Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Dishut: Pengelolaan Hutan Nagari di Sumbar Tunggu SK Gubernur


Rabu, 08 Oktober 2014

Dishut: Pengelolaan Hutan Nagari di Sumbar Tunggu SK Gubernur -
duakotopas.com (Padang) – Sebanyak 32.386 hektare kawasan Hutan Nagari di Sumatera Barat belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan karena SK Gubernur tentang Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN) belum keluar.
"Padahal SK Penetapan Areal Kerja (PAK) oleh Menteri Kehutanan secara bertahap sudah turun sejak 2013 hingga Agustus 2014," kata Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumbar Yonefis di Padang, Rabu.

Ia mengatakan, kendala dalam mengeluarkan SK tersebut karena usulan dari tingkat Kabupaten masih belum masuk ke Provinsi.

"Jika usulan sudah masuk ke Provinsi, kita akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk mencocokkan lahan yang diusulkan dengan keadaan di lapangan. Setelah itu baru Gubernur akan mengeluarkan SK HPHN,” kata Yonefis.

Saat ini menurut dia, dari 32.386 Ha lahan Hutan nagari, baru 13.401 Ha yang telah diusulkan oleh Kabupaten untuk diterbitkan SK HPHN oleh Gubernur dan saat ini sedang diproses. Kemungkinan, akhir tahun 2014 SK Gubernur akan keluar. Sementara sebanyak 18.985 Ha kawasan Hutan Nagari lagi belum ada usulan dari Kabupaten hingga tidak bisa diproses oleh Provinsi.

Dia mengatakan, Hutan Nagari tersebut akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar hutan karena mereka akan mendapatkan akses untuk mengelola hutan guna membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yonefis mengatakan, Hutan nagari merupakan salah satu model dari program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat(PHBM).

PHBM merupakan program pengembangan dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari. “Program ini bisa menjamin lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan dan memecahkan persoalan ekonomi dan sosial warga sekitar hutan,” kata dia.

PHBM tersebut menurut dia bisa dibagi atas tiga model yaitu Hutan Kemasyarakatan(HKm) yang dilegalisasi dengan Permenhut No.37/Menhut-II/2007 dan beberapa aturan pendukungnya. Kemudian Hutan Desa/Nagari(HN) dengan payung hukum Permenhut No.49/Menhut-II/2008 dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan payung hukum Permenhut No.55/Menhut-II/2011 dan beberapa aturan pendukungnya.

Hutan kemasyarakatan menurut dia, dapat dikelola oleh kelompok tani hutan dengan kawasan yang dicadangkan berupa Hutan Produksi dan hutan Lindung. Izin pengelolaan bisa diberikan oleh Bupati setelah Penetapan Areal Kerjanya(PAK) ditetapkan oleh Mentri Kehutanan. Jangka waktu izin pengelolaan 35 tahun dan bisa diperpanjang.

Hutan Tanaman Rakyat bisa dikelola oleh perorangan atau Koperasi dengan kawasan yang dicadangkan adalah Hutan Produksi. Arah kelola Hutan Tanaman Rakyat ini diutamakan untuk hasil hutan berupa kayu. Perizinan juga bisa dilakukan oleh Bupati/Wali kota setelah PAK dikeluarkan oleh Mentri Kehutanan. Izin kelola mencapai 60 tahun dan bisa diperpanjang satu kali.

Sementara itu, Hutan Desa/Nagari harus dikelola oleh Lembaga Nagari dengan kawasan yang dicadangkan berupa Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Arah pengelolaan bisa disesuaikan dengan fungsi dan potensi hutan. Khusus untuk Hutan Nagari ini, perizinan diberikan dengan SK Gubernur setelah PAK Mentri kehutanan keluar. Jangka waktu Pengelolaan bisa mencapai 35 tahun dan bisa diperpanjang.

Saat ini menurut Yonefis, Luas hutan yang masuk program PHBM di Sumatera Barat dan PAK Mentri kehutanannya telah keluar mencapai 45.067 Ha dengan rincian Hutan kemasyarakatan 4.098 Ha, HTR 6.845 Ha, dan Hutan Nagari seluas 34.124 Ha.(**/mko)

Berita Sumbar - ANTARA Sumbar

Postkan Komentar:

Latest Update