Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Rehab–Rekon tak Tuntas, Mitigasi belum Maksimal


Rabu, 01 Oktober 2014

Rehab–Rekon tak Tuntas, Mitigasi belum Maksimal  -
duakotopas.com (Padang) – Kantor Gubernur Sumbar yang juga disebut rumah bagonjong sedang direnovasi. Bangunan ini rusak akibat dihoyak gempa 30 September 2009 yang lalu.

Lima tahun pascagempa, Sumbar belum jua bangkit sepenuhnya. Masih banyak bangunan pemerintah yang tak kunjung direhabilitasi, juga korban gempa yang tak terakomodir dalam penerima bantuan.
Bahkan, di Padangpariaman, ada sekitar 4.000 masyarakat korban gempa yang tak kunjung mendapatkan bantuan. Kondisi ini diperparah dengan tidak berjalannya sosialisasi mitigasi bencana oleh pemerintah.

Padahal, pengetahuan soal mitigasi, menjadi poin penting dalam upaya penyelamatan, jika sewaktu-waktu gempa besar kembali melanda. Pembangunan gedung pemerintahan contohnya, dari sebanyak 35 bangunan Pemprov Sumbar yang rusak parah, baru 14 yang siap dibangun. Selebihnya, sebanyak 21 gedung belum jelas nasibnya.

Darimana anggaran pembangunannya akan diambil juga tidak pasti. Pemprov Sumbar, baru akan mengusulkannya ke pusat. ”Pembangunan tergolong lamban. Perlu ada evaluasi agar semuanya normal,” terang anggota DPRD Sumbar Amora Lubis.Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, mitigasi bencana menjadi hal yang paling penting dilakukan.

Terutama di kawasan yang masuk zona merah (rawan bencana-red). “Pemerintah mempunyai tanggungjawab melindungi warganya. Itu makanya, kenapa mitigasi menjadi hal yang sangat penting.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Zulfiatno mengatakan, bangunan yang belum diperbaiki serta belum diusulkan anggaran perbaikannya. Di antaranya, Kantor Dinas Kelautan Sumbar, Kantor Dinas Perkebunan, Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Kantor Dinas Pendidikan.


Pembangunan Shelter Belum Capai Target
Selain itu, 300 target shelter yang direncanakanakan dibangun di Sumbar, juga belum terealisasi. Sekarang, baru 25 shelter yang rampung dibangun. Tahun ini, sedang dibangun 15 shelter lagi yang tersebar di beberapa daerah kawasan Pesisir Pantai Barat. Shelter yang sudah ada hingga tahun 2014 diantaranya, gedung Fakultas Olahraga UNP, gedung Pascasarjana UBH, Masjid Raya Sumbar.

Kemudian, Masjid Nurul Iman, Perumahan Rusunawa Purus, Escape Building, Kantor Prasjal Tarkim, Kantor Bappeda, Gedung DPRD Sumbar, TK Al Azhardan Fly Over Duku. “Selanjutnya, SMK 5 Padang, SMP 25 Padang, SMA 1 Padang, SD 24 Purus, Hotel Mercure, Hotel Grand Zuri, Bank Indonesia, Gedung Kesenian UNP, shelter Villa Hadis, BPK Perwakilan Sumbar, Masjid Muhajirin Pasir Putih, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, tempat evakuasi Painan dan shelter mandiri keluarga,” ujar Sekretaris BPBD Sumbar Eliyusman.

Shelter-shelter tersebut dibangun dengan menggunakan dana dari pemerintah, baik itu APBD Provinsi maupun APBN. Selain itu, anggaran juga diperoleh dari dunia usaha yang menawarkan shelter dan dari masyarakat. “Tahun ini hingga 2015 nanti, ada lima shelter yang dibangun dengan dana APBN. Yaitu, di Masjid Nurul Haq di Koto Tangah, Masjid Darussalam Wisma Indah, Gedung Pertemuan Ikatan Wisma Indah di Ulak Karang. Kemudian, Masjid Nurul Iman Naras, Pariaman dan di gedung serba guna Kantor Camat Siberut Utara. Saat ini masih tahap konstruksi dan tahap persiapan lelang DED,” ungkap Eliyusman.

Sementara itu, pada tahun ini  kata Eliyusman, ada sebanyak 10 shelter yang dibangun dan sumber dananya dari APBD Sumbar 2014. Yaitu, pembangunan shelter di komplek Linggarjati Tabing Kota Padang, Air Tawar Timur Kota Padang, Linggo Sari Baganti Aia Haji  Kabupaten Pesisir Selatan, SMA 1 Sutra Kabupaten Pessel, Mushalla Jabar Rahmah Kabupaten Pessel, SD 27 Lengayang, Pessel, SD 12 UlakanTapakis, Kabupaten Padangpariaman, Pasia Baru Pilubang Sungai Limau, Padangpariaman, MTsN Darul Hikmah Sikilang Pasbar dan SD 2 Maligi kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya  ia menerangkan, akan diusulkan lagi 10 pembangunan shelter di APBD 2015 nanti.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 10 shelter tersebut yaitu Rp58,1 miliar.

Pembangunannya tersebar di Padang sebanyak 4 Shelter, Agam 1 Shelter, Padangpariaman 2 shelter, Pessel 1 shelter, Pariaman 1shelter dan Pasbar 1 shelter. “Ini merupakan usulan prioritas dan telah dikunjungi oleh Kepala BPBD Sumbar. Syarat-syaratnya sudah memenui, seperti, administrasi lokasi sudah disetujui masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.

4.000 Belum Terima Bantuan
Di Padangpariaman lebih parah, hingga kini, sekitar 4.000 lebih rumah masyarakat di Padangpariaman belum mendapatkan bantuan gempa dari pemerintah. Kendalanya, disebabkan tidak validnya data yang diberikan pemerintah nagari. Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni mengatakan, pihaknya akan berusaha agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan. “Kita tetap usahakan bantuan diterima masyarakat. Kalau tidak dari APBN, diusahakan dari APBD Padangpariaman dengan cara mencicil setiap tahun,” ungkap Ali Mukhni.

Terpisah, Wali Nagari Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingkung, Padangpariaman H Syamsuardi menyebutkan, di nagarinya ada sekitar 100 rumah penduduk di nagarinya yang belum mendapatkan bantuan. ”Masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut sangat berharap mereka mendapatkan bantuan, seperti masyarakat yang telah mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan di tahun ke lima ini semua masyarakat dapat bantuan,” kata H Syamsuardi.

Kepala BPBD Padangpariaman Amiruddin menyebutkan, dalam memperingati musibah gempa 2009, hari ini, Pemkab Padangpariaman melaksanakan tabligh akbar di Dermaga Laut, Kecamatan Batang Gasan. Sekitar 300 jamaah akan hadir dalam acara tersebut.


Pessel Butuh Shelter
Kepala BPBD Pessel Doni Gusrizal mengatakan, untuk saat ini, Pessel membutuhkan 80 shelter. Jumlah itu merupakan sepertiga kebutuhan Sumbar. “Shelter sangat dibutuhkan,” kata Doni. Lebih jauh dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang berada pada zona merah di Pessel mencapai 160 ribu jiwa.


Padang Gelar Peringatan
Memperingati 5 tahun gempa 30 September 2009, Pemko Padang bakal melaksanakan simulasi yang akan diikuti 1.185 orang yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintahan. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB, titik kumpul simulasi dilakukan di Kelurahan Padang Sarai dan titik evakuasi di Anak Air. Kemudian, setelah itu kegiatan tausiyah di masjid Nurul Iman.

Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Dedi Henidal, Senin (29/9) menyebut, semua perlengkapan sudah dipersiapkan, termasuk alat untuk evakuasi dan armada pemadam kebakaran. Dalam memperingati gempa, Pemko akan memberikan kesiapsiagaan kepada masyarakat dalam menghadapi dampak bencana yang bisa saja datang setiap saat. ”Dengan memberikan pengetahuan dan simulasi diharapkan masyarakat lebih siap menghadapi bencana,” kata Dedi.

Terkait dengan sarana dan prasarana mitigasi bencana yang sudah terprogram selama ini, menurut Dedi Henidal, sudah banyak yang terlaksana. Rencananya 38 jalur evakuasi, saat ini yang sudah selesai dibangun sebanyak 20 jalur dan tersebar di berbagai kecamatan. Di tahun 2015 akan ditambah lagi sebanyak 10 jalur evakuasi dengan lokasi di Bungo Pasang, Lubuk Buaya Permai, Dadok Tunggul Hitam, Gates, Air Manis, dan beberapa lokasi lainnya.

 ”Yang sudah selesai sebanyak 20 jalur, sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Semoga semuanya bisa diselesaikan secepatnya,” sambungnya.

Demikian pula dengan shelter sebagai lokasi penampungan bila suatu saat terjadi tsunami. Dikatakan, rencana awal akan dibangun 100 shelter di Kota Padang. ”Saat ini sudah ada 70 shelter yang tersebar di berbagai tempat seperti sekolah-sekolah yang dibangun pascagempa, gedung-gedung pemerintah dan swasta,” katanya.

Untuk sisanya, kata Dedi, pihaknya saat ini sedang membuat proposal bantuan yang akan dilayangkan ke BPBD Sumbar dan BNPB. ”Kita harap tahun depan akan ada bantuan untuk pembangunan sejumlah shelter di Padang,” katanya.

Sementara terkait sirene peringatan dini tsunami, Setiap bulan pada tanggal 26, BPBD PK Kota Padang berusaha membunyikan 33 sirine yang terpasang. Namun, dari jumlah itu hanya 21 yang aktif dan ada beberapa lagi yang suaranya tidak maksimal. ”Memang ada beberapa alat yang mengalami kerusakan, butuh perbaikan,” ungkap Dedi.

Dia juga mengatakan, ada  25 sirine, perawatannya itu ada di BNPB dan sebanyak 8 milik Pemerintah Kota Padang. Delapan alat milik Pemko Padang tersebut kondisinya sudah tidak aktif lagi. Dikatakan, untuk memastikan kondisi sirene ini, pihak BPBD PK akan malakukan pengecekan sekaligus dengan pelaksanaan simulasi. (cr4/cr2/efa/m/hsb)
 
Berita Sumbar - Posmetro

Postkan Komentar:

Latest Update