Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Nikmatnya Jadi Pegawai Pajak


Selasa, 07 April 2015

 Nikmatnya Jadi Pegawai Pajak -
duakotopas.com (Jakarta) – Para pegawai pajak mendapat tunjangan kinerja sangat besar. Padahal kerja mereka memble.

Minggu ketiga di  bulan April ini adalah  masa yang ditunggu oleh para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagaimana tidak,   Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden No. 37/2015. Pepres ini berisi pengaturan  kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi Pegawai Negeri Sipil  DJP.  Bahasa sederhananya,  pegawai DJP akan mendapatkan tunjangan kinerja.

Berapa besarnya? Gede banget. Bayangkan saja,  untuk kelas terendah sebagai penilai PBB Muda  mendapatkan Rp 21.567.900.  Padahal pegawai kelas ini  baru beberapa tahun lulus dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Sementara tunjangan  kinerja tertinggi didapat para eselon 1 sebesar Rp 117.375.000.  Mantap kan?

Hanya saja, tunjangan yang mereka peroleh bertolak belakang dengan kinerja mereka yang sebenarnya. Bagaimana tidak, dari tahun ke tahun tax ratio tak beranjak, dan merupakan yang terendah se-Asia Tenggara. Saking gemasnya mantan ketua BPK, Anwar Nasution, dalam suatu kesempatan di Yogyakarta berkata: “Hampir 70 tahun tax ratio kita hanya 12% dari PDB.“

Betul, nilai nominal pendapatan pajak terus naik.  Tapi semua itu karena kenaikan PDB. Bukan rahasia lagi, kalau saban tahun penerimaan pajak selalu meleset dari target.    Tahun 2014  saja DJP  hanya memenuhi 91,5% dari target. Ini merupakan  perolehan terendah dibandingkan target selama beberapa tahun terakhir.  Untuk dua bulan pertama tahun ini  saja, penerimaan pajak turun 3,8% dibandingkan tahun lalu.

Dengan kinerja seperti itu,  kok, para pegawai DJP malah diberikan  tunjangan?

Tunjangan merupakan motivasi positif dalam bentuk kopensasi finansial langsung kepada pegawai agar meningkatkan kinerja mereka. Tapi bila kinerjanya buruk,   pegawai wajib dikenakan motivasi negatif. Artinya, justru hukumlah yang diterima oleh si pegawai,  bukan tunjangan.

Pada  tahun 2006 atas nama reformasi birokrasi, pegawai DJP pernah mendapat kenaikan tunjangan besar. Tapi itu tidak membuat kinerja mereka semakin baik. Malah setelah reformasi birokrasi tersebut,  kita melihat kasus-kasus besar yang menjerat pegawai pajak,  seperti Gayus Tambunan, Dhana Widiatmaka, dan Bahasyim Assafie.

Dari komposisi target pendapatan pajak dalam APBN-P 2015 saja, pemerintah masih memanjakan petugas pajak.  Total pendapatan PPN dan PPh sebesar Rp 1.257 triliun.  Jumlah  PPN mengambil peranan sebesar 46%, lebih tinggi dari dari beberapa negara tetangga. Semakin tinggi persentase pendapatan PPN,  menujukkan kemalasan petugas pajak untuk bekerja.

Seharusnya pemerintah terlebih dulu memperbaiki sistem dan sumber daya manusia DJP. Sistem informasi teknologi DJP sudah dikenal tidak bagus, sehingga transaksi-transaksi wajib pajak (WP) terhadap lawan transaksinya tidak semua  bisa terlacak. Akibatnya dengan mudah WP dapat mengecilkan pajaknya.

Selain itu, masyarakat juga masih melihat banyak pegawai pajak hidup mewah. Untuk mengawasi petugas pajak, pemerintah seharusnya membentuk Komisi Pengawas Pajak, untuk mengawasi pegawai pajak. Kalau itu dijalankan, maka tax ratio kita akan meningkat menjadi 15%.

Selain memberikan tunjangan kepada pegawai pajak,  pemerintah juga baru saja menaikkan  tunjangan uang muka mobil kepada pejabat. Padahal rakyat sedang berjuang menghadapi kenaikan harga-harga barang. Suatu kontradiksi yang menyakitkan.

Berita Politik - indonesianrview

Postkan Komentar:

Latest Update