Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Kiamat Pangan Terus Mengancam Bangsa


Jumat, 03 April 2015

Kiamat Pangan Terus Mengancam Bangsa -
duakotopas.com – Kemampuan pertanian Indonesia kini tak lagi bisa diandalkan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pun sudah tak mampu lagi. Program ketahanan pangan pun semakin terancam.

Selama dua dasa warsa terakhir lahan pertanian yang jadi andalan untuk mencapai swasembada pangan telah mengalami penurunan volume drastis. Hantaman cuaca ekstrim sepanjang tahun, kekeringan, dan banjir menjadi penyebab utamanya. Selain itu serangan hama yang tak pernah ada habisnya juga menambah parah kondisi.

Akibatnya, hasil panen yang seharusnya bisa menguatkan ketahanan pangan kini jauh dari harapan. Alhasil penyediaan pangan kita selalu mengalami kekurangan dan semakin langka. 

Dengan kondisi seperti itu, Indonesia mau tak mau menjadi pasar pangan yang paling diincar oleh negara-negara produsen pangan dunia. Apalagi  pemerintah Indonesia hingga kini belum punya “greenland” sebagai tumpuan upaya membenahi sektor pangan dalam negeri. Indonesia masih berkutat pada posisi sebagai negara pengimpor pangan terbesar di dunia.

Merosotnya kemampuan finansial pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi makin menambah runyamnya kondisi ketahanan pangan kita. Bahkan ketidakmampuan pemerintah telah membuat kondisi risiko produksi saat ini paling buruk untuk kurun waktu 30 tahun terakhir. Wajar bila banyak pengamat memprediksi, ke depan Indonesia selalu terjadi defisit pangan berkepanjangan, terutama beras.

Bagaimana Indonesia dapat mengatasi defisit ini? Kalaupun Indonesia punya cukup banyak devisa untuk mengimpor beras, masalahnya apakah beras selalu tersedia di pasar internasional?

Kita paham bahwa pasar beras internasional bagian dari lingkaran politik global. Hal ini pula yang jadi salah satu alasan pemerintah Orde Baru untuk mengejar swasembada beras. Kalaupun berasnya tersedia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan harganya yang selalu bersandar pada harga dollar AS?

Kebijakan impor jutaan ton beras oleh Indonesia sering dapat memicu terjadinya kenaikan harga beras sangat tajam. Sehingga mayoritas masyarakat yang berkemampuan ekonomi lemah selalu tidak mampu untuk membelinya.

Apa pun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, suatu hal yang sudah dapat diprediksi adalah kegagalan produksi pangan, terutama beras, akan selalu menjadi ancaman serius bagi kebanyakan penduduk negeri ini di masa datang. Maka kiamat pangan pun menjelang.

Ketergantungan kepada negara pengekspor pangan berimbas pada kondisi ekonomi Indonesia yang sudah lama terseok-seok. Gejolak ekonomi Indonesia yang mudah terombang-ambing itu dimanfaatkan oleh negara-negara pemasok, ketika kondisi ekonomi domestik terpuruk.

Kecemasan rakyat terhadap kelangkaan pangan memang bukan lagi bayangan, tapi sudah menjadi kenyataan. Selama kuartal pertama 2015 saja telah terjadi kelangkaan beras pada medio Januari sampai Februari. Beras yang merupakan bahan pokok utama, hilang dari pasaran dengan tiba-tiba.

Walau pemerintah telah berusaha dengan cara operasi pasar melalui beras Bulog, tetap saja tidak ada pengaruhnya terhadap harga yang sudah telanjur naik. Operasi pasar justru kadang dimanfaatkan oleh oknum pejabat sebagai peluang untuk membuang beras yang sudah terlalu lama tersimpan di gudang. Tak pelak kondisi beras pun tak layak dikomsumsi masyarakat. Akhirnya masyarakat pun enggan untuk membeli beras yang berasal dari operasi pasar.

Sementara itu, sebagian besar beras yang diimpor hanya berasal dari Thailand, India, dan Vietnam, tiga negara dengan kondisi politik pangan yang belum begitu mapan. Sering terjadi naiknya harga beras di pasar domestik setempat secara politis mempengaruhi pesanan negara seperti Indonesia.

Negara pemasok beras tersebut terkadang sengaja mengontrol harga beras international guna melindungi stabilitas persediaannya di dalam negeri mereka. Hal ini menjadikan harga beras sebagai isu politik yang sangat sensitif di tingkat regional. Sekali waktu bisa terjadi negara tersebut secara sepihak dan mendadak menghentikan pasokannya terhadap Indonesia.

Bahaya ledakan penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, populasi penduduk Indonesia saat ini 250 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai angka 270 juta jiwa. Jika ledakan penduduk ini tidak diimbangi dengan kemampuan produksi pertanian dan lahan pertanian yang baik, maka bukan tak mungkin akan ada krisis pangan setiap tahunnya.

Banyak hal yang menyebabkan krisis pangan terjadi. Selain pertambahan penduuk yang semakin banyak, juga kerusakan lingkungan yang terjadi di mana- mana, konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, perubahan pola konsumsi, serta kebijakan lembaga keuangan internasional dan negara maju.

Masalah konversi lahan masih menjadi persoalan utama di sektor pertanian Indonesia. Adanya konversi lahan beralih ke lahan perumahan dan industri, membuat luas lahan pertanian di Indoensia kian menyusut. Bahkan luas lahan pertanian Indoensia kini kalah luas dengan negeri Thailand, yang penduduknya lebih sedikit.

Di sisi lain potensi pemanfaatan lahan sebagai bahan baku energi alternatif semakin membuat pangan dalam negeri kian terancam. Menurut para peniliti di bidang pertanian, ada beberapa indikator yang menunjukkan rawan pangan akut yang mengarah kepada kondisi terancam kiamat pangan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Prediksi peneliti sebelumnya kiamat pangan yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Namun dengan indikator baru itu, bukan tak mungkin kiamat pangan terjadi di negeri ini pada era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Belum adanya proteksi terhadap kebijakan impor pangan dan tidak ada insentif bagi produsen pangan dalam negeri. Ini masih di tambah kebijakan perdagangan agribisnis yang lebih memihak kepentingan pemodal dan impor, ketimbang berorientasi ekspor.

Hal itulah yang menjadi posisi petani dalam negeri selalu hanya dijadikan tumbal. Intervensi pemerintah pun tidak bertujuan untuk mengendalikan komoditas pangan dalam negeri agar tetap tersedia bagi rakyat. Namun lebih fokus kepada  pengendalian pasar semata. Tentu juga akan bercampur banyak kepentingan pemodal yang selama ini memang sudah mahir bermain mata dengan okum pejabat pemerintah.

Intervensi yang dilakukan pemerintah selama ini lebih bersifat reaktif sebagai pemadam kebakaran, ketimbang tindakan preventif dan terencana yang bersifat mengendalikan komoditas pertanian. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bukan untuk bertujuan mengendalikan suatu komoditas sehingga terjamin ketersediaannya, melainkan hanya subsidi pada beberapa komponen yang terkait pangan.

Di sisi lain tidak ada proteksi terhadap kebijakan impor pangan dan tidak ada insentif bagi produsen pangan dalam negeri. Ini masih ditambah dengan kebijakan perdagangan agribisnis yang lebih memihak kepentingan pemodal dan impor, ketimbang berorientasi ekspor.

Ironisnya selama ini, pemerintah masih melakukan manajemen tertutup terhadap kebijakan impor pangan. Seperti yang terjadi belakangan ini, gembar gembor tidak lagi membuka kran impor dengan alasan persediaan beras cukup aman. Tapi senyatanya kuota impor beras besar-besaran dari Thailand dan Vietnam masih dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah seolah tidak mau belajar dari pemerintah Orde Baru yang sukses melakukan swasembada pangan. Jika kondisi pangan ini terus dibiarkan, maka kesialanlah yang akan diterima oleh bangsa ini. Apalagi bila negara-negara pemasok pangan mengalami terjadi bencana dan perubahan iklim gejolak politik, yang memungkinkan negeri pengimpor itu akan menolak permintaan impor beras oleh Indonesia.

Jika sudah begitu, mau ke mana lagi bangsa kita akan mencari beras? Kiamat pangan memang terus mengancam bangsa kita. ***

Berita Ekonomi Makro
Postkan Komentar:

Latest Update