Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Berantem Karena Rokok, Ratifikasi Pengendalian Tembakau


Minggu, 12 April 2015

Berantem Karena Rokok, Ratifikasi Pengendalian Tembakau  -
duakotopas.com (Jakarta) – Masalah tembakau dan rokok kembali membuat tegang hubungan antara kementerian.

Diam-diam hubungan antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali tegang.

Semua gara-gara ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemenkes meminta agar Presiden Jokowi secepatnya meneken FCTC, tapi sebaliknya Kemenperin, Kemendag, dan Kementan menolak.

Masing-masing kementerian punya alasan tentang ratifikasi FCTC. Alasan Kemenperin, Kemendag, dan Kementan menolak karena ratifikasi FCTC bisa mematikan usaha para petani tembakau dan PHK massal di industri rokok nasional. Selain itu, penerapan FCTC bakal mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok.

Berdasarkan data Kementan, saat ini terdapat 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu dan hilir tembakau. Jumlah ini terdiri dari 2 juta orang petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu orang tenaga kerja di pabrik rokok, 1 juta orang pengecer rokok, dan 1 juta orang tenaga percetakan dan periklanan rokok.

Dengan sederet data ini, ratifikasi FCTC bakal berdampak besar pada kesejahteraan pekerja di industri tembakau. “Sebaiknya Indonesia fokus terhadap upaya implementasi PP 109 Tahun 2012,” ujar seorang pejabat di Kemenperin.

Menurut si pejabat, Indonesia sudah memiliki lebih dulu PP No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. ”Bagaimana mungkin aturan sendiri yang sudah dibuat tidak diimplementasikan, tapi justru sudah mau memakai aturan internasional. Aturan FCTC rawan paksaan inisiator,” katanya..

Pejabat lain di Kementan melihat hal yang sama. Menurut dia, ratifikasi FCTC tidak statis. Belajar dari pengalaman ratifikasi food, awalnya hanya diatur soal beras, tapi lama-lama mengatur soal yang lain seperti susu.

Sebenarnya, tak hanya Kemenperin, Kemendag, dan Kementan yang menolak Pemerintah Indonesia meneken ratifikasi FCTC. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun demikian. Alasannya sama, ratifikasi FCTC lebih banyak merugikan Indonesia.

Bagi Indonesia, industri rokok sangat penting. Selain menyerap jutaan tenaga kerja, industri rokok juga berkontribusi besar bagi pendapatan negara. Tahun 2014, misalnya, pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp 112 triliun. Tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp 115 triliun, atau naik 10,2%.

Celakanya, ratifikasi FCTC dicurigai disponsori beberapa perusahaan farmasi dunia. Peneliti dari Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng mengatakan, perusahaan Pharmacia & Upjhon, Novartis, Glaxo sangat aktif mendanai WHO untuk kampanye antitembakau. "Kampanye antitembakau dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ekonomi dari sejumlah perusahaan farmasi dunia," ujar Daeng.

Ada sejumlah poin krusial dalam ratifikasi FCTC, antara lain produsen rokok wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan serta dicetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau.

Aturan ini juga memperketat iklan produk tembakau di media cetak, televisi, dan media teknologi informasi. Misalnya, setiap iklan rokok wajib mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan dan gambar dengan porsi 10% dari durasi iklan dan 15% dari luas iklan di media cetak. Selain itu, ada ketentuan tentang kawasan bebas rokok.

Pendek kata, ruang gerak petani tembakau dan produsen rokok dipersempit. Dan, yang paling ditakutkan oleh industri rokok kalau nantinya toko-toko dilarang memajang display rokok.

Tentu saja, penolakan empat kementerian atas ratifikasi FCTC telah membuat Kemenkes kecewa. Alasan Kemenkes agar Presiden Jokowi meneken ratifikasi FCTC, karena setiap tahun pertumbuhan perokok muda dan wanita cukup banyak, yakni 14%.

Saat ini, jumlah perokok di Indonesia diperkirakan mencapai 92 juta orang, terdiri 62 juta pria dan 30 juta wanita. Itulah sebabnya, Indonesia merupakan konsumen rokok terbesar ketiga di dunia setelah China dan India dengan konsumsi mencapai lebih 300 miliar batang per tahun.

Menurut Kemenkes, biaya yang harus ditanggung oleh seluruh perokok akibat penyakit yang ditimbulkan mencapai Rp 245 triliun. Kalau dibandingkan dengan pemasukan ke kas negara melalui cukai rokok, memang angka ini tidak sebanding. Dalam APBN-P 2014, perolehan dari cukai rokok hanya Rp 112 triliun.

Lantas, apa dampaknya jika pemerintah tidak meneken ratifikasi FCTC? Seorang pejabat di Kemenkes mengatakan, Indonesia akan dikucilkan dalam pergaulan perdagangan internasional.

Nah, sekarang tinggal pilih, dijauhi dalam pergaulan internasional atau menyelamatkan jutaan orang yang hidupnya tergantung pada tembakau dan industri rokok?

Berita Ekonomi  - indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update