Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Bau Amis di Tubuh BPJS, Pengelolaan Amburadul


Rabu, 08 April 2015

Bau Amis di Tubuh BPJS, Pengelolaan Amburadul -
duakotopas.com (Jakarta) – Pelaksanaan BPJS masih amburadul. Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat. Ada indikasi fraud dalam pengelolaan BPJS.

Tak terasa, ternyata sudah 15 bulan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digulirkan sejak awal Januari 2014. Awalnya, progam kesehatan yang digulirkan pemerintah ini membuat banyak orang kagum dan senang. Melalui BPJS, semua lapisan masyarakat dari yang paling bawah sampai atas bisa memanfaatkan progam ini.

Sesuai misinya, iuran premi asuransi BPJS disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Begitu pula soal standar pelayanan pada saat masyarakat melakukan pengobatan, pelayanannya tidak dibedakan dengan peserta asuransi lainnya.

Lalu apakah dengan murahnya iuran asuransi BPJS dapat meng-cover dana pengeluaran untuk biaya rumah sakit dan klinik? Bagaimana sikap pemerintah jika ada tunggakan kepada rumah sakit yang belum terbayarkan oleh BPJS? Bagaimana pengawasannya dari pihak pemerintah terhadap dana subsidi kesehatan masyarakat yang dikelola oleh BPJS?

Di awal beroperasinya, penetapan harga premi dilakukan oleh pihak yang punya otoritas, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah telah menetapkan harga premi asuransi bulanan yang dipatok dianggap sangat murah. Misalnya, dengan hanya menyetor di bawah Rp 100 ribu per bulan masyarakat sudah bisa menikmati akses pelayana, perawatan di rumah sakit umum untuk kelas 1. Untuk kelas 2 dan 3 tentu harga premi lebih murah lagi.

Sayangnya, seiring dengan bertambahnya waktu dan makin banyak peminatnya, berbagai persoalan pun mulai menggelayuti BPJS. Kini masyarakat tidak lagi berbondong-bondong mengantri ingin menjadi peserta asuransi. Hal ini karena ada aturan ketat dari pengelola yang oleh sebagian masyarakat sulit untuk dipenuhi. Fakta ini berkebalikan dengan janji program pemerintahan Jokowi yang akan mengedepankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Melonjaknya minat masyarakat untuk menjadi peserta dan sering terjadinya tunggakan iuran ketika sudah menjadi peserta asuransi, itu yang menjadi alasan kenapa BPJS menerapkan aturan sangat ketat yang berdampak pada keengganan masyarakat untuk kembali aktif sebagai peserta asuransi super murah di badan tersebut.

Hanya saja, kini BPJS mengalami masalah lain, yaitu kondisi keuangan yang terus defisit. Kondisi keuangan BPJS setiap bulannya mengalami defisit yang sangat besar.

Tingginya defisit tersebut disebabkan, antara lain, rendahnya kepesertaan dari pekerja atau buruh. Lalu program Jamkesda masih diselenggarakan sendiri oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota sehingga daerah tidak menyetor ke BPJS Kesehatan. Kemudian peserta BPJS yang baru daftar ketika sakit dan setelah selesai berobat iurannya nunggak.

Data BPJS Kesehatan mengungkap jumlah premi yang diterima samapai akhir tahun 2014 mencapai Rp 41,06 triliun. Namun, di sisi lain biaya manfaat pelayanan kesehatan sebesar Rp 42,66 triliun, sehingga BPJS mengalami defisit sebanyak Rp 1,6 triliun. Jumlah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah peserta yang diperkirakan pada tahun 2015 tumbuh 15%.

Ironisnya lagi, oleh sebagian pengamat menilai di dalam pengelolaan BPJS ada indikasi fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oknum di fasilitas kesehatan dengan me-mark up biaya layanan kesehatan terhadap peserta. Hal ini yang menjadikan BPJS makin terjerembab dalam bayang kebangkrutan.

Sementara itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyayangkan sikap DPR yang menolak menaikkan iuran peserta mandiri BPJS. DPR tidak menyetujui saran DJSN. Alasannya, akan membebani masyarakat karena kondisi ekonomi saat ini tidak stabil.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PPP, Oky Asokawaty, rencana pemerintah menaikkan premi BPJS untuk saat ini tidak tepat, karena sangat membebani rakyat. Ia mengatakan, kenaikan iuran BPJS baru bisa akan dilaksanakan paling cepat tahun 2016.

Ketua DJSN Chazali Situmorang mengatakan bila pemerintah tidak menyetujui saran DJSN untuk menaikkan tarif saat ini, maka akibatnya pemerintah harus siap untuk memberikan dana talangan untuk membayar klaim rumah sakit. DJSN menyarankan menaikkan jumlah iuran yang harus dibayar oleh peserta mandiri sebanyak Rp 10 ribu untuk masing masing kelas. Alasannya, selama berjalan, BPJS mengalami defisit akibat terlalu banyaknya pengeluaran yang harus dibayarkan kepada rumah sakit daripada pemasukan yang diterima BPJS.

Melalui Oky pula, kabarnya DPR pun akan melakukan pendalaman terkait dengan saran DJSN ini. Para wakil rakyat itu akan melakukan evaluasi di berbagai bidang tentang penyelenggaraan BPJS yang sudah terlaksana hingga saat ini.

Keberpihakan pemerintah terhadap masalah kesehatan masyarakat dinilai belum optimal dilaksanakan. Padahal, sesuai amanah UU No 36/2009 bahwa anggaran kesehatan adalah 5% dari APBN harus secara adil direalisasikan.

Menurut data analisa dari sebuah lembaga pemerhati kesehatan masyarakat, BPJS menggunakan diskriminasi dalam layanan kesehatan, misalnya pembedaan peserta antara Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tergolong fakir miskin dan non-PBI yaitu golongan ‘mampu’ dan kaya yang diwajibkan membayar iuran kelas I sebesar Rp 59.500 per bulan, kelas II sebesar Rp 42.500 per bulan dan klas III sebesar Rp 25.500 per bulan. Selain iuran, pasien PBI atau non-PBI, kalau sakit tetap harus membayar sendiri sisa biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Hasil investigasi selanjutnya bahwa dana yang terkumpul selama ini ternyata bukan untuk membayar penuh pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi untuk membayar gaji direksi, manajemen dan karyawan, pengadaan gedung dan fasilitas serta biaya operasional BPJS.

Seharusnya, menurutnya, dana yang besar itu dipakai untuk membayar penuh pelayanan kesehatan, obat, dokter dan alat kesehatan. Selain untuk menambah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan terpencil.

Walaupun dana Rp 6 triliun yang disuntikkan ke BPJS sebagai subsidi kesehatan masih terlalu kecil untuk menutupi subsidi kesehatan masyarakat yang jumlahnya saat ini berkisar 130 juta jiwa, namun tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengawasinya.

Dari hasil kajian yang dilakukan KPK, rumitnya masalah pengelolaan dana dari pemerintah juga menyangkut perubahan status kelembagaan. Dalam hal ini, ada temuan dari KPK sejumlah potensi masalah. Misalnya, pada aspek kelembagaan. KPK menemukan potensi terjadinya konflik kepentingan antara Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan persetujuan Dewan Pengawas terhadap rencana kerja anggaran tahunan yang disusun oleh Direksi. Potensi conflict of interest dan kolusi muncul lantaran gaji dan operasional Dewan Pengawas juga dibiayai dari anggaran Badan.

Karena itu, menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, KPK merekomendasikan kepada Direksi dan Dewan Pengawasan BPJS Kesehatan untuk membuat kebijakan agar melibatkan pihak eksternal dalam melakukan review rencana anggaran tahunan. Hal ini untuk menghilangkan potensi konflik kepentingan Dewan Pengawas dalam mengawasi Direksi BPJS Kesehatan.

"Pengelolaan dana yang begitu besar tentu harus dibarengi dengan instrumen pengawasan yang baik, kompetensi serta integritas yang tinggi untuk mencegah terjadinya korupsi," ujar Adnan Pandu Praja.

Mengenai soal dana yang disetor pemerintah kepada BPJS Kesehatan, diperlukan peran pemerintah terutama Departemen Kesehatan untuk terus mensosialisasikan hidup sehat. Tanpa peran pemerintah, penambahan atau suntikkan dana dari pemerintah ke BPJS Kesehatan seberapapun besarnya tidak akan pernah cukup untuk membiayai pengobatan kesehatan peserta BPJS Kesehatan.

Jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan kepada masyarakat, maka dana yang digelontorkan untuk subsidi masyarakat hanya terbuang sia-sia. Pemerintah harus memberlakukan sosialisasi kesehatan masyarakat yang mengubah paradigma kuratif menjadi paradigma preventif.

Berita Sosial

Postkan Komentar:

Latest Update