Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Halusinasi Negara Hukum, Uang dan Politik di Ranah Hukum


Rabu, 15 April 2015

Halusinasi Negara Hukum, Uang dan Politik di Ranah Hukum -
duakotopas.com (Lubuk Sikaping) – Kasus Bank Century benar-benar membuat para petinggi sektor keuangan trauma berat. Mereka tak mau dikriminalkan para politisi dan diseret ke pengadilan kalau kasus semacam Century terulang. Mereka berharap Jokowi menandatangani RUU JPSK bulan ini juga.

Siapa yang berhak menentukan perekonomian sedang dalam keadaan krisis atau tidak, dan apakah sebuah bank layak diselamatkan atau tidak, harus jelas. Demikian pula dengan konsekuensi hukum yang harus dihadapi atas tindakan yang mereka lakukan. Inilah inti dari RUU Jaring Pengamanan Sektor Keuangan (JPSK) yang mereka harapkan ditandatangani oleh Jokowi pada 22 April mendatang.

Para petinggi tersebut was-was bahwa suatu saat mereka akan berhadapan situasi yang sama dengan ketika pemerintah dan Bank Indonesia harus memutuskan apakah Bank Century harus diselamatkan atau tidak. Pilihan pemerintah untuk menyelamatkan bank tersebut akhirnya menimbulkan pro-kontra demikian hebat, sampai menjadi berita utama selama berbulan-bulan di hampir semua media massa besar di Indonesia. Para tokoh yang sebelumnya dikenal bersih seperti Sri Mulyani dan Boediono, pun dicitrakan sebagai koruptor besar.

DPR, TVOne dan MetroTV, dan sejumlah pakar beramai-ramai menyerang pemerintah secara habis-habisan. Berbagai fitnah pun ikut meluncur kesana-kemari. Bahkan kubu koalisi - Golkar dan PKS – ikut melancarkan serangan secara terus menerus ke pemerintah. Untuk meyakinkan publik, Pansus angket kasus Century DPR juga memanggil para ekonomi untuk memperkuat dugaan bahwa kasus Century mengandung korupsi bersifat sistemik yang melibatkan Partai Demokrat dan Presiden SBY serta keluarga.

Tapi sayangnya, kata ketua umum Perbanas Sigit Pramono, meski Century adalah kasus perbankan, tak ada orang bank yang dipanggil oleh DPR. Sigit bahkan mengaku, dirinya sudah berusaha agar dipanggil sebagai saksi, tapi tidak dipedulikan oleh DPR. Inilah mengapa Sigit selalu mengingatkan, bila tidak ada payung hukum memadai, jika kasus Century terulang, tak ada pejabat berani ambil tindakan karena takut dikriminalkan secara politik maupun hukum.

Di tengah gonjang-ganjing situasi perekonomian nasional dan global seperti sekarang, tak mustahil para petinggi sektor keuangan tiba-tiba berhadapan pada dihadapkan pada dua pilihan. Yakni mengambil langkah kongkrit dengan menyelamatkan semua bank untuk mencegah krisis perekonomian, atau menunggu sampai krisis terjadi.

Bila pilihan pertama diambil, sebagaimana kasus Century, pemerintah bisa menjadi target serangan bersama trio pakar- politisi-pers bahwa alasan tentang kemungkinan terjadinya krisis adalah mengada-ada. Bila memilih yang kedua, pemerintah akan dianggap tidak becus mengelola perekonomian.

Namun, bila nanti RUU JPSK diundangkan, apakah berarti telah ada kepastian hukum dan politik terhadap para pengambil keputusan bila kasus century terulang? Dalam situasi seperti sekarang, tampaknya bagai ‘punguk merindukan bulan’ bila sebuah undang-undang bisa diandalkan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang, apalagi bila menyangkut kepentingan politik dan uang berskala besar.

Bagaimana tidak, masyarakat telah berulang kali dibuat jengkel oleh tontonan telanjang bagaimana para penegak hukum berakobrat untuk membuat pasal-pasal hukum yang tersurat menjadi tak berarti. Salah satu contoh paling kongkrit adalah kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan, yang sukses memaksa KPK membatalkan status tersangka pemilik rekening gendut tersebut. Hakim praperadilan juga menyatakan bahwa jendral polisi berbintang tiga itu bukan aparat penegak hukum.

Kini masyarakat juga dihadapkan pada tontonan baru oleh para hakim agung yang bergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Meski sering dikecam karena keputusan-keputusannya dianggap konyol, para hakim sepuh itu telah mengajukan gugatan ke MK untuk mengkerdilkan Komisi Yudisial. Mereka menuntut agar wewenang KY dalam seleksi hakim agung dibatalkan.

Maka bukanlah sebuah halusinasi kalau ada orang yang melihat status Indonesia sebagai negara hukum sebagai fatamorgana. Demikian pula bila orang ini melihat orang yang berpendapat penegakan hukum bisa dilakukan dengan melahirkan UU baru sebagai tindakan tidak masuk akal.

Berita Politik Hukum - indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update