Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Kartel Pangan Berkibar, Negara Mati Pelan-pelan


Rabu, 08 April 2015

Kartel Pangan Berkibar, Negara Mati Pelan-pelan -
duakotopas.com (Jakarta) – Sejumlah komoditas pangan telah dikuasai para kartel. Maka jangan berharap pertumbuhan ekonomi bisa tinggi.

Sejak Desember tahun lalu, harga komoditas pangan seperti beras, daging sapi, kedelai, terigu, dan gula harganya melonjak cukup tajam. Berbagai upaya untuk menurunkan harga terus dilakukan pemerintah, tapi semuanya seperti sia-sia.

Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Selidik punya selidik, ternyata ada penguasa barang-barang komoditas impor. Penguasa impor yang telah menjelma menjadi kartel tersebut mampu mempermainkan harga komoditas pangan dalam negeri, sehingga institusi pemerintah pun sampai tak berdaya menghadapinya.

Para kartel pangan itu bisa mengatur kenaikan harga pangan secara perlahan sampai ke tingkat yang paling tinggi, hingga masyarakat tak lagi bisa membeli. Banyak kalangan melihat, karena cengkeraman kartel ini masyarakat menjadi sengsara.

Dari data Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia yang diterima IndonesianReview.com memperlihatkan sebanyak 65% kebutuhan pangan Indonesia berasal dari impor. Catatan lain mengungkapkan, pada akhir 2014, nilai impor pangan negara ini mencapai lebih US$ 5 miliar. Dengan kondisi ini, julukan Indonesia sebagai negara agraris patut dipertanyakan kembali.

Impor pangan terdiri dari beras, kedelai, jagung, terigu, ketan, garam, daging sapi, buah-buahan, sayur mayur, ikan teri, ikan kembung, ikan lele. Pada kenyataannya, impor pangan tersebut hampir seluruhnya ditangani oleh importir-importir kelas kakap. Mereka adalah kaki tangan imperialis yang oligopolinya berpusat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Australia, Jepang dan negara negara Eropa.

Ironisnya lagi, operasi perdagangan mereka selalu unggul bukan karena kesediaan volume dan kualitas pangan yang dibutuhkan. Namun karena mereka melakukan perselingkuhan dengan oknum-oknum pejabat negara yang punya wewenang mengeluarkan berbagai macam surat perizinan kuota impor.

Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad pernah mengatakan, hingga kini impor pangan terus berlangsung, bahkan semakin masif karena ada permainan yang menciptakan seolah-olah Indonesia kekurangan bahan pangan. Contohnya, kata Samad, impor daging sapi. Padahal, dalam catatan KPK, produksi daging sapi di Indonesia besar dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sentra produksi daging, kata Samad, tersebar seluruh wilayah Indonesia, seperti Jawa Timur, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Selatan. Namun, Indonesia dikondisikan oleh sekelompok kartel seolah tak bisa memenuhi kuota kebutuhan masyarakatnya sehingga harus impor.

Terungkapnya kasus korupsi impor daging sapi pada Januari 2013 yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq, menjadi bukti kuat praktik ini. KPK pun mengakui menemukan banyak mafia impor pangan dalam bentuk kartel-kartel. Kartel pangan ini diduga kuat punya jaring ke pihak pengambil keputusan. Mereka berkolusi dengan penguasa negeri ini.

Salah satu fasilitas yang kerap mereka incar adalah kebijakan kuota impor dan penghapusan tarif bea masuk. Informasi yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan menunjukkan, dari 57 komoditas bahan pangan dari luar negeri, hampir semuanya mendapat fasilitas penghapusan tarif bea masuk.

Kini, setidaknya tercatat 11 perusahaan yang diduga terlibat kartel biji-bijian dan bibit tanaman pangan dan tujuh pengusaha yang ditengarai menjalankan kartel kedelai, pakan unggas, dan gula.

Menurut data OECD, lembaga pangan independen internasional, di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut “ABCD,” yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% pangsa perdagangan serealia (biji-bijian) di seluruh dunia.

Hal ini menaruh minat penguasa pangan dalam negeri yang telah lama bercokol di bisnis pangan untuk melakukan penawaran kepada perusahaan perusahaan raksasa tersebut untuk melakukan akuisisi.

Kartel pun diduga terjadi pada impor pangan lainnya, seperti gandum, tepung terigu, gula dan kedelai. Pada produk pangan tertentu, sudah berpuluh tahun pemerintah tidak berkutik terhadap sepak terjang sebuah kelompok usaha besar. Kelompok usaha diduga kuat adalah penyumbang salah satu pasangan pada Pilpres 2014 bersama beberapa perusahaan lainnya.

Sama halnya gandum, komoditas kedelai pun hampir serupa, kekuasaan kartel sudah lama mencengkeramnya. Menurut data Development of Economics and Finance (INDEF), terdapat tiga perusahaan atau importir yang menguasai stok kedelai di Indonesia. Ketiga perusahaan yakni PT FKS Multi Agro, PT Gerbang Cahaya Utama, dan PT Budi Semesta Satria. Ketiga perusahaan ini menguasai 66% stok kedelai di pasar dalam negeri.

Saat ini harga kedelai di pasaran internasional sedang mengalami penurunan. Lalu mengapa harga kedelai di dalam negeri tetap di level harga tinggi Rp. 10.000 per kg. Padahal, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hanya menyumbang 11%-12% kenaikan harga kedelai sehingga bukan lagi penyebab utama tingginya harga kedelai. Indikasi kartel memang nyata sekali dan tentunya masyarakat juga perlu tahu.

Kecenderungan yang sama terjadi di pasar domestik, terutama untuk pasar beras, terigu dan gula. Di pasar dalam negeri, penguasa distribusi gula, dulu kita kenal dengan istilah “sembilan samurai.” Kini, ada enam penguasa di distribusi gula yakni A, SH, H, Y, K, dan P. Mereka sering memainkan stok gula rafinasi menjelma bak “kolor ijo.”

Menurut Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, negara dengan tipe seperti Indonesia yang pemerintahnya tidak menjadikan pangan sebagai sebuah kedaulatan, sampai kapan pun pertumbuhan ekonominya sulit untuk mencapai dua digit. Selagi komoditas pangan masih dikuasai oleh kartel pangan yang menguasai pasar domestik, katanya, Indonesia tidak akan mungkin jadi negara maju. Saat ini saja ada tujuh penguasa komoditas pangan.

Praktik kartel komoditas pangan di Indonesia ditengarai sudah berjalan puluhan tahun. Praktik itu selalu didasari tidak tercukupinya produk pangan di dalam negeri, sehingga memunculkan pengusaha tertentu yang menguasai komoditas impor tertentu. Akhirnya, mereka menguasai distribusi pangan impor berskala besar, bahkan mengatur harganya. Itu terjadi lantaran pemerintah kita tidak ada upaya untuk memberantas kartel, malah membiarkannya.

Sungguh sebuah tragedi memilukan bagi bangsa dan negara, jika kartel pangan terus merajalela. Apalagi kalau ada yang merasa berutang budi terhadap kartel yang selama ini menjadi cukong utama dalam menopang perjalanan karir politiknya. Tragis memang. Ini membuat Indonesia mati pelan-pelan.

Berita Ekonomi - indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update