Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Retak di Kabinet, Konflik Kepentingan Sesama Menteri


Selasa, 07 April 2015

 Retak di Kabinet, Konflik Kepentingan Sesama Menteri -
duakotopas.com (Jakarta) – Konflik kepentingan sesama menteri mulai muncul di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi. Bahkan, sang presiden dengan menterinya.

Belum genap 6 bulan berjalan, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai menunjukkan adanya keretakan. Tarik menarik kepentingan antara beberapa menteri dan kebijakan yang saling berseberangan memberi kesan adanya ketidakharmonisan di kabinet.

Ancaman kabinet bakal retak bisa dilihat saat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri mewajibkan sekitar 68.762 pekerja asing dan mereka yang akan masuk ke Indonesia mengikuti ujian bahasa Indonesia.

Hanif dan timnya telah selesai merevisi Permenakertrans No 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hasil revisi mewajibkan pekerja asing bisa berbahasa Indonesia bila mereka ingin mencari penghidupan di sini.

Aturan main ini tampaknya untuk melindungi pekerja Indonesia dari serbuan tenaga kerja asing saat Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan Desember nanti. Sepanjang tahun 2014 jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sebanyak 68.762 orang. Dari jumlah itu, pekerja China mencapai 16.328 orang, Jepang 10.838 orang, Korea Selatan 8.172 orang, India 4.981 orang, Malaysia 4.022 orang, Amerika Serikat 2,658 orang, Thailand 1.002 orang, Australia 2.664 orang, Filipina 2.670 orang, Inggris 2.227 orang, dan dari negara lain-lain sebanyak 13.200 orang.

Hanya saja, peraturan tersebut juga menyasar para pekerja dari luar ASEAN, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Inggris, dll.

Persyaratan kebahasaan itu jelas sebagai hambatan yang cukup berat bagi pekerja asing yang akan masuk ke Indonesia dan menghambat investasi. Lucunya, peraturan tersebut lahir di tengah Presiden Jokowi gencar menarik modal asing masuk ke Indonesia.  “Pada prinsipnya, kami tidak menginginkan regulasi semacam ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan investasi sebesar Rp 519,5 triliun, atau naik sekitar 14% dari pencapaian tahun 2014 senilai Rp 463,1 triliun. Dari target sebesar itu, BKPM berharap dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 343,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 175,8 triliun.

Dari postur investasi semacam itu, pemerintah sangat berharap masuknya investor asing. Sepanjang 2014 nilai investasi asing yang masuk ke Indonesia berjumlah US$ 28,52 miliar dengan total proyek yang dikerjakan sebanyak 8.885 proyek.

Mungkin itulah sebabnya, dua pekan lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dan China. Dari hasil kunjungan ke kedua negara tersebut, Jokowi membawa oleh-oleh berupa komitmen investasi senilai US$ 73,46 miliar atau Rp 954,98 triliun (kurs Rp 13.000 perdolar AS).

Dari sini jelas, keinginan Presiden Jokowi menarik investor asing sebanyak-banyaknya menanam modal di Indonesia sangat berseberangan dengan kebijakan kewajiban bisa menggunakan bahasa Indonesia bagi investor asing yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri. Sebab, kebijakan Hanif ini jelas bakal menghambat masuknya investor asing ke sini.

Tak adanya koordinasi juga terlihat saat Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Fasilitas uang muka yang sebelumnya Rp 116,65 juta, lewat peraturan ini dinaikkan menjadi sebesar Rp 210,89 juta, atau naik Rp 94 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tidak tahu soal penambahan uang muka untuk kendaraan pejabat negara. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal yang sama.  "(Saya) belum tahu soal itu,” kata Kalla.

Keretakan di kabinet yang yang cukup menyita perhatian publik adalah tarik menarik kepentingan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina mengenai pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Saleh Husein menilai Pelabuhan Cilamaya harus dibangun untuk mengantisipasi Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah overload. Akibat overload, biaya logistik mencekik leher industri.  Ujung-ujungnya, biaya produksi tak pernah bisa ditekan.

Sebaliknya, Kementerian ESDM dan Pertamina keberatan di lahan seluas 250 hektar itu dibangun Pelabuhan Cilamaya. Alasannya, posisi pelabuhan bisa mengganggu produksi migas PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), anak usaha Pertamina.

Di blok migas ini, setiap hari diproduksi minyak sebanyak 45 ribu barel dan gas 200 juta kubik feet (MMSCFD).  Kalau sampai terganggu,  Pertamina terancam kehilangan pendapatan sebesar US$ 12,3 miliar, atau sebesar Rp 147,6 triliun. “Seluruh direksi Pertamina sudah sepakat untuk menolak Proyek Cilamaya, karena merugikan kami,” kata Adiatma Sardjito, Manajer Media Pertamina.

Munculnya konflik kepentingan antara instansi pemerintah itu membuat Japan for International Corporation Agency (JICA) sebagai calon investor menarik diri dari proyek tersebut. Wapres Jusuf Kalla pun membatalkan proyek ini.

Ketidakharmonisan juga terjadi antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo  dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Tjahjo mengeluarkan kebijakan subsidi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi angkutan umum dan barang mulai 1 April 2015. Namun sebagai bendahara umum negara, Bambang mengaku tidak tahu skema pemberian subsidi versi Kementerian Dalam Negeri tersebut."Saya belum tahu skema itu," ujar Bambang.

Minimnya koordinasi dan ketidakhamonisan sesama menteri dalam bekerja mencerminkan kabinet di ambang keretakan. Belum lagi hubungan yang tidak baik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Berita Politik - indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update