan sebuah kata tanggung jawab," sebutnya.
Ia menjelaskan kata tanggung jawab disini lebih kepada pembinaan mental anak dan mendidik anak bukan tanggung jawab membangun gedung sekolah, perpustakaan, honor guru dan sebagainya.

Apalagi sesuai dengan Permendiknas No. 44 tahun 2012 jelas-jelas melarang bentuk pungutan apapun.
Komite bukan untuk meminta uang kepada wali murid, tetapi untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik.

Misalnya, dengan bekerja sama dalam memanfaatkan dana CSR yang ada di perusahaan perusahaan di sekitar sekolah.

Pihaknya mengharapkan kepada seluruh komponen yang terkait untuk dapat menghentikan pungli ini. Sebab, disamping menyalahi aturan dan memberatkan orang tua, juga rentan terhadap tindak korupsi bagi oknum sekolah.

"Selama ini orang tua murid takut berkomentar dan terkesan terpaksa dengan berbagai macam iuran itu karena anak-anaknya mendapat pendidikan disekolah itu," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdik, Suratno saat dikonfirmasi melalui telephone genggamnya terkejut mendengar informasi tersebut.

"Terima kasih atas informasinya. Saya sedang di Jakarta dan Kepala Dinas sedang di Pekanbaru ada urusan dinas. Nanti saya hubungi," katanya singkat. (*/alt)

Berita Pasaman Barat - ANTARA Sumbar

Postkan Komentar:

Latest Update