Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Spekulasi di Balik Penundaan Eksekusi Mati


Jumat, 03 April 2015

Spekulasi di Balik Penundaan Eksekusi Mati -
duakotopas.com  – Rencana eksekusi mati terhadap gembong narkoba gelombang dua, termasuk dua anggota Bali Nine, kini seolah berhenti di jalan. Kegarangan Presiden Jokowi pun tiba-tiba lenyap dan berganti jadi kelembutan. Mengapa?

Benarkah penundaan ini terkait dengan ancaman pemerintah Australia untuk membuka tabir praktik kotor Jokowi dalam Pemilihan Presiden lalu? Jika benar itu sebabnya, maka jelas sudah bahka duet Jokowi-JK adalah pemerintahan yang lemah. 

Keputusan Presiden Jokowi menolak permohonan grasi awalnya direspon positif oleh masyarakat. Paling tidak, ada harapan di tangan Jokowi pemberantasan narkoba bakal berhasil.

Keberanian Jokowi memang patut di puji. Apalagi penolakan grasi itu dilakukan di saat negara membutuhkan bantuan ekonomi dari negara lain seperti Australia, yang dua warganya bakal ikut dieksekusi mati.

Tapi keberanian itu kemudian dipertanyakan karena kini pemerintah belum juga melakukan eksekusi seperti yang telah digembar-gemborkan sebelumnya. Ketidakpastian terhadap masalah ini pun memicu lahirnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak berani berhadapan dengan ancaman Australia tersebut. Ada juga yang menilai bahwa keputusan eksekusi mati hanya dijadikan alat pencitraan pemerintah sekaligus daya tawar kepada negara lain untuk membantu Indonesia yang tengah dilanda krisis. Apalagi kurs rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah.

Spekulasi tersebut bisa saja salah. Yang pasti, banyak sekali spekulasi yang menunjukkan bahwa tekanan pemerintah Australia melalui jalur inteljen dan ekonomi, kini mulai menuai hasil.

Terbukti, sebelum melakukan lawatan ke Jepang dan Cina. Presiden Jokowi wanti-wanti kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memperhatikan secara serius permintaan pihak Australia untuk menunda eksekusi mati kedua warganya. Paling tidak, sampai ada perkembangan lebih lanjut, termasuk soal kepastian soal status hukumnya.  

Tak pelak, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pun mengapresiasi sikap bijak pemerintah Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Bishop bahkan berharap penundaan ini menjadi langkah awal menuju pengampunan terhadap kedua warganya.

Tentu saja spekulasi yang berkembang di masyarakat akan menemukan kebenarannya, bila pemerintah benar mempertimbangkan permintaan pemerintah Australia itu. Pencanangan perang melawan narkoba, dengan begitu hanya taktik tebang pilih belaka. Bukan untuk tujuan memerangi peredaran narkoba, tapi cuma sebagai alat daya tawar Indonesia kepada negara seperti Australia.

Sebagai negara yang teritorialnya secara langsung berhadapan dengan Indonesia, pemerintah Australia tidak tanggung-tanggung dalam menyikapi rencana eksekusi mati. Mereka akan menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka atas hukuman mati gembong narkoba Bali Nine.

Perdana Menteri (PM) Tony Abbott bahkan berulang-ulang menunjukkan respon bernada permusuhan. Langkah itu terpaksa diambil, jika Indonesia ogah merespon lobi negaranya.Sebelum memulai lawatannya ke Singapura pekan lalu, PM Abbot kembali melontarkan pernyataan yang keras. “Pembelaan saya di tingkat akhir yaitu agar Indonesia merespons permohonan kami yang tengah mencoba menyelamatkan nyawa warga kami dari eksekusi mati," ujar Abbott seperti dilansir oleh media lokal Australia.Konsekuensi lain adalah jika Australia mengirim notifikasi ketidaksukaan kepada Indonesia, akibatnya adalah potensi penghentian kerja sama bilateral adhoc Australia-RI. Abbott secara tidak langsung membenarkan bahwa pihaknya akan meninjau ulang seluruh bantuan kepada Indonesia.

Dampak ancaman itulah yang mungkin dikhawatirkan Jokowi. Terbukti Jokowi kewalahan dalam mempertahankan pendiriannya untuk tetap melaksanakan hukuman mati. Kabar eksekusi mati pun kini seperti mati suri, tak lagi menghiasi berita media massa tiap hari. Ini jelas akan mempengaruhi efek psikologis terpidana mati lainnya.

Pelaksanaan hukuman mati sejatinya tidak boleh menunggu terlalu lama. Jika tidak, maka akan menimbulkan efek psikologis bagi keluarga dan juga bagi terpidana itu sendiri. Bahkan para penggiat Hak Azasi Manusia (HAM) pun menganggap penundaan eksekusi hukuman mati sudah merupakan pelanggaran HAM.

Pasca eksekusi mati gelombang pertama terhadap enam terpidana Januari lalu, seharusnya eksekusi mati gelombang kedua pada Februari sudah terlaksana. Sebab tak ada lagi alasan untuk menundanya. Namun dengan adanya perubahan kebijakan pemerintahan Jokowi gara-gara ulah Australia, ini menjadi beban tersendiri bagi penegak hukum yang terlibat.

Terakhir, terbetik kabar bahwa Perdana Menteri Australia Tony Abbot secara khusus menemui Presiden Jokowi di Singapura usai menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pertemuan itu tak lain untuk membicarakan agar status hukuman mati dua anggota Bali Nine diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Kebimbangan Jokowi makin terlihat manakala Abbot menawarkan iming-iming dana hibah yang cukup besar untuk Indonesia. Ditambah lagi, Australia tidak akan ikut camur dalam masalah sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Amerika dan Kanada, yang menyangkut kuota impor daging sapi yang akan disidang pada badan dunia WTO.

Sayangnya sepekulasi ini dibantah Jaksa Agung HM Prasetyo. Penundaan eksekusi mati terpidana narkoba, kata dia, karena masih harus menunggu proses hukum yang dijalani beberapa terpidana. Sebab ada terpidana sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA), ada pula yang mengajukan gugatan ke PTUN.

Hingga kini pengajuan gugatan tersebut memang belum mendapatkan keputusan dari MA maupun Pengadilan. “Kami tunggu prosedur hukumnya selesai semua dulu,” ujar Prasetyo.

Beberapa terpidana yang masih menjalani proses hukum di antaranya adalah Martin Anderson asal Ghana dan Serge Aretzi Atlaloui asal Perancis. Keduanya sedang menjalani proses pengajuan PK. Berikutnya, duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang masih mengupayakan gugatan di PTUN.

Terhadap eksekusi mati, Jaksa Agung memastikan akan menunggu proses hukum yang sedang dijalani  oleh terpidana. Ini karena keputusan pelaksanaan hukuman mati sudah ditetapkan akan dilakukan serentak. “Lebih kepada supaya praktis saja,” kata Jaksa Agung.

Ketika wartawan berusaha mengorek kepastiannya, mantan politisi Partai Nasdem ini hanya menimpali dengan senyuman. “Tanya saja ya ke Mahkamah Agung,” katanya. Sepintas gayanya mirip Presiden Jokowi tiap mengakhiri aksi komunikasinya dengan para pemburu berita.

Kita berharap ke depan tidak ada lagi spekulasi yang berkembang. Kepastian dan kedaulatan hukum kita adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan apa pun. Pemerintah seharusnya tetap menunjukkan kepribadiannya, agar pemberantasan narkoba tetap berjalan sesuai rencana. Sehingga pencanangan Indonesia benar-benar bebas dari peredaran narkoba dapat teralisasi dengan cepat. ***

Berita Pidana dan hukum -  indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update