Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Praperadilan Mengadili, Kepastian Hukum Dikebiri


Kamis, 02 April 2015

Praperadilan Mengadili, Kepastian Hukum Dikebiri -
duakotopas.com – Kontroversi putusan hakim Sarpin Rizaldi yang membatalkan status tersangka jenderal pemilik rekening gendut dalam sidang praperadilan sampai sekarang masih mengalir deras. Belakangan, putusan tersebut menjadi bahan uji materi hukum sejumlah hakim tinggi Mahkamah Agung untuk ditelaah sejauh mana logika hukum penetapan tersangka menjadi kewenangan Praperadilan, terutama dari sisi keadilan.

Putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan pada Februari lalu kini benar-benar menjadi pelajaran manis bagi para koruptor. Para tersangka kasus korupsi seperti Sutan Bhatoegana, Suryadharma Ali, Hadi Poernomo dan sebagainya, mengikuti jejak Budi Gunawan dalam mengajukan gugatan praperadilan. Sama halnya dengan Budi Gunawan, inti gugatannya menolak penetapan mereka sebagai tersangka oleh KPK.

Sebaliknya bagi KPK dan kelompok masyarakat anti-korupsi, justeru jejak putusan hakim Sarpin tersebut menjadi pelajaran pahit. Budi Gunawan sukses memberi contoh bagaimana seorang koruptor melepaskan jeratan hukum yang melilitnya dengan menggugat aparat penegak hukum untuk mencabut status sebagai tersangka.

Jejak putusan hakim tunggal praperadilan itupun sekarang ini telah menelan korban. Karena tersulut emosi dengan putusan hakim Sarpin, Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja berang dan menyebut Sarpin adalah hakim bodoh. Tak terima dengan pelecehan itulah Sarpin memperkarakan mantan hakim agung itu ke Polda Metro Jaya, pertengahan Maret lalu, dengan aduan mencemarkan nama baik.

Sarpin benar-benar telah membelah praktisi hukum di jagat penegakan hukum tanah air dalam pro-kontra yang sangat sengit. Hukum menjadi tak pasti. Tak terkecuali para hakim agung terbelah dan dibuat repot ulah Sarpin. Atas desakan banyak pihak, mereka pun mengkaji putusan tersebut dalam uji materi internal MA. Hasilnya kelak juga sekalian bisa menjadi bahan masukan dalam revisi undang-undang hukum pidana dan hukum acaranya yang tak kunjung kelar itu.

Para pengamat hukum menilai, setelah disahkannnya UU Komisi Yudisial (KY), putusan lembaga praperadilan seyogyanya tidak lagi ditentukan oleh hakim tunggal. Karena dari sejarah lahirnya lembaga praperadilan dalam sistem hukum di Indonesia di era 1980-an, lembaga praperadilan tercipta hanya semata untuk menekan mengantisipasi terjadinya pelanggaran prosedur hukum oleh aparat penegak hukum. Inisatornya adalah Ali Said, dan disetujui oleh Menteri Kehakiman pada 1982 yang saat itu dijabat oleh Ismail Saleh.

Kala itu, lembaga praperadilan memang difungsikan sebagai pengawas yang terpisah di luar pengadilan. Hakimnya bekerja di ranah yang memeriksa prosedur-produsur hukum acara yang diduga menyimpang; bukan memeriksa subtansi hukum yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh hakim Sarpin terhadap Budi Gunawan.

Ringkasnya, keberadaan lembaga prapreadilan saat itu juga untuk meringankan beban aparat penegak hukum agar tidak lagi disibukan oleh berbagai masalah teknis, sehingga perannya di tingkat pengadilan lebih fokus kepada subtansi kasus hukum.

Fungsi sidang praperadilan kala itu, antara lain memutuskan ganti rugi atau rehabilitasi bagi pihak tersangka atau terdakwa yang keberatan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang prosedur hukumnya rancu dalam proses eksekusi. Termasuk, memeriksa kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UU akibat kekeliruan hukum yang diterapkan.

Nah, kini di zaman yang telah berubah, fungsi lembaga praperadilan itu sesungguhnya sudah menjadi domain KY. Adapun fungsi lembaga praperadilan lebih kepada telaah keputusan hakim yang diolah dari tim gabungan antara MA dan KY. Ini juga untuk mempertegas bahwa putusan hakim akan sangat kuat dan mengikat tanpa intervensi proses kelanjutan ke tingkat pengadilan.

Dengan aturan dalam UU KY dan UU MA yang saling terkait, maka antara KY dan MA yang membawahi hakim, punya kewajiban sama untuk mencegah terjadinya kontroversi keputusan hakim praperadilan. Dalam hal ini sidang praperadilan statusnya bukan lagi dikuasai oleh hakim tunggal semata yang dengan bebasnya bisa mengambil keputusan dengan dalih multi interpretasi diri hakim.

Sejatinya, lembaga praperadilan bukanlah tempat untuk mencari keadilan seperti halnya pengadilan. Tapi lembaga pengawasan untuk para penegak keadilan. Dengan begitu, putusan kontroversial hakim Sarpin Rizaldi ke depan tidak lagi terjadi.

Putusan Sarpin memang sangat janggal dalam dunia penegakan hukum negeri. Ia telah mengubah lembaga praperadilan sebagai rumah pencari keadilan. Bagaimana mungkin hanya seorang hakim praperadilan dalam waktu singkat bisa memutuskan subtansi kasus hukum sebagaimana yang diperankan oleh lembaga pengadilan di berbagai tingkatannya.

Tapi dasar karena hukum di Indonesia banyak celah dalam melakukan upaya hukum, segalanya bisa diada-adakan dengan memperluas persepi dan menafsirkan hukum sekenanya, hingga lembaga praperadilan bisa diubah dengan memutar balik sekaligus memperluas kewenangan yang ada.

Putusan hakim Sarpin seakan-akan menjadi yurisprudensi bagi koruptor benar-benar telah menggiring opini masyarakat terhadap kebenaran praperadilan sebagai tempat mencari keadilan. Lebih celaka lagi, para pengacara tersangka korupsi mengabaikan aturan yang sebenarnya. Akhirnya praperadilan kini telah disalahgunakan oleh penegak hukum dan pihak yang berperkara tanpa aturan sebenarnya.

Di sinilah sesatnya logika bengkok hakim Sarpin. Ia memperluas makna kewenangan praperadilan sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 77 KUHAP. Padahal, pasal ini jelas-jelas membatasi obyek hukum praperadilan adalah sebatas kesewenangan penangkapan, penyidikan, penggeledahan dan penyitaan aparat penegak hukum, yang dalam ruang lingkupnya diduga menyalahi prosedur penegakkan hukum.

Selain itu, kewenangan praperadilan juga dibatasi oleh Pasal 88 KUHAP, dimana praperadilan dapat pula memeriksa sah-tidaknya upaya paksa dalam penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah-tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 88 KUHAP bisa dikaitkan dengan pasal 95 dan 97 yang memungkinkan praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabitilasi.

Dalam memutuskan ganti rugi, lembaga praperadilan juga memang tidak hanya berwenang memeriksa kesalahan upaya paksa dan penyidikan maupun penuntutan saja. Tapi lebih dari itu juga sampai ke soal besaran materi ganti kerugian, tindakan aparat penegak hukum yang masuk ke rumah tersangka secara sewenang-wenang, termasuk dalam tata cara penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Nah, rumusan-rumusan kewenangan peradilan itu sangat jelas diatur bahwa kewenangan lembaga praperadilan bukan menentukan sah-tidaknya dasar penetapan tersangka, atau memutuskan dalam menghentikan penyidikan. Tugasnya hanya memeriksa dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkaranya; tidak bisa diperluas sebagai vonis mengikat yang seakan-akan dapat menetapkan-tidaknya seorang tersangka. Sebab, catat tebal-tebal: penetapan tersangka bukan objek hukum praperadilan!

Pelajaran berharga yang dipetik dari logika bengkok hakim Sarpin adalah, satu sisi putusan peradilan seharusnya memperhatikan implikasi dari penerapan hukum yang bersumber dari UU lain yang terkait. Bila terjadi benturan, maka akan menimbulkan ketidakpastian.

Sebaliknya, para perumus UU, khususnya UU KPK dan UU Tipikor, ketika dulunya menyusun UU, belum sepenuhnya mengantisipasi terhadap pasal pasal yang kini dapat mengebiri kepastian dan keadilan hukum sendiri. ***

Berita hukum - indonesiareview
Postkan Komentar:

Latest Update