Total Pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

Marquee Beri Donasi

<div style='background-color: none transparent;'><a href='http://news.rsspump.com/' title='rsspump'>news</a></div>
Daftar Alamat dan Nomor Telepon Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumbar: 1. Puskesmas Bonjol. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Kp Sianok Nagari Ganggo Hilia,Kec.Bonjol. Jenis (type): Perawatan 2. Puskesmas Ladang Panjang. Alamat: Jl. Lintas Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Perawatan 3. Puskesmas Kumpulan. Alamat: Jl. Lintas Sumatera Nagari Lima Kuto, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 4. Puskesmas Simpati. Alamat: Jl. Padang Sawah Kumpulan, Kec. Bonjol. Jenis (type): Non Perawatan 5. Puskesmas Lubuk Sikaping. Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 6. Puskesmas Sundatar. Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Salibawan, Kec. Lubuk Sikaping. Jenis (type): Non Perawatan 7. Puskesmas Cubadak.Alamat: Jl. Raya Simpang Empat Panti, Kec. II Koto. Jenis (type): Perawatan 8. Puskesmas Simpang Tonang. Alamat: Jl. Simpang Lambau Jrg. Tanjung Mas, Kec. II Koto. Jenis (type): Non Perawatan 9. Puskesmas Tapus Alamat: Jl. Lintas Padang Medan No. 26 Ds. Selamat, Kec. Panti. Jenis (type): Perawatan 10. Puskesmas Pegang Baru.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Jrg Bahagia, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 11. Puskesmas Kuamang.Alamat: Jl. Tapus Lundar Jrg Kuamang, Kec. Panti. Jenis (type): Non Perawatan 12. Puskesmas Rao.Alamat: Jl. Lintas Padang Medan Pasar Rao Nagari Tarung-tarung, Kec. Rao. Jenis (type): Perawatan 13. Puskesmas Pintu Padang.Alamat: Jl. Curanting Muaro Tais Km. 18 Ds. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul. Jenis (type): Perawatan 14. Puskesmas Silayang.Alamat: Nagari Silayang, Kec. Mapat Tunggul Selatan. Jenis (type): Non Perawatan 15. Puskesmas Lansat Kadap. Alamat: Jl. Tunas Harapan Rambah, Kec. Rao Selatan. Jenis (type): Non Perawatan

Inilah Jawaban Pemkab Pasaman Barat Atas Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi


Senin, 16 November 2015

Inilah Jawaban Pemkab Pasaman Barat Atas Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi -
duakotopas.com (Simpang Ampek) – Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi Demokrat :
1.Bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Anggaran Semantara RAPBD Pasbar tahun 2016 telah sepantasnya menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Anggaran RAPBD Pasbar Tahun 2016 agar kelanjutan pembangunan Pasbar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.Terhadap saran fraksi Demokrat, pihaknya sependapat bahwasanya program pemerataan kualitas kesehatan dan pendidikan merupakan skala prioritas kebijakan pemerintah daerah. Pemkab akan berusaha maksimal akan peningkatan kesehatan masyarakat serta peningkatan sumber daya masyarakat melalui bidang pendidikan.

3.Pemkab sangat mendukung dan selalu mengimbau agar seluruh SKPD atau pengguna anggaran untuk memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien serta dapat dpertanggungjawabkan.

4.Terhadap implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 pihaknya sependapat jika memungkinkan akan dianggarkan bantuan keuangan pemerintah Desa/ nagara sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.

5.Program kegiatan SKPD yang belum terakomodir dalam RAPBD akan diakomodir dalam APBD-P.

6.Pemkab setuju akan ada penambahan platfon anggaran dan pergeseran anggaran pada SKPD yang disepakati Banggar DPRD dan TPAD Pasbar.
 
 Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi Golkar :

1.Pemkab Pasbar sependapat bahwa penetapan KUA PPAS RAPBD 2016 dilaksakan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang mendesak dsn dilaksanakan oleh Pemkab guna percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.Sepakat atas saran Fraksi Golkar bahwa Pemerintah Daerah harus serius dalam memperhatikan peningkatan taraf hidup masyarakat Pasbar, serta akan melaksanakan pengawasan agar alokasi dana yang sudah diberikan dapat dipergunakan dan benar-benar sampai pada masyarakat.

3.Pemkab berterima kasih atas persetujuan dari Fraksi Golkar terhadap Rancangan KUA-PPAS RAPBD tahun 2016 untuk dapat ditetapkan menjadi KUA-PPPAS RAPBD Tahun 2016.
 
Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi PPP  :
 
1.Sependapat dengan penambahan PAD yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp70.243.321.966 menjadi Rp. 78.000.000.000 atau bertambah sebesar Rp. 7.756.678.034 diteapkan dengan memperhatikan kondisi dan potensi ril dari ekonomi masyarakat serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat serta tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.

2.Pemkab sepemdapat bahwa program kegiatan yang telah dibahas bersama DPRD dan TPAD baik berupa penambahan anggaran maupun pengurangan anggaran dapat diakomodir dalam Rancangan APBD 2016 dan diprioritaskan terhadap peningkatan Pembangunan Darah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.Pemkab Pasbar akan mengendalikan perjalanan dinas melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas pada masing-masing SKPD secara umum maksimal sebesar Rp750.000.000 dan untuk SKPD tertentu melebihi Rp750.000.000.

4.Sependapat program dan kegiatan SKPD yang prioritas dan belum terakomodir dalam RAPBD 2016 agar dipayakan pengangarannya pada APBD-P 2016.

5.Terima kasih atas dialokasikannya 7 persen untuk alokasi dana bantuan keuangan kepada nagari dan seharusnya 10 persen. Sisa kewajiban itu akan dipenuhi pada kebijakan APBD-P 2016.

6.Sependapat alokasi pascabencana pada BPBD dapat dianggarkan secaa keseluruhan sesuai dengan jumlah kebutuhan dan alokasi anggaran yang sudah diusulkan oleh masyarakat terkena bencana melalui proposal yang sudah dikirimkan ke BPBD Pasbar.

7.Sepadapat pelaksanaan kegiatan Class Action pada Dinas Kehutanan diprioritaskan kepada perusahaan pengguna lahan sekitar DAS yang pengelolaannya bertentangan dengan ketentuan pengelolaan DAS yang sudah ditetapkan dengan ketentuan berlaku.

8.Sependapat dalam rangka peningkatan kinerja staf/pegawai dapat dilakukan melalui pemberian insentif terhadap pegawai/staf yang memiliki kinerja baik termasuk pegawai tidak tetap terutama penyuluh, petigas Damkar dan petugas Satpol PP.

9.Sependapat agar setiap SKPD dilingkungan Pemkab mampu menciptakan kreasi dan inovasi dalam menjalankan tupoksi.
 
Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi PDIP :
 
1.Pemkab pada prinsipnya sangat berkomitmen untuk melaksanakan APBD sesuai dengan kemampun finansial daerah sesuai dengan memegang prinsif efektif dan efisien dengan memperhatikan segala sumber daya tersedia termasuk sarana dan prasarana pendukung serta SDM.

2.Pemda memberikan apresiasi tinggi atas perhatian yang diberikan Fraksi PDIP terhadap pentingnya ketapatan pengalokasian dana APBD pada masing-masing SKPD.

3.Sependapat dalam penetapan penambahan PAD diukur dan dihitung secara ril dengan memperhaikan potensi ekonomi masyarakat dan dunia usaha serta memperhatikan peraturan perundangan-undangan terkait pajak dan retribusi daerah sehingga penetapan dan pemungutannya tidak memberatkan dunia usaha serta tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.

4.Terhadap kewajiban Pemkab untuk mengalokasikan bantuan keuangan pemerintah desa/nagari sebesar 10 persen maka Pemkab sepakat untuk mengalokasikannya sesuai UU Nomor 6 tahun 2016. Sesuai kemampuan daerah maka akan dialokasikan 7 persen dan kekurangannya akan dimasukkan pada APBD-P nantinya.
 
Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi PAN : 
 
1.Pemkab akan berusaha meningkatkan anggran belanja langsung dan secara berlahan mengurangi besaran belanja tidak langsung. Sehingga proporsi belanja langsung diharapkan lebih besar dai pada belanja tidak langsung.
2.Pemkab sependapat bahwa peningkatan dan optimalisasi PAD yang merupakan hasil kajian terhadappotensi ril sumber PAD dan tidak menambah beban masyarakatdan tidak membebani dunia usaha maka Pemkab akan berusaha diantaranya :
a.Pemkab akan senantiasa melaksanakan intensifikasi/optimalisasi PAD melalui perbaikan sistem dan
manajemen pemungutan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.
b.Pemkab akan menekan seminimal mungkin kebocoran pendapatan daerah melalui peningkatan intensitas
dan pengendalian internal, penerapan mekanisme reward dan punishment serta meningkatkan mental dan
keterampilan petugas pemungut dan penanggungjawabnya.
c.Pemkab akan senantiasa memaksimalkan proyeksi (target) pendapatan daerah sesuai potensi ril tahun
lalu,inflasi dan pertumbuhan setiap tahunnya.
d.Pemkab akan melakukan evaluasi bakan mungkin revisi regulasi terhadap peraturan yang sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan regulasi saat ini.
e.Pemkab akan mengimbau, mengawasi dan mengavaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD agar lebih
efisien dan menghasilkan pelayanan prima sekaligus pendapatan yang sehat.
f.Akan melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan
SKPD.
 
Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi Gerindra :
 
1.Pemkab sepakat akan melaksanakan struktur APBD untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mengedepakan prinsip efektif dan efisien.

2.Pemkab akan berupaya menaikkan penerimaan PAD dengan cara menggali potensi-potensi PAD, meningkatkan manajemen dan sumber saya aparatur pengelolaan PAD.

3.Sepakat agar setiap proyek-proyek yang dibiayai melalui DAU dan DAK agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mengantisipasi keterlambatan dalam penyelesaian proyek pada tahun anggaran.

4.Terika kasih telah mengakomodir kegiatan-kegiatan strategis Pemkab. Pembangunan ibu kota kabupaten dan pemerataan pembangunan kewilayahan kecamatan dan nagari serta akan dituangkan kedalam program dan kegiatan SKPD guna mengakomodir aspirasi masyarakat melalui musrenbang.

5.Berterima kasih atas persetujuannnya dalam menetapkan dan kelayakan KUA-PPAS 2016 menjadi KUA PPA RAPBD 2016.
 
 Jawaban Pemkab Atas Pendapat Akhir Fraksi Hanura :


1.Sependapat bahwa SKPD yang memiliki target PAD supaya membuat program dan terobosan untuk panarik PAD dan mengoptimalkan pencapaian PAD yang bersumber dari pemakian aset daerah yang dimiliki serta memperhatikan potensi-potensi untuk pencapaian target PAD.

2.Sependapat dan mengupayakan agar program dan kegiatan yang dialokasikan pada semua SKPD dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan yang telag disetujui bersama demi tercapainya kinerja yang baik dari seluruh SKPD.

3.Untuk penambahan pembiayaan pada dan pemindahan anggaran kepada SKPD dalam KUA-PPAS 2016 merupakan upaya untuk mengakomodir kebutuhan yang mendesak dan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasbar.

4.Bahwa pelaksanaan RAPBD 2016 ini dalam rangka mengakomodir program strategis Pemda serta memperhatikan pemerataan pembangunan kewilayah kecamatan dan nagari yang menjadi priortas dalam penyusunan KUA-PPAS RAPBD 2016.

5.Sepakat akan membahas setiap program dan kegiatan pada SKPD sesuai dengan platfon anggaran yang telah disepakati antara Badan Anggaran DPRD dengan TPAD sehingga seluruh program dan kagiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 
Klik Untuk Share Artikel Ini >> Berita Pasaman Barat - ANTARA Sumbar, Foto Ilustrasi: pasamanbaratkab

Postkan Komentar:

Latest Update