Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Propaganda Para Penjilat , Petugas Partai Versus Petugas Negara


Kamis, 16 April 2015

Propaganda Para Penjilat , Petugas Partai Versus Petugas Negara -
duakotopas.com (Jakarta) – Loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai.

Di Indonesia, ungkapan kondang Abraham Lincoln itu kembali membahana pasca Kongres IV PDI Perjuangan 2015. Pernyataan Presiden AS 1809–1865 itu serasa mengunci propaganda yang kerap diumbar oleh sejumlah barisan politisi Banteng pasca kongres tersebut. Disebut propaganda karena dalam menetralisir kegaduhan publik atas pidato Megawati yang tersurat menghina Presiden Joko Widodo dalam arena kongres tersebut, mereka kerap menyampaikannya dengan fakta terseleksi untuk membenarkan dan bahkan menguatkan pendapat big bos tentang petugas partai yang dialamatkan kepada Jokowi.

Barisan politisi penetralisir pidato Megawati itu juga patut disebut penjilat. Sebab mereka nampak di satu sisi menghamba kepada Mega, sisi lain juga mengais keberuntungan agar kepentingannya diakomudasi dalam kekuasaan Jokowi dengan menyampaikan fakta yang menyenangkan kedua pihak melalui berbagai penafsiran dan analogi yang bengkok.

Sejumlah politisi Banteng itu menyamaratakan posisi politik mereka sebagai petugas partai dalam kapasitasnya sebagai menteri, anggota DPR, kepala daerah dan berbagai jabatan kenegaraan yang kini mereka sandang. Sekilas, fakta ini memang benar adanya dan berlaku sama untuk Jokowi, meski kedudukan presiden lebih tinggi dari mereka dan setara dengan DPR secara kelembagaan. Namun argumentasi ini lebih menggiring presiden untuk memposisikan diri sebagai politisi dan bukan negawaran.

Padahal, di tengah melaksanakan mandat rakyat pada periode tertentu dan sedang berada di ruang publik, jabatan seorang presiden melekat dalam dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan Panglima Tertinggi militer. Pada posisi dan kondisi demikian, presiden merupakan pelaksana mandat rakyat dan bukan petugas atau pelaksana mandat partai.

Dengan berbagai peran vital sebagai mandataris rakyat itulah sulit sekali melepaskan jabatan yang melekat dalam diri presiden, kecuali Kongres PDI Perjuangan kemarin digelar secara tertutup sehingga tidak diketahui rakyat. Tak hanya dalam arena tertutup kongres, dalam berbagai pertemuan tertutup lainnya argumentasi elit Banteng yang menyatakan bahwa Jokowi kembali ke “rumah” barulah relevan, yaitu hadir sebagai petugas partai. Tapi bagaimanapun tertutupnya pertemuan politik dan meskipun periode kekuasaannya juga telah selesai, seorang presiden dan mantan presiden tetap tertuntut berperan sebagai negarawan. Dan bukankah Ketua Umum PDI-P itu mantan presiden.

Dari sekian propaganda tersebut, benang merah relevansi petugas partai yang dikembangkan politisi penjilat tersebut adalah kebijakan seorang presiden mesti sehaluan dengan kebijakan partainya. Itu juga berlaku sama dengan petugas partai yang duduk di berbagai jabatan lainnya. Tak cukup itu, agar propaganda semakin menukik, mereka menarik contoh “mewah” sebagaimana politik di AS.

Disebut mewah karena tingginya tingkat peradaban politik dan demokrasi di sana tidak sebanding dengan Indonesia. Di AS, harmonisasi kebijakan partai dengan kebijakan presiden yang berkendaraan politik dari parpol pemenang Pilpres telah dimulai dari transparansi dalam pengumpulan dan pengeluaran sumber dana memenangkan kandidatnya. Transparansi ini telah lama diatur secara ketat oleh Federal Election Commission, dan terus mengalami penyempurnaan hingga kini, terutama mengenai pihak penyandang dana dan batasan jumlahnya.

Aturan main tersebut sesungguhnya mereka tegakan justeru untuk menekan terjadinya oligarki politik. Pengalaman peradaban politik yang mereka tempuh selalu menunjukan bahwa pihak yang paling dirugikan akibat oligarki politik selalu diderita rakyat. Dalam politik, oligarki selalu melahirkan transaksi, dan transaksi melahirkan oligarki.

Pertalian uang dan kekuasaan selalu ada timbal balik antar politisi dan sponsor sebagai donaturnya. Kenyataan bahwa tidak ada makan siang gratis menjadi kunci dimana berbagai konsesi serta berbagai fasilitas istimewa lainnya selalu diberikan politisi kepada elit tertentu yang mendanai mereka dalam Pemilu hingga berbuntut korupsi.

Di AS, hukum selalu menjadi instrumen pencegah praktik KKN yang selalu lahir dari oligarki tersebut. Itulah kenapa dana politik di AS merupakan isu paling krusial dalam Pemilu dan merupakan kriminal bagi pelanggarnya. Ini juga menjadi penjelas kenapa transparansi dana politik di AS selalu segaris dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan presiden terpilih.

Mesin pencipta transparansi tersebut adalah fakta konflik berdarah-darah keragaman masyarakat AS hingga menebalkan kesadaran hak kewarganegaraan dan budaya hukumnya. Eksperimen peradaban politiknya menunjukan: nyaris tidak ada sarana pencegah tirani, selain melalui parpol yang melaksana supremasi hukum melalui gerbang demokrasi bernama Pemilu.

Sebagai kampiun sistem politik tersebut, demokrasi sekelas AS memang tak menjamin bebas dari oligarki. Tapi sebagaimana tesis Nurcholis Madjid, kita belum menemukan sistem yang lebih baik dari itu. Parpol di AS sangat kuat menjadi saluran yang menampung aspirasi rakyatnya, dari yang paling ortodok sampai paling liberal. Kemudian para politisi mengolahnya dalam sebuah proses agregasi, lalu diadvokasikan agar menjadi kebijakan negara.

Dalam rangkaian proses tersebut, keberpihakan politisinya tidak abu-abu. Keberpihakan makin terang-benderang ketika berbagai data dan analisa atas isu yang mereka perjuangkan sangat meyakinkan: metodelogis dan sangat teknis namun faktual sehaluan dengan garis ideologi yang dianut. Itu juga dibawah kontrol ketat para konstituen dan kelompok kepentingan yang senafas dalam ideologi dan kepentingan terhadap isu yang ada. Maka tak mengherankan dalam praktik politik AS, pengarus-utamaan isu sebagai cermin ideologinya lebih mengental dibanding varibel politik lainnya. Saking kuatnya pertarungan isu dan kontrol publik itulah keseimbangan keputusan politik di AS selalu berakhir di ‘altar’ voting.

Tapi lucunya, ketidakmampuan sistem politik Indonesia menerapkan peradaban politik di AS itu menjadi apologi Megawati dimana voting merupakan tradisi Barat dan bukan produk Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah. Lebih menggelikan lagi pendapat tersebut diamini oleh barisan politisi Banteng. Mereka gagal paham ikhwal politik Amerika karena dijangkit megalomania. Sebagaimana halnya penyakit tersebut, penderitanya cenderung berhalusinasi tentang sesuatu yang ideal dalam diri mereka, namun kurang disertai dengan pembuktian rill atau menghalalkan cara-cara facisme dan oportunis untuk mencapainya.

Di AS, dengan segala tingkat kesadaran politik, kesungguhan dan jaminan hukum mewujudkan good governance melalui sistem politiknya itulah telah melahirkan praktik guyub konstituen. Konstituten di AS cenderung mendonasikan pendapatannya kepada parpol pejuang aspirasinya sehingga parpol di AS menjadi sarana efektif pendidikan politik rakyatnya.

Masyarakat dan politisi AS mencapai tingkat kesadaran seperti itu butuh waktu bilangan abad. Indonesia menirunya belakangan, terutama pasca 1998. Hanya saja kedustaan dan kemunafikan kaum politisi Indonesia masih begitu kental ketika menerapkannya di lapangan nyata. Partisipasi politik dan kesadaran hak-hak kewarganegaraan masyarakat tidak diimbangi dengan kesungguhan partai politik dalam memperjuang hak-hak tersebut.

Celakanya, apatisme masyarakat yang lahir akibat menumpuknya kekecewaan terhadap partai dalam memperjuang aspirasi, telah melahirkan praktik transaksi politik baru. Jika Pemilu di AS konstituen mendonasi pemasukannya kepada parpol, di Indonesia justeru parpol yang mendanai konstituen untuk meraup suara.

Begitu terpilih, kaum politisi itu merasa tak terikat lagi dengan konstituen, karena telah dilunasi dengan uang, sembako, berbagai souvenir dan apresiasi lainnya saat Pemilu. Mereka lebih terikat melunasi kewajiban etis kepada sponsornya sambil berbisnis. Kalau perlu secara diam-diam mengakuisisi elemen civil society, termasuk pers, untuk menekan kekuasaan di atasnya agar mau mengakomodasi sponsornya. Atau kongkalingkong sesamanya dengan mengapling sumber bisnis yang ada mumpung masih menjabat.

Di lain pihak, loyalitas kepada partai tetap ditambatkan karena sistem politik di Indonesia telah memonopoli sebagai kendaraan dalam Pemilu. Setoran untuk menghidupi partai berlaku dalam hal ini. Bagi penghalangnya, terutama KPK, terpaksa harus digemosi. Ini sekelumit bukti bahwa oligargi politik negeri ini masih akut terjadi. Pantas, loyalitas politisi Indonesia kepada partai belum berakhir meskipun loyalitas kepada negara seharusnya telah dimulai saat sumpah jabatan diambil. Suatu hari, hati-hati kena sumpah! ***

Berita Politik - indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update