Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Pilkada Pasaman Barat Terancam Ditunda


Selasa, 19 Mei 2015

Pilkada Pasaman Barat Terancam Ditunda -
duakotopas.com (Simpang Ampek ) – Helat demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dijadwalkan 9 Desember 2015 di Kabupaten Pasaman Barat terancam tertunda. Pasalnya, anggaran yang diajukan KPU Pasbar sebesar Rp30 miliar ke pemkab masih bermasalah.

"Ya, pilkada akan tertunda bila Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang kami ajukan Rp30 miliar ke pemkab belum disahkan instansi terkait," ungkap Ketua KPU Pasbar Syafrinaldi kepada wartawan saat pelantikan 55 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 57 Panitia Pemungutan Suara (PPS),  di Simpangempat, Senin (18/5/2015).

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal  Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Pasal 8 dinytakan bahwa KPU provinsi, kabupaten dan kota dapat  menunda tahapan pilkada apabila sampai pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran.

"Dengan terbentuknya PPK dan PPS ini, sesungguhnya sudah tersedia anggaran. Namun, sampai pelantikan PPK dan PPS anggaran pilkada Pasbar masih Rp7 miliar dari yang diajukan Rp30 miliar.  Jumlah Rp7 miliar tersebut tidak cukup," tegas Syafrinaldi.

Menurutnya, anggaran KPU membengkak disebabkan sesuai Undang-Undang Pilkada pihaknya yang menyediakan baliho dan stiker untuk sosialisasi calon kepala daerah, sosialisasi di media massa, debat calon dan kegiatan lainnya," ucapnya.

Syafrinaldi berharap bupati segera mengesahkan anggaran KPU yang tertuang dalam NPHD dalam waktu dekat sehingga tahapan pilkada tidak tertunda. Sebelumnya, Ketua KPU RI dalam wawancara khusus dengan Padang Ekspres (Riau Pos Group) menyebutkan, pihaknya sebagai penyelenggara pilkada akan menunggu sampai anggaran tersedia dalam jumlah yang cukup.

 "Sepanjang anggarannya tidak tersedia, maka pilkada di daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan dan harus ditunda," ujar Husni Kamil Manik.

Hal itu sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan pilkada serentak bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir 2015 dan Januari sampai Juni 2016 dapat dilakukan jika anggarannya tersedia.

"KPU tidak mungkin menyelenggarakan pilkada jika anggarannya tidak tersedia. Penyediaan anggaran itu kewajiban pemerintah daerah. Tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan usulan anggaran sesuai kebutuhan," kata mantan komisioner KPU Sumbar itu.(roy/eko/rpg/fas)
Klik Untuk Share Artikel Ini >> Berita Pasaman Barat - riaupos

Postkan Komentar:

Latest Update