Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Beri Jalan Serdadu Pimpin KPK


Minggu, 10 Mei 2015

Beri Jalan Serdadu Pimpin KPK -
duakotopas.com (Jakarta) – Tak ada salahnya pimpinan KPK dijabat seorang jenderal purnawirawan TNI. Seorang jenderal purnawirawan yang bisa menekuk upaya berbagai pihak yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap KPK.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan stafnya saat ini sedang sibuk menyaring puluhan nama calon penitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah nanti pansel pimpinan KPK terbentuk, mereka akan bertugas memilih pimpinan KPK baru seiring akan berakhirnya tugas lima komisioner KPK pada Desember 2015.

Sekadar mengingatkan, KPK secara resmi dibentuk melalui UU Nomor 30 tahun 2002. Pada 16 Desember 2003 terpilih pimpinan KPK pertama yang diketuai oleh Taufiequrachman Ruki. Kemudian KPK dipimpin Antasari Azhar, lalu berganti oleh Abraham Samad, dan kini kembali dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki sebagai pelaksana tugas.

KPK dibentuk karena institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, partai politik dan parlemen, yang seharusnya mencegah korupsi, tidak berjalan, bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. KPK pun diberi kewenangan yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang menyebut KPK sebagai lembaga superbody.

Tak hanya itu. Peranan yang dimiliki KPK juga melebihi peran kepolisian dan kejaksaan. Bila kepolisian dan kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Ini untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK.

KPK mulai menunjukkan taringnya ketika menetapkan mantan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter. Dari sini kemudian sejumlah nama besar ditangkap.

Sikap tegas tanpa kompromi yang dimiliki KPK inilah yang membuat para koruptor ketakutan. Ini pula yang membuat banyak pihak merasa terganggu, kemudian melakukan kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK sehingga lembaga antikorupsi ini menjadi lemah.

Setelah Ketua KPK Antasari Azhar terjerat kasus pembunuhan pimpinan PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, kemudian mencuat kasus penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Lantas, dua komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjajanto dijadikan tersangka lalu dinonaktifkan. Beberapa hari lalu, giliran penyidik senior KPK Novel Baswedan ditangkap oleh petugas Bareskrim Polri, meskipun kemudian dilepaskan.

"Saya tegaskan ini kriminalisasi, saya tidak memandang sebagai proses penyidikan yang baik," kata Novel setelah dia dibebaskan.

Terlepas benar tidaknya ucapan Novel, konflik KPK-Polri sudah mulai mencuat sejak KPK dipimpin Antari Azhar hingga saat ini. Itulah sebabnya, kini muncul usulan agar pimpinan KPK baru nanti berasal dari jenderal purnawirawan TNI. Alasan yang mengusulkan adalah untuk mengimbangi tekanan yang dilakukan oleh Polri.

Tak ada yang salah memang dengan usulan itu. Asal, jenderal purnawirawan yang dipilih itu memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Artinya, ia memiliki satu kata dengan perbuatannya, dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Persyaratan semacam itu demikian penting. Sebab, sebaran korupsi di Indonesia sudah ke mana-mana. Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi, bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan Akil Mochtar yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya, korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.

Korupsi sebenarnya bukan baru di Indonesia. Ia sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Tapi korupsi mulai merajalela dan menjadi endemik begitu lama sejak tahun 1965 hingga 1997 ketika Soeharto berkuasa. Penyebabnya bukan semata-mata gaji pegawai negeri yang rendah, tapi juga perekonomian yang terpusat hanya pada satu kelompok dan lemahnya pengawasan. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum.

Hanya saja, jatuhnya Soeharto tak serta merta membuat korupsi hilang. Rezim silih berganti, toh korupsi masih saja merajalela. Dan, berbarengan dengan itu kriminalisasi terhadap KPK tak pernah berhenti.

Inilah yang kemudian mendorong banyak kalangan mengusulkan agar pansel pimpinan KPK berani memberikan kesempatan kepada jenderal purnawirawan TNI terbaik untuk memimpin KPK. Seorang jenderal purnawirawan yang terlepas dari berbagai kepentingan politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Seorang jenderal purnawirawan yang bisa menekuk upaya berbagai pihak yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Dan, kita memiliki banyak jenderal purnawirawan dengan persyaratan seperti itu.

Klik Untuk Share Artikel Ini >> Berita Hukum - Indonesianreview

Postkan Komentar:

Latest Update