Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Monopoli Uang Dan Kekuasaan, Serangan Balik Pengusaha Lokal


Selasa, 07 April 2015

Monopoli Uang Dan Kekuasaan, Serangan Balik Pengusaha Lokal -
duakotopas.com (Jakarta) – Bagi para pemuja uang dan kekuasaan, yang telah sukses membangun dinasti politik, menggugat UU No 1 tahun 2015 adalah wajib. UU ini, yang mulai berlaku Februari lalu, secara tegas melarang dinasti politik.

Para pentolan ‘kerajaan’ lokal itu tak peduli bahwa UU tersebut dibuat berdasarkan aspirasi rakyat. Sebuah aspirasi yang berkembang karena kejengkelan pada monopoli kekuasaan politik oleh keluarga-keluarga tertentu. Demikian hebatnya kekuasan keluarga-keluarga ini sampai tak malu untuk mempertontonkan kekayaan di depan rakyatnya sendiri  yang masih harus begumul dengan kemiskinan massal.

Keluarga besar gubernur Banten non-aktif Atut Ratu Chosiah adalah salah satu contoh paling mencolok. Bayangkan, anggota keluarganya ada yang sampai punya koleksi mobil super mewah seperti Ferrari dan Lamborghini. Ini belum termasuk kekayaan lain seperti tanah dan simpanan di bank yang bisa membuat keluarga besar tersebut kaya sampai 7 turunan.

Kekuasaan keluarga besar tersebut memang luar biasa. Tak hanya kursi gubernur yang dikuasai, tapi Walikota, bupati, ketua DPRD, sampai LSM juga berada di bawah kendali keluarga besar super kaya itu. Dua Parpol paling berkuasa di Banten -  PDI-P dan Golkar -  pun berada dalam genggamannya.

Maka tak aneh bila sekarang ini sejumlah anak, adik, dan menantu para penguasa dinasti politik lokal telah beraksi untuk membatalkan UU No 1 tahun 2015 melalui MK. Lanosin, adik kandung Bupati Ogan Komering Ulu, Sumsel, bahkan telah mengayunkan langkah kongkrit. Sidang MK atas gugatannya kini sedang berjalan.

Cikal-bakal UU tersebut adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung, yang menganulir UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada melalui DPRD. Perppu ini juga melarang sanak-saudara pejabat yang sedang berkuasa menjadi calon bupati, walikota, atau gibernur.

Keluarga penguasa lokal lain yang mengambil langkah sama dengan Lanosin adalah Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan Aji Sumarno. Adnan adalah adalah anggota DPRD dan putra Bupati Gowa, Sulawesi Selatan. Dia juga keponakan gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan  Aji Sumarno adalah menantu Bupati Selayar, Sulsel.

Lanosin, Adnan, dan Aji menuntut agar MK mencabut pasal  yang melarang siapa saja mempunyai hubungan darah atau saudara dengan incumbent  maju menjadi pemimpin daerah. Pasal ini menetapkan, mereka yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota “tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana (incumbent-Red) yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”

Berdasarkan UU tersebut, KPU telah menyusun rancangan Peraturan KPU yang kini digodok oleh Panitia Kerja Pilkada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Bila peraturan ini disahkan, anggota keluarga kepala daerah yang sedang berkuasa dilarang  mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota di wilayah yang sama. Contohnya,  keluarga kepala daerah incumbent  di Batam dilarang ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau.

Alasan utama di balik gugatan para putra, adik, dan menantu penguasa lokal itu, UU anti dinasti politik tersebut bersifat diskriminatif.  Bagi mereka, adalah hak politik setiap warga negara RI untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Para penerus dinasti politik ini tak menyebut bahwa mereka juga waswas bila kekuasaan keluarga  mereka diserobot oleh pihak lain, apalagi oleh kubu oposisi yang sudah bernafsu membongkar segala praktek busuk pendahulunya.

Lalu, apa sesungguhnya alasan di balik pengesahan UU anti dinasti politik tersebut? Dalam berbagai perdebatan sebelum pengesahan, para politisi Senayan pendukung UU tersebut beralasan, keberadaan dinasti politik merusak demokrasi. Alasannya, mereka lebih piawai dibandingkan para pesaing, utamanya dalam soal manipulasi suara, politik uang, dan eksploitasi APBD.

Salah satu contoh paling mengenaskan dalam hal ini terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Pada Agustus 2010, Widya Kandi Susanti sukses merebut poisisi  bupati Kendal setelah menang telak dalam Pilkada. Pendahulu politisi PDI-P ini adalah suaminya sendiri, Hendry Budiono,  yang terpaksa masuk penjara karena korupsi.

Tak kalah mengenaskan adalah Pilkada di Ngawi, Jawa Timur,  pada 2010 juga. Dua calon terkuat dalam Pilkada di sana – Haryanti dan Nurlaila - adalah  istri tua dan istri muda bupati incumbent Sutrisno. Pertarungan dimenangi oleh Haryanti, sehingga dia dilantik menjadi pengganti suaminya. Masa jabatan pertama Haryanti berakhir tahun ini, dan kabarnya akan digantikan oleh madunya.

Di mata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, kemenangan keluarga incumbent pada dasarnya disebabkan popularitas yang lebih tinggi ketimbang lawan-lawannya. Mereka, kata Burhanudin, sering muncul di arena publik bersama ayah, mertua, kakak, atau suami yang sedang menjabat.

Keluarga para pejabat tersebut juga diuntungkan oleh adanya dana hibah dalam APBD, yang bisa mereka gunakan sebagai sumbangan Bupati/walikota/gubernur kepada rakyat. Para penerima sumbangan, menurut Burhanudin,  akan menyangka sang pejabat dan keluarganya adalah orang baik hati.

Jokowi juga termasuk pejabat yang gemar menggunakan dana semacam ini, yang kalau di tingkat pusat bernama dana Bantuan Presiden. Dia suka blusukan kesana-kemari sambil menebar bantuan yang sesungguhnya berasal dari kas negara.

Berita Politik - indonesian review

Postkan Komentar:

Latest Update